Tersandera Utang, Kedaulatan Negara Tumbang

Ilustrasi uang rupiah. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Kunjungan Presiden Jokowi untuk yang ke 10 kalinya ke China kembali membuahkan hasil berupa kesepakatan investasi yang didapatkan dari perusahaan Xinyi International Investment Limited senilai USD 11,6 miliar atau setara Rp 175 triliun (asumsi kurs Rp 15.107 per USD).

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan rencana investasi Xinyi Group senilai USD 11,6 miliar tersebut meliputi pengembangan ekosistem rantai pasok industri kaca serta industri kaca panel surya di Kawasan Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah begitu bangga akan pencapaian tersebut, menganggap bahwa keberhasilan membawa kesepakatan investasi China ke Indonesia adalah kesuksesan besar yang patut diapresiasi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa investasi China adalah utang yang harus dibayar mahal.

Investasi China menduduki posisi ke-2 di Indonesia. Diketahui dari data yang dikeluarkan Kementerian Keuangan hingga Juni 2023 total utang RI menembus Rp 7.879,07 triliun. Total utang tersebut jika kita bagikan sebanyak 273,52 penduduk Indonesia, artinya bahwa per kepala tidak terkecuali bayi yang baru lahir menanggung utang masing-masing sebesar 28,8 juta.

Ini masih berupa utang resmi negara. Akan tetapi, China juga memberi berbagai kemudahan mendapatkan utang tersembunyi bagi lembaga non pemerintah seperti Perusahaan Negara, Bank Milik Negara, Perusahaan Patungan dan Swasta serta Special Mission Vehicle (SMV).

Utang ini tidak muncul di neraca masing-masing pemerintah negara namun penerima utang akan mendapatkan manfaat melalui perlindungan pemerintah secara eksplisit maupun implisit. Gempuran utang ini bagian dari ambisi China membuat jalur sutra baru melalui belt and road.

TvOne News satu tahun lalu pernah merilis dari lembaga AidData terkait sejumlah utang tersembunyi China kepada Indonesia di sepanjang tahun 2000-2007. Indonesia memiliki utang tersembunyi kepada China sebesar 17,85 miliar USD atau Rp 66 triliun. Utang ini setara dengan 1,6 persen Product Domestic Bruto.

Rahim Kapitalisme Melahirkan Utang dan Kolonialisme

Besarnya kucuran utang China kepada Indonesia bukanlah sekadar urusan utang berbunga semata, sebagaimana menjadi hal yang lumrah dalam sistem ekonomi kapitalisme. Akan tetapi dibalik itu ada upaya new kolonialisme dengan metode Lend to Own, diberi pinjaman untuk menguasai asetnya.

Sebuah fakta kolonialisme ini bisa dilihat dalam delapan kesepakatan MOU Plan of Action yang antara lain meliputi MOU kesehatan, protokol pembukaan akses pasar untuk produk pertanian tepung porang, protokol pembukaan akses pasar untuk produk pertanian bubuk tabasir, MOU riset dan pengembangan Industry Plan Briding dan budidaya laut, MOU kerja sama saling tukar pengetahuan dan pengalaman untuk pembangunan IKN, MOU kerja sama Two Countries Twin Park, MOU kerja sama ekonomi dan teknis, MOU kerja sama pendidikan Bahasa Mandarin.

Setidaknya dari MOU tersebut ada lima hal yang mengindikasikan niat busuk China dibalik hubungan mesra antara Indonesia dan China.

Pertama, inti pokok dari disahkannya UUD Kesehatan adalah mega proyek pembangunan 30 Rumah Sakit China di Indonesia dalam waktu yang sangat singkat dengan satu paket baik pembangunan gedungnya, obat-obatan, tenaga kesehatan dan lain sebagainya diserahkan sepenuhnya kepada China

Kedua, sejak menjadi negara super power China punya Territorial Ambition terhadap laut Natuna Utara (dulu laut Cina Selatan) yang memang amat sangat kaya dengan biota lautnya. Sering kali kapal-kapal besar penangkap ikan dari China mencuri ikan di wilayah teritorial Indonesia sehingga aktivitas mereka sangat merugikan para nelayan lokal.

China juga membutuhkan Pelabuhan dan pangkalan militer tempat bersandar armada militernya untuk menjamin keamanan perusahaan-perusahaan penangkapan ikan China dan kepentingan politik China.

Hal ini dapat ditunjukkan dari foto satelit Perusahaan pencitraan Bumi, Planet Labs PBC. Yang menunjukkan landasan terbang sepanjang 600 meter telah dibangun di. Pembangunan dilakukan di pulau Triton di kepulauan Paracel antara 12 Juli dan 15 Agustus.

Ketiga, proyek IKN dengan gelontoran utang yang sangat besar dan segala kemudahan regulasi yang diberikan dengan menyiapkan 34.000 ha lahan untuk digarap oleh para investor China tersebut. Hakikatnya seperti memberi jalan penjajah untuk dengan mudah menguasai aset Indonesia yaitu tanah Kalimantan yang kaya akan SDA.

Keempat, Proyek Pembangunan jalan tol dan Proyek kereta cepat di Indonesia secara massif terus digalakkan dengan mengatasnamakan Two Countries Twin Park serta kerja sama ekonomi dan teknis. Padahal sudah tampak jelas akhir dari proyek tersebut adalah lending two own diberi kucuran utang yang besar di atas batas ambang agar memang supaya gagal bayar.

Molornya pengerjaan, pembiayaan yang membengkak. Alih-alih meminta klaim atas molornya pengerjaan yang menyebabkan kerugian malah meminta BUMN mengganti segala kerugian proyek kereta cepat.

Kelima, proyek Bahasa Mandarin yang rencana akan dimasukkan dalam kurikulum Pendidikan di Indonesia. Hal tersebut tidak bisa dianggap remeh, karena Bahasa adalah salah satu upaya penjajahan China untuk mentransfer pemikiran ideologi Komunisme dalam benak rakyat Indonesia melalui jalur Bahasa ini.

Kondisi Indonesia yang notabene mayoritas penduduknya adalah muslim, saat ini tidak sedang baik-baik saja. Kita berada di ujung nadir kehancuran sebuah negara yang besar.

Setelah mengalami keterpurukan di segala bidang sebab diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme yang sekuler kemudian dipaksa masuk dalam sistem komunisme yang atheis. Seperti keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Nasibnya akan seperti Muslim Uighur yang terjajah di negerinya sendiri.

Kembali kepada Solusi Hakiki

Dalam pandangan Islam, utang luar negeri adalah alat penjajahan asing untuk menjerat negeri-negeri Islam.

Dalam Islam, kegiatan investasi yang dilakukan wajib terikat syariat Islam. Oleh karenanya wajib untuk mempelajari syariat Islam ini jika hendak berinvestasi. Dalam hal permodalan, harta yang dijadikan modal haruslah diperoleh secara halal baik harta milik pribadi maupun dari sumber lain.

Dalam aspek industri beberapa hukum-hukum seperti syirkah, ijarah, jual beli, perdagangan internasional dan istishna wajib dipatuhi.

Beberapa model transaksi seperti riba, judi, pematokan harga, penipuan dan penimbunan haram diterapkan dalam kegiatan investasi. Termasuk tidak boleh terlibat dalam kerja sama yang mengadopsi kapitalisme seperti saham, asuransi dan koperasi.

Dalam aspek Pembangunan dan Infrastruktur negara Islam memiliki sumber pendapatan yang besar tanpa harus berutang. Sumber pendapatan tersebut berupa pos-pos pemasukan yang dikelola Baitulmal, seperti fai, kharaj, jizyah, ganimah, usyur, pengelolaan SDA dan harta milik negara.

Pengelolaan SDA dengan cara Islam akan menjadikan negara memiliki sumber pemasukan yang besar termasuk Indonesia yang kaya akan SDA-nya.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Thariq, “Allah adalah Dzat yang memberi petunjuk ke jalan yang selurus-lurusnya”.