Mahasiswa KKN II Undip Edukasi tentang Hak Kekayaan Intelektual Terhadap UMKM

Dokumentasi Pemaparan Mahasiswa KKN TIM II UNDIP 2024

Undip Edukasi tentang Hak Kekayaan Intelektual Terhadap UMKM

Desa Pecakaran, Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan (4/8/2024). Banyaknya Pelaku UMKM yang masih belum terbuka terhadap adanya Hak Kekayaan Intelektual yang dapat melindungi usaha mereka sendiri atau ciptaan mereka, khususnya di Desa Pecakaran, Kab. Pekalongan. Maka dari itu mahasiswa KKN Tim II Universitas Diponegoro mengedukasi terkait Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual bagi para Pelaku UMKM.

Program ini berisi materi-materi yang disampaikan kepada Pelaku UMKM yang terdapat pada Desa Pecakaran di Rumah masing-masing Pelaku UMKM meliputi pengertian Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek.

Dokumentasi Bersama Mahasiswa KKN Undip dengan Pelaku UMKM

Penjelasan berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan UMKM. Yang pertama ada Hak Paten, Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan atas suatu penemuan.

Secara umum, paten memberi pemilik paten hak untuk memutuskan bagaimana atau apakah penemuannya dapat digunakan oleh orang lain. Kedua ada Hak Cipta, Hak Cipta adalah istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan hak yang dimiliki pencipta atas karya sastra dan seni mereka. Dan yang terakhir yaitu Merek Dagang. Merek Dagang adalah suatu tanda yang mampu membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain.

Penjelasan yang terakhir yaitu mengenai manfaat Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat berarti dalam melindungi hak cipta, paten, merek dagang, maupun desain suatu industri khususnya pada pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Perlindungan HKI bertujuan untuk mendorong inovasi dan memberikan perlindungan yang adil bagi pencipta dan pemilik hak. Setiap jenis HKI memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Undang-undang. Maka dari itu, pelaku usaha ekraf dan UMKM harus memerhatikan apa yang dianggap sebagai pelanggaran hak. Jika ada pelanggaran, pelaku usaha dapat melakukan gugatan, tuntutan, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penulis : Mahasiswa KKN TIM II Universitas Diponegoro 2024, Desa Pecakaran, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan

DPL : Slamet Suharto, S.Pi., M.Si.

Claudius Dimas Aryo Anindito

11000121140491

Ilmu Hukum