Puzzle yang Menyatu: Pemuda Pancasila

Pemuda Pancasila melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11). Foto: Jacko Ryan/kumparan

Pancasila dan Lingkaran Kuasanya

Terjadinya praktik main “asal bapak senang” atau disingkat ABS terkandung mendalam dalam alam bawah sadar generasi 90-an. Sebagaimana sumbangan buku dari Ian D.Wilson, “Politik Jatah Preman : Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru” (Marjin Kiri, 2018). Praktik ABS melahirkan kekuasaan otoritarian dengan jejaring klientelisme kuat yang dijalankan oleh pemerintah agar menduduki kekuasaan politik lokal; melalui jalan tangan ketiga seperti salah satu organisasi massa buah dari orde baru seperti Pemuda Pancasila (PP).

PP kerap kali mendapat stereotip pemalak dan pemburu hajatan yang bergerombol. Tidak jarang, PP bentrok dengan ormas lain dengan asal vigilante ‘main hakim sendiri’. Dengan begitu, apakah ada perbedaan lingkaran kuasa pada ‘premanisme berkedok seragam’ di era orde baru dan relevansinya untuk sekarang?

Melihat sejarah, Orde baru gemar gembar-gembor mendaulatkan pancasila sebagai asas tunggal untuk menyeragamkan ideologi hingga akar rumput masyarakat. Pada analis level mikro, menurut salah satu Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ditulis oleh Pratikno, (1998) menyatakan bahwa berjalannya pemerintahan Orde baru ditunggangi kuat oleh kekuatan militer yang berada dibawah komando Suharto.

Ian Douglas juga menyatakan demikian bahwa penyeragaman ideologi inilah yang membentuk organisasi bekingan pemerintah dengan bebas dan leluasa untuk represif melalui kekerasan di jalanan. Lihatlah pembantaian 65’, semua akan sirna dan sia-sia bagi pemeluk dan pemikir komunis di Indonesia, karena operasi yang juga dijalankan oleh Pemuda Pancasila yang dimuat dalam Film dokumenter The Act of Killing memperlihatkan alumni pembantaian 65’ termasuk kalangan Pemuda Pancasila dengan keji membunuh yang beraliran komunis.

Mayat-mayat berserakan di jalanan, sungai berantas, dan ada juga ada yang hilang. Selain itu, Pemuda Pancasila dulunya bernama, IPKI (Ikatan pendukung kemerdekaan Indonesia). Pada tahun 1959 menjelma sebagai organisasi massa yang diinisiasi oleh tokoh militer AH Nasution serta nama PP tenar pada tahun pasca kejadian G30-sPKI.

Kaderisasi-nya dari menjinakkan preman untuk dibina dalam tataran pancasila sehingga terkesan orde baru ‘baik’. Padahal, pendiriannya justru kontra idiologis dengan pancasila. Pembungkaman siapa pun yang kritis dan menentang pemerintah akan selalu mendapatkan represi dari pihak ketiga salah satunya melalui pemuda pancasila (marjin kiri,2018).

Menelaah Struktur Negara dengan ‘kelompok preman’

Dalam memperdalam pemahaman atas negara sebagai kontrol masyarakat, Ian Douglas meminjam alam pikiran dari Max Weber yang memperkenalkan negara memiliki kekuatan absah untuk penggunaan cara kekerasan dalam memonopoli kekuasaan teritorial, Dengan kuatnya lembaga negara ditambah menguatnya Dwi fungsi ABRI di era orde baru menjadikan suasana birokrasi jalanan di Indonesia semakin predatoris–kejam, mengekang, dan menakutkan.

Negara berusaha untuk intervensi langsung dan menggilas segala bentuk kekuatan oposisi politik hingga seakar-akarnya yang berada ditataran otoritas jalanan. Misalnya, Vigilante yang dijalankan oleh milisi anti komunis seperti Pemuda Pancasila (marjin kiri,2018). Jasanya dalam mendukung pemerintah orde baru hingga pembantaian orang-orang yang dianggap kiri (komunis) dan oposisi.

Selain itu, pemuda pancasila adalah satu-satunya organisasi yang selamat dari penembakan misterius (petrus). PP Sebagai pihak ketiga dari pemerintah, menyebarkan propaganda pancasila untuk melawan komunis. Struktur pemuda pancasila yang masih kental dengan pola mobilisasi dan kaderisasi bersifat personal, inferior, dan membutuhkan loyalitas tinggi.

Membuat arah organisasi menjadi ekslusif dan otoritatif yang mengarah pada hubungan hierarkis yang patrimonial (M. Amin, 2014) Hubungan patron-klien antara pemerintah dengan preman ini sangat dipengaruhi oleh iklim militeristik. Fakta sejarah menunjukkan bahwa dominasi militer ini berkaitan dengan peristiwa kudeta Soekarno sebagai presiden untuk digantikan oleh tokoh agen yang diperankan oleh militer yaitu Soeharto.

Orde baru selalu cerdik untuk meredam lawan politiknya dengan ‘menyalakan dan mematikan’ masalah yang muncul di permukaan. Kemunculan-kemunculan pihak ketiga seperti pemuda pancasila, dalam menelaah pemikiran dari Bordeu, dalam istilahnya structure structuring structure, akan selalu ada perebutan dominasi arena politik “modal” antar agensi. Teori Antony Giddens tentang “dualitas struktur” bahwa agen dan struktur saling menginstrumen kekuasaan.

Pemerintah memanfaatkan instrumen jejaring klientelismenya untuk bisa masuk dalam perekonomian mikro melalui preman yang tidak masuk dalam struktur dan perannya sebagai agen ketiga dari pemerintah. Di sisi lain, struktur dan agensi buatan pemerintah dibuat secara legal dengan membuat birokrasi tingkat lokal seperti Hansip dan Babinkamtibmas. Jaringan preman sebagai kontrol ekonomi lokal terancam karena pemerintah mulai menggantikan perannya dengan membuat birokrasi tingkat lokal dan siapa pun yang membelot dari aturan pemerintah akan langsung dibinasakan.

Sebelum era 90-an, preman menjadi ladang ekonomis. Preman menyediakan komoditas penyedia jasa keamanan di desa-desa baik hajatan, sunatan, atau dangdutan. Semenjak lembaga keamanan bentukan negara dibentuk–berdampak pada ladang ekonomis preman dalam mengamankan desa–tergusur–dan alih-alih memusnahkan golongan preman, rezim orba memanfaatkan sebagian tenaga mereka untuk dialihkan ke pembantaian di Dili, Timor Timor (marjin kiri,2018.) Sebagian juga direkrut untuk menjadi Pemuda Pancasila apabila preman menghendaki untuk tetap bisa hidup dan bekerja.

Terlepas dari orde baru, lingkaran kuasa di tubuh pemuda pancasila masih tetap dipegang dari agen tokoh-tokoh politik dan pengusaha kelas kakap seperti Zainuddin Amali, Bambang Soesatyo, Siti Hutami (putri Suharto), Arsyad Rashid, Ahmad HI Ali, Ryamizard Ryacudu. Beberapa tokoh tersebut menduduki posisi strategis di dalam struktur elit jajaran pemuda pancasila.

Catatan kritis : Refleksi ‘ke Indonesiaan’ Ormas Bebal dan Kurang Skeptis

Pemuda Pancasila masih ada dan akan selalu berpegang teguh pada kekuatan ideologi pancasila untuk menghegomoni massa. Kolektivitas massa Pemuda Pancasila tak lebihnya hanya urun tenaga dalam politik transaksional dengan aliansi dengan lobi main sana main sini dengan berbagai partai politik dan lembaga negara untuk dimanfaatkan suaranya. Sebagaimana deklarasi PP untuk mendukung capres cawapres Jokowi-Amin 2019, politik transaksional terjadi dengan permainan suara melalui ormas.

Lingkaran kuasa patron klien memperkuat legitimasi ormas untuk tetap eksis dan mampu survive di tengah ketidakbecusan dalam program-program inisiatif lembaga yang sangat terbelakang/ tidak progresif. Hal ini dapat dibuktikan dengan peran PP sebagai aktor politik lokal dalam pemenangan Gubernur Sumatera Utara, Samsoel Arifin dengan menggunakan kekuatan koersif kaitannya dengan cara-cara intimidatif seperti penjagaan di TPS untuk memilih gubernur pilihan dan serangan fajar berupa sembako atau sejumlah uang (M. Amin, 2014).

Jalinan relasi kuasa antara struktur dan agensi , menurut teori Foucault dikutip dari bukunya tahun 1975 Disicipline and Punish (baca hal: 355) bertujuan untuk membuat semua penyimpangan semakin eksistensial dan diperbaiki dengan cara rasional. Dalam memahami struktur sosial bukan sebagai epistem ataupun sebagai rezim kekuasaan tetapi sebagai tradisi, menurutnya gagasan tradisi lebih make sense karena subjek dapat mengubah ataupun memodifikasi warisan.

Idealnya ormas seperti pemuda pancasila harus beralih dari ideologis menuju kritis dalam menyikapi perubahan sosial. Berani kritik atasan, tidak eco chambers, dan bergerak skeptis. Gagasan ideal massa bentukan pemerintah lebih mengarah flat dan mengalir begitu saja.

Oleh karena itu, keberlanjutannya sangat dipertanyakan karena tidak relevan dengan pergerakan zaman. Organisasi yang bergerak ke arah ideologis tak layaknya seperti manusia yang malas berpikir dan gampang emosional karena buta dalam menanggapi dinamika sosial yang ada. Contoh dari gagasan progresif massa seperti dicontohkan robert owen, dia membeli pabrik dengan mempekerjakan buruhnya untuk bisa tetap kritis pada atasannya. Meskipun banyak literatur yang menyebutkan bahwa gagasannya hanya utopis.