Projo: 'Parpol' Milik Jokowi, Mampukah?

Ilustrasi Projo. Ilustrasi: Dimas Septