Blended Finance: Langkah Strategis Mobilisasi Arus Pendanaan Pembangunan

Ilustrasi Pembangunan. Sumber: Unsplash.com

Blended finance merupakan salah satu istilah yang kerap muncul dalam bahasan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut karena dalam proses pembangunan dan sekaligus tercapainya tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) terdapat berbagai perencanaan dan skema yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang tepat guna dan berkelanjutan. Perencanaan dan skema yang dirancang harus memperhitungkan berbagai faktor mulai dari sisi publik seperti masyarakat, komunitas lokal, dan pemerintah hingga peran sisi privat seperti perusahaan swasta dan donor filantropis. Seluruh komponen tersebut harus bekerja sama secara harmonis demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Berangkat dari pertimbangan kolaborasi kerja sama antara pihak publik dan privat inilah, kini muncul istilah yang disebut dengan blended finance.

Definisi Blended Finance

Skema blended finance merupakan skema yang menggambarkan penggunaan dana pembangunan (development finance) secara strategis dalam proses mobilisasi pendanaan dan arus modal tambahan (additional finance) menuju tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Skema blended finance membuka kemungkinan dan memberikan kesempatan bagi negara berkembang untuk mengarahkan arus dana pembangunan dan investasi ke proyek pembangunan yang memiliki dampak yang lebih besar, positif, dan bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memberikan keuntungan bagi para investor yang terlibat (Blended Finance - OECD, 2018). Pembentukan skema blended finance didesain untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan melalui poin-poin Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB dengan bantuan kontribusi pendanaan dari berbagai pihak.

Dari definisi tersebut, skema blended finance memungkinkan berbagai aktor seperti misalnya pemerintah, pihak swasta, dan donor filantropis, yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda, dapat melakukan kolaborasi bersama melalui investasi dalam suatu proyek pembangunan sembari mencapai tujuannya masing-masing dan memperoleh keuntungan. Istilah blended finance membentuk skema pendanaan dengan menggabungkan dana dari kontribusi publik dan swasta melalui skema atau kesepakatan investasi bersama, dengan masing-masing pihak menggunakan keahlian di bidangnya masing-masing dan saling melengkapi dalam hubungan kerja sama yang menguntungkan.

Dengan adanya skema blended finance ini diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif solusi untuk menjawab kebutuhan pembiayaan investasi proyek-proyek pembangunan di daerah-daerah yang belum terjangkau dengan baik oleh proyek pembangunan pemerintah ataupun investasi dari perusahaan swasta.

Alasan Penerapan Blended Finance

Selain perlunya kerja sama antara pihak publik dan swasta, kemunculan blended finance ini juga didasari oleh faktor kurangnya pendanaan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam poin pembahasan Sustainable Development Goals (SDGs). Banyak negara-negara berkembang di dunia menghadapi risiko kurangnya investasi dalam sektor-sektor yang berkontribusi penting terhadap pembangunan berkelanjutan. Demi mencapai tujuan SDGs diperlukan, pada tahun 2017 diperkirakan terdapat biaya tambahan sebesar 2,5 triliun dolar AS setiap tahunnya untuk menutupi kekurangan dana investasi pada proyek SDGs (Zhan & Santos-Paulino, 2021).

Sumber pendanaan yang diperlukan untuk menjembatani kekurangan dana investasi ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui sumber pendanaan publik saja, tetapi investasi dari pihak privat atau swasta juga memainkan peran yang penting. Pada masa kini, hanya sebagian kecil dari seluruh dana investasi di dunia yang dialirkan ke sektor pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, skema blended finance ini membantu mengatasi tantangan dan hambatan dalam mengarahkan arus investasi ke sektor pembangunan berkelanjutan dan negara-negara berkembang yang memerlukan proyek pembangunan. Blended finance menyatukan dua tren yang saling tumpang tindih. Pertama, investor semakin melirik negara-negara berkembang sebagai target investasi. Kedua, proyek pembangunan berkelanjutan memerlukan dana investasi tambahan untuk mencapai tujuan SDGs sekaligus memerlukan tenaga ahli yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Kedua tren tersebut dapat dipertemukan oleh skema blended finance. Dengan adanya blended finance, investor bisa melakukan investasi ke proyek pembangunan berkelanjutan yang bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat sekaligus mendapatkan keuntungan ekonomi.

Manfaat dan Tantangan Skema Blended Finance

Dalam proses implementasinya, blended finance memiliki keunggulan dan hambatannya masing-masing. Keunggulan dari blended finance adalah skema pendanaan ini akan sangat membantu proses awal suatu proyek pembangunan karena tidak perlu menunggu dana dari pihak publik (pemerintah) saja. Kolaborasi dana dari pihak publik dan privat dapat mempercepat proses awal proyek.

