Demokrasi di AS: Dampak "Executive Order" D. J. Trump Terhadap Kelompok Marginal

Ilustrasi Cover Executive Order (Sumber: Diolah Oleh Penulis)

Executive Order (EO) atau Perintah Eksekutif, merupakan sebuah dokumen tertulis yang dirilis secara langsung oleh Presiden Amerika Serikat untuk pengelolaan pemerintah federal. Kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-47, terhitung telah menandatangani lebih dari 70 Executive Orders hingga pada 20 Februari 2025. Beberapa diantara pengesahan Executive Orders dianggap melukai nilai-nilai demokrasi Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu, Amerika Serikat merupakan inisator demokrasi di era negara modern, terutama saat masa Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat sebagai bapak demokrasi yang mengatakan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Kemudian, merujuk pada salah satu filsuf terkemuka, yaitu Aristoteles juga mengemukakan bahwa demokrasi merupakan sebuah kebebasan setiap warga negara, kebebasan untuk saling berbagi kekuasaan.

Demokrasi di negara Amerika Serikat dianggap ideal, salah satu indikatornya adalah bagaimana setiap individu memiliki kebebasan atau freewill, termasuk kelompok marginal sebagai kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam kehidupan sosial. Sebagai contoh, di Amerika Serikat kelompok marginal mencakup imigran, LGBTQ+, dan orang-orang muslim juga memiliki kebebasan dalam keberlangsungan hidup mereka, termasuk partisipasi dalam kegiatan, aktivitas maupun isu terkait dinamika politik di Amerika Serikat.

Akan tetapi, penandatanganan sejumlah Executive Orders oleh Donald Trump di Amerika Serikat berkemungkinan untuk mengancam proses demokrasi itu sendiri, dilihat dari beberapa EO menuai kontroversi karena dianggap memojokkan dan membungkam kelompok marginal. Kemudian, apa saja EO yang mengesampingkan kelompok marginal? Merujuk pada situs whitehouse.gov, terdapat tiga EO yang disahkan pada 20 Januari 2025 oleh Donald Trump dan dampak-dampak yang timbul sudah mulai dialami oleh kelompok marginal.

Executive Order 14159 “Protecting The American People Against Invasion”

Executive Order ini berfokus pada imigran yang menetap di Amerika Serikat. Tertulis bahwa para imigran yang berada di Amerika Serikat terutama imigran ilegal dianggap mengancam keamanan negara dan warga Amerika Serikat. Situs bushcenter.org mengeluarkan data bahwa sejak inaugurasi Presiden Donald Trump, negara Meksiko telah menerima 10,964 imigran yang dideportasi, sebanyak 8,425 orang Meksiko dan 2,539 kewarganegaraan yang lain. Melalui situs reuters.com, pada 21 Februari 2025, Donald Trump telah mendeportasi sebanyak 37,660 imigran pada bulan pertama menjabat sebagai presiden Amerika Serikat.

Deportasi secara masif membuka celah untuk pembatasan hak-hak imigran di Amerika Serikat. Sebagai contoh, situs nytimes.com merilis sebuah berita pada 18 Februari 2025, dan mengemukakan bahwa terdapat ratusan imigran dari Afghanistan, Iran dan China yang ditahan oleh pihak militer AS di hotel Decapolis Panama, paspor dan gawai para imigran ditahan serta dilarang untuk menemui pengacara.

Walaupun EO tersebut tertuju pada imigran gelap, akan tetapi belum tentu para imigran yang diperlakukan secara tidak manusiawi merupakan imigran gelap, kekeliruan sangat memungkinkan untuk terjadi melihat bagaimana masifnya deportasi massal yang dilakukan dengan landasan EO ini. Terlepas dari status mereka sebagai imigran, tentu saja mereka tidak pantas untuk dibatasi hak-haknya. Bagaimana mereka mau menyuarakan aspirasi terhadap pemerintah AS atas pembatasan hak yang mereka terima? Jika mereka tidak diberi kesempatan sama sekali.

Executive Order 14168 “Defending Women From Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to The Federal Government”

Dalam klasifikasi jenis kelamin, tertera dalam Executive Order 14168, bahwa Amerika Serikat hanya mengakui dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin tidak dapat diubah dan sudah terikat secara fundamental dan biologis. Perintah ini juga didukung dengan kebijakan One Flag Policy, yaitu melarang bendera-bendera di seluruh sudut wilayah AS yang berkaitan dengan LGBTQ+, Black Lives Matter dan hanya memperbolehkan bendera Amerika Serikat.

Situs theguardian.com, pada 25 Januari 2025 merilis data yang mengungkapkan bahwa terdapat 1,6 juta warga Amerika Serikat yang mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai transgender. Amerika Serikat menempati urutan kedua dalam peringkat dunia berdasarkan jumlah pengikut komunitas LGBTQ+ yang mempercayai keberagaman gender, jenis kelamin dan preferensi seksual. Executive Orders terkait pengakuan hanya ada dua jenis kelamin di Amerika Serikat tentu menuai kontroversi.

Komunitas LGBTQ+ secara global memiliki hak-hak mereka sendiri, seperti bebas dari diskriminasi dan kekerasan, diperbolehkan akses terhadap pendidikan, jaminan kesehatan dan pekerjaan. Pada dasarnya EO 14168 dibuat untuk menghindari terjadinya percampuran beragam aktivitas-aktivitas yang hanya dikhususkan untuk perempuan atau laki-laki seperti dalam ranah olahraga, toilet publik dan lain-lain. Namun, dalam penerapannya komunitas LGBTQ+ kerap menghadapi tindakan atau perilaku yang bersifat diskriminatif.

Dalam situs theguardian.com, Partai Republik sebagai partai pendukung Trump, tercatat telah mengeluarkan dana sebesar 215 juta dolar AS untuk menutupi segala hal yang berkaitan dengan LGBTQ+. Sementara itu dalam ranah pemerintahan, terdapat syarat untuk mengakui jenis kelamin secara sains dan bukan berupa identifikasi diri. Namun, hal ini bertentangan dengan hak-hak mereka (LGBTQ+) itu sendiri, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan tanpa mengubah identitas mereka kembali menjadi jenis kelamin yang sesuai dari lahir dan secara biologis.

Executive Order 14161 “Protecting the United States from Foreign Terrorists and Other National Security and Public Safety Threats”

Secara garis besar, EO ini bertujuan untuk melindungi warga Amerika Serikat dari ancaman teroris, mengancam keamanan negara, dan persebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan atau aktivitas yang berkaitan dengan terorisme, dilihat bagaimana invasi yang mereka lakukan di negara-negara mayoritas penduduk muslim terutama di wilayah Timur Tengah, dengan alasan mengejar para pelaku terorisme.

Merujuk pada situs aljazeera.com, beberapa komunitas penegak HAM di Amerika Serikat memberikan peringatan kepada orang-orang yang beragama Islam, dan juga kepada siswa atau mahasiswa internasional yang mendukung kebebasan Palestina. Seorang pengacara di International Refugee Assistance Project (IRAP) juga memberikan komentar, bahwa EO 14161 mampu memberikan dampak kekerasan yang lebih berbahaya terhadap kaum muslim.

Sejumlah gerakan dan kampanye seringkali dilakukan dengan niat untuk menghancurkan umat dan agama Islam, salah satunya adalah negara Amerika Serikat. Di era Donald Trump sekarang, Executive Orders 14161 mengeker kepada para masyarakat pendukung Hamas dan Palestina yang menetap maupun tidak menetap di Amerika Serikat dan Trump mengancam untuk mendeportasi serta mencabut visa bagi mereka yang mendukung Palestina.

Pada 24 Januari 2025, The American-Arab Anti Discrimination Committe (ADC) melalui situs aljazeera.com mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa tindakan Trump justru kontradiktif dengan salah satu nilai demokrasi yaitu kebebasan individu dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta opini mereka.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan, bagaimana nasib demokrasi di Amerika Serikat kedepannya? Terlebih lagi bagi kelompok marginal. Walaupun hanya opini, perlu kita ketahui bersama bahwa ketiga Executive Orders tersebut telah menuai berbagai pro dan kontra. Faktanya, semua ini merupakan transisi dengan tantangan yang cukup signifikan terutama bagi kelompok marginal di Amerika Serikat. Ketiga Executive Orders yang telah dibahas merupakan sebuah isu yang menarik untuk dianalisis lebih dalam, terutama dalam konteks demokrasi bagi sebuah negara.

Walau Executive Order dirancang untuk melindungi internal Amerika Serikat, ada baiknya kebijakan yang berlaku mengikutsertakan kelompok marginal dalam partisipasi politik, termasuk menyuarakan aspirasi, memiliki kesempatan untuk bekerja tidak terkecuali di pemerintahan, dan melaksanakan advokasi untuk tetap menunjang nilai-nilai demokrasi di Amerika Serikat.

Referensi:

Collins, L. (2025, Februari 21). Monthly Immigration Update: February 2025. bushcenter.org. https://www.bushcenter.org/publications/monthly-immigration-update-february-2025

Demopoulos, A. (2025, Januari 22). ‘A twist of the knife’: trans Americans respond to Trump’s executive order. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2025/jan/22/trump-executive-order-trans-reaction

Harb, A. (2025, Januari 24). Trump decree paves way for ‘Muslim ban’, targeting pro-Palestine students. AlJAZEERA. https://www.aljazeera.com/news/2025/1/24/trump-decree-paves-way-for-muslim-ban-targeting-pro-palestine-students

Hesson, T. (2022, Februari 22). Trump deporting people at a slower rate than Biden's last year in office. Reuters. https://www.reuters.com/world/us/trump-set-broaden-arrests-deportation-routes-expand-immigration-crackdown-2025-02-21/

House, T. W. (2025, Januari 20). PROTECTING THE AMERICAN PEOPLE AGAINST INVASION. Presidential Actions. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/protecting-the-american-people-against-invasion/

House, T. W. (2025, Januari 20). PROTECTING THE UNITED STATES FROM FOREIGN TERRORISTS AND OTHER NATIONAL SECURITY AND PUBLIC SAFETY THREATS. Presidential Actions. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/protecting-the-united-states-from-foreign-terrorists-and-othernational-security-and-public-safety-threats/

House, T. W. (2025, Januari 25). DEFENDING WOMEN FROM GENDER IDEOLOGY EXTREMISM AND RESTORING BIOLOGICAL TRUTH TO THE FEDERAL GOVERNMENT. Presidential Action. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/defending-women-from-gender-ideology-extremism-and-restoring-biological-truth-to-the-federal-government/

Turkewitz, J., Aleaziz, H., Fassihi, F., Correal, A., & Rios, F. (2025, Februari 18). As Trump ‘Exports’ Deportees, Hundreds Are Trapped in Panama Hotel. The New York Times. https://www.nytimes.com/2025/02/18/world/americas/trump-migrant-deportation-panama.html