Naiknya Rishi Sunak dan Wujud Keberhasilan Multikulturalisme di Inggris

Rishi Sunak resmi menggantikan Liz Truss (Selasa, 25/10/2022) Foto: Instagram.com//rishisunakmp

Melalui pernyataan resmi Royal Communications, Perdana Menteri Inggris Liz Truss yang menjabat pada 6 September 2022 telah menyatakan pengunduran diri tepatnya pada 20 Oktober 2022. Setelah 45 hari menjabat, Truss digantikan oleh Rishi Sunak sebagai PM Inggris yang baru. Rishi Sunak ditunjuk dalam sebuah upacara resmi di Istana Buckingham pada 25 Oktober 2022.

Rishi Sunak sendiri adalah seorang politikus Inggris keturunan India-Afrika. Beliau berhasil meraih dukungan sesama anggota parlemen dari Partai Konservatif dan dipilih sebagai pemimpin. Rishi Sunak pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Februari 2020-2022. Untuk menduduki kursi, ia harus berhadapan dengan Boris Johnson yang terkenal sebagai ‘The Famous Politician’.

Keberhasilan Sunak ketika menduduki kursi PM digadang-gadang sebagai sebuah pencapaian besar. Bagaimana tidak Inggris yang pernah menjajah India demi keuntungan ekonomi negara, saat ini dipimpin oleh seorang turunan darah India. Faktor pendorong lainnya atas keberhasilan beliau ialah berkembangnya multikulturalisme di Inggris.

Multikulturalisme sendiri ialah sebuah perspektif kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap keberagamaan menyangkut nilai-nilai kesetaraan seperti hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Kondisi inilah yang menggambarkan naiknya Rishi Sunak sebagai PM Inggris. Menggambarkan bagaimana kesatuan terhadap berbagai etnis masyarakat yang berbeda ada dalam suatu negara.

Pada awalnya Inggris terkenal karena masyarakat yang monokulturalisme dan setelah perang dunia II barulah menjadi multikulturalisme, yang pada saat itu kedatangan imigran dari kepulauan Karibia dan India. Namun ternyata di masa itu banyak rakyat Inggris yang membeda-bedakan kelompok kulit berwarna. Kemudian seorang penulis bernama Mary Wollstonecraft menerbitkan ‘A Vindication of The Rights of Woman’ tahun 1792, ia meyakini persamaan hak pria dan wanita. Dari situlah sepanjang tahun 1800-an banyak kaum wanita yang mulai melakukan kampanye menuntut reformasi.

Berkembangnya pendidikan multikulturalisme di Inggris sejalan dengan banyaknya kaum imigran yang memasuki Inggris, namun masih mendapat perlakuan diskriminatif sehingga mendorong berbagai gerakan seperti gerakan politik yang didukung dengan pandangan liberal, demokrasi, dan gerakan kesetaraan manusia.

Pendidikan multikulturalisme di Inggris terjadi karena dorongan oleh kelompok liberal (orang putih) dan kelompok kulit berwarna. Melalui UU Commonwealth Immigrant Act tahun 1962, status kelompok kulit berwarna diubah menjadi ‘shelter’ atau penghuni tetap. Lalu, ditahun 1981 terjadi perubahan yang signifikan dengan terbitnya British Nationality Act yang menghendaki agar pendidikan multikulturalisme di Inggris bukan hanya berfokus di bidang pendidikan dalam juga dalam forum masyarakat yang mudah dikenal oleh golongan manapun seperti jaringan televisi BBC.

pada tahun 2006 Agustus, Ruth Kelly selaku Sekretaris Pemerintahan Komunitas dan Lokal memberikan pidato yang mana dianggap sebagai sinyal akhir dari multikulturalisme yaitu ditetapkan menjadi kebijakan resmi. Dikutip dari the guardian, masih ditahun yang sama tepatnya November, PM Inggris saat itu Tony Blair menyatakan bahwa Inggris mempunyai ‘nilai-nilai penting’ dan hal itu menurutnya harus diikuti. Beliau juga menyatakan tidak menolak multikulturalisme, namun ia menegaskan bahwa bangsawan Inggris sangat penting.

Pemerintahan yang didasarkan pada politik multikulturalisme haruslah memberikan ruang bagi semua identitas partikular yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat. Setiap kelompok identitas partikular haruslah memiliki wakil di parlemen maupun di kabinet, yang mana hal ini merupakan ide dasar dari parlemen dan kabinet multikulturalisme.

Politik multikulturalisme itulah yang tercermin dalam politik di Indonesia, seperti Anies Baswedan mantan gubernur DKI Jakarta (2017-2022). Beliau sendiri merupakan turunan berdarah Arab-Tionghoa. Dari sinilah dapat kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia memberi ruang bagi perwakilan setiap kelompok identitas partikular yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Apabila kelompok-kelompok identitas partikular tersebut pudar, maka potensi kekayaan budaya bangsa pun ikut pudar. Yang mana jika hal itu terjadi maka Indonesia akan menjadi negara yang totaliter.

Naiknya Rishi Sunak menggambarkan bahwa adanya pengakuan terhadap keberadaan kelompok identitas partikular yang merupakan awal perkembangan identitas Inggris yang multikultur. Karena, pemerintah yang multikulturalisme dapat menjamin otentitas kehidupan atas kepemimpinannya yang ekletik dalam satu tatanan yaitu negara.