Kolusi di Sektor Tambang Timah: Kerugian Triliunan dan Ancaman bagi Masa Depan

ndonesia

"Ilustrasi aktivitas tambang timah ilegal, korupsi, dan kerusakan lingkungan di Indonesia."(sumber:dokumen pribadi)

Kolusi di Sektor Pertambangan Timah: Ancaman Sistemik bagi Indonesia

Indonesia menghadapi ancaman besar dari praktik kolusi di sektor pertambangan timah, terutama yang melibatkan perusahaan negara dan pihak swasta. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo yang dimulai pada Oktober 2024, upaya antikorupsi mulai diintensifkan. Salah satu kasus besar yang mencuat adalah dugaan kolusi di sektor tambang timah, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp300 triliun. Praktik ini melibatkan pejabat PT Timah, perusahaan tambang milik negara, serta sejumlah tokoh swasta seperti Harvey Moeis.

1. Mengapa Kolusi di Sektor Tambang Timah Bisa Bertahan Lama?

Praktik kolusi di sektor tambang timah berlangsung lama karena sejumlah faktor struktural:

A. Kolaborasi Internal dan Eksternal

Pejabat internal PT Timah diduga bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mengeruk keuntungan ilegal. Jaringan bisnis yang kompleks digunakan untuk menyamarkan aktivitas ini.

B. Pengawasan dan Regulasi yang Lemah

Sistem pengawasan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak memadai memberikan celah besar bagi penyelewengan. Banyak perusahaan swasta yang beroperasi tanpa pengawasan ketat.

C. Penyalahgunaan Wewenang

Kasus ini melibatkan obstruction of justice, di mana bukti-bukti disembunyikan untuk menghambat penyelidikan. Toni Tamsil, misalnya, diduga menggunakan pengaruhnya untuk menutupi pelanggaran besar.

D. Tambang Ilegal

Tambang ilegal menjadi jalur alternatif untuk memasok bijih timah ke smelter swasta yang bekerja sama dengan pihak tertentu di PT Timah. Hal ini memperparah kerugian negara sekaligus menyebabkan kerusakan lingkungan.

E. Sanksi Hukum yang Tidak Efektif

Hukuman yang ringan, seperti denda kecil dibandingkan keuntungan ilegal, tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

---

2. Pola Sistematis Korupsi di Sektor Tambang Timah

Dari hasil analisis, praktik kolusi ini menunjukkan pola yang berulang dan terstruktur:

A. Kolusi antara Perusahaan Negara dan Swasta

Pejabat PT Timah sering memberikan akses eksklusif kepada perusahaan tertentu tanpa proses tender yang transparan.

B. Tambang Ilegal Sebagai Penyangga.

Di Bangka Belitung, tambang ilegal kerap memasok bijih timah ke smelter yang memiliki hubungan dengan PT Timah. Aktivitas ini berlangsung tanpa kendali.

C. Regulasi yang Lemah

Izin usaha pertambangan (IUP) sering kali diterbitkan tanpa pengawasan yang memadai, memungkinkan pelanggaran hukum dan eksploitasi lingkungan.

D. Hambatan Penyelidikan

Penghalangan penyelidikan terjadi melalui penyembunyian dokumen dan tekanan politik. Hal ini memperlambat proses hukum dan melindungi pelaku.

E. Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya sanksi terhadap pelaku korupsi menjadi salah satu faktor utama terjadinya pengulangan kasus serupa.

3. Dampak Kolusi di Sektor Tambang Timah

Praktik korupsi di sektor tambang timah menimbulkan dampak signifikan, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan:

A. Kerugian Finansial

Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp300 triliun akibat kehilangan pendapatan dari pajak dan royalti yang tidak dibayarkan oleh tambang ilegal.

B. Kerusakan Lingkungan

Eksploitasi tambang ilegal menyebabkan kerusakan ekosistem di Bangka Belitung, yang membutuhkan biaya besar untuk pemulihan.

C. Beban Finansial Perusahaan Negara

PT Timah menghadapi peningkatan utang dan kerugian akibat manajemen yang tidak transparan dan praktik korupsi.

4. Solusi untuk Mengatasi Kolusi di Sektor Tambang Timah

Untuk mengatasi praktik kolusi dan mengurangi kerugian negara, diperlukan langkah-langkah strategis berikut:

A. Pengawasan Ketat terhadap Izin Usaha Pertambangan

Pemerintah perlu memperketat pengawasan atas penerbitan dan pelaksanaan IUP, termasuk memantau operasi tambang secara real-time.

B. Penegakan Hukum yang Tegas

Sanksi terhadap pelaku korupsi harus diperberat, termasuk hukuman finansial yang lebih besar dari keuntungan ilegal yang diperoleh.

C. Kolaborasi Antarlembaga

Sinergi antara Kementerian ESDM, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya diperlukan untuk memutus rantai kolusi.

D. Penghapusan Tambang Ilegal

Operasi tambang ilegal harus dihentikan melalui pendekatan teknologi seperti pemantauan satelit dan penindakan langsung di lapangan.

E. Transparansi Manajemen Perusahaan Negara

PT Timah perlu meningkatkan transparansi manajemen melalui audit independen yang rutin dan pengawasan ketat.

Kesimpulan

Kolusi di sektor tambang timah adalah ancaman besar bagi Indonesia. Selain merugikan negara secara finansial, praktik ini juga merusak lingkungan dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi negara. Reformasi di sektor pertambangan harus segera dilakukan dengan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat melindungi sumber daya alamnya untuk generasi mendatang.

Referensi:

1. Kementerian ESDM. Laporan Tahunan Sektor Pertambangan, 2023.

2. Transparency International Indonesia. Indeks Korupsi, 2024.

3. Jatam. Kajian Tambang Timah dan Kerusakan Lingkungan di Bangka Belitung, 2024.