Selain itu, skema blended finance memungkinan berbagai pihak dapat berinvestasi bersama-sama sekaligus mencapai tujuannya masing-masing dan memperoleh keuntungan ekonomi. Selanjutnya, skema ini juga memungkinkan investor serta pihak pemberi pinjaman untuk mengurangi ketidakpastian dan membagi beban risiko serta keuntungan investasi dengan seluruh pihak yang terlibat. Jika terdapat banyak pihak yang terlibat dan risiko dari suatu investasi relatif kecil, investor akan lebih tertarik untuk melirik proyek investasi tersebut.

Namun, seringkali di lapangan implementasi blended finance ini menjadi sulit karena pendanaan dari lembaga donor kurang menjangkau masyarakat lokal. Masalah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti misalnya faktor transparansi dalam integrasi antara sektor publik dengan swasta dan faktor pemilihan sektor investasi dalam blended finance.

Permasalahan transparansi ini dipengaruhi oleh beberapa hal dalam bidang regulasi. Seperti misalnya regulasi mengenai privasi dan komersial yang menyebabkan sulitnya publikasi kontrak kerja sama dan aliran dana pembangunan secara transparan antara sektor publik dan swasta. Regulasi ini akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan suatu negara seperti misalnya kerangka hukum dan perangkat kebijakan mengenai penerapan blended finance.

Selanjutnya, permasalahan kedua adalah blended finance yang terkadang tidak menyasar sektor investasi yang sangat dibutuhkan dalam suatu negara. Contohnya seperti dana investasi dari blended finance kurang menyasar sektor kesehatan, edukasi, dan sanitas. Namun, justru menyasar sektor energi, industri, dan tambang.

Solusi Mengatasi Tantangan Blended Finance

Dalam menjawab permasalahan dan tantangan penerapan blended finance, hal yang perlu diperhatikan adalah dengan mempertimbangkan sektor mana yang lebih diprioritaskan dalam investasi blended finance, tata cara aliran bantuan, dan pihak yang menerima bantuan. Selanjutnya, pemerintah perlu menyiapkan kerangka hukum dan kebijakan yang matang untuk mendukung penerapan blended finance. Hal tersebut untuk memastikan bahwa dana investasi dari blended finance dapat menjangkau semua sektor dalam proyek pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan dan menetapkan standar kualitas proyek investasi yang tepat agar investor lebih percaya diri dan mampu menilai skala suatu proyek. Dengan demikian, investor dari pihak swasta dapat lebih mudah menimbang risiko dan mengukur potensi keuntungan dari suatu proyek pembangunan.

Selanjutnya, akses informasi yang mudah diakses publik dan transparan mengenai pembiayaan dan pihak swasta yang terlibat dalam proyek blended finance juga penting untuk diperhatikan. Tujuan dari proyek pembangunan adalah untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu akses informasi yang mudah dan transparan untuk mengetahui mengenai proyek pembangunan yang dilaksanakan.

Dengan adanya dasar regulasi yang kuat, standar proyek yang jelas, dan transparansi informasi kepada publik akan membangun integrasi yang baik antara sektor publik dan swasta. Hal tersebut tentunya akan berdampak positif dalam penerapan blended finance karena proyek yang terbentuk akan lebih terfokus pada sektor-sektor yang penting bagi pembangunan negara dan sektor publik sekaligus tetap membawa keuntungan bagi sektor swasta dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses informasi yang transparan.

Referensi

Adva Saldinger. (2020, February 24). Why blended finance hasn’t taken off. Devex; Devex. https://www.devex.com/news/why-blended-finance-hasn-t-taken-off-96612

Core concepts in blended finance: Assessment of uses and implications for evaluation | en | OECD. (2021). Oecd.org. https://www.oecd.org/dac/core-concepts-in-blended-finance-711006b7-en.htm

Mutambatsere, E., & Schellekens, P. (2020). Recommendations to Strengthen the Rationale for and Efficient Use of Concessional Resources in Development Finance Institutions’ (DFI) Operations THE WHY AND HOW OF BLENDED FINANCE. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/768bcbe9-f8e9-4d61-a179-54e5cc315424/202011-New-IFC-Discussion-Paper.pdf?MOD=AJPERES&CVID=no0db6M

Zhan, J. X., & Santos-Paulino, A. U. (2021). Investing in the Sustainable Development Goals: Mobilization, channeling, and impact. Journal of International Business Policy, 4(1), 166–183. https://doi.org/10.1057/s42214-020-00093-3

Zheng, J. I., Battiston, S., & Nuttall, C. (2020). Blended Finance Solutions For Scaling Up Sustainability Investments: Opportunities and Challenges. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3973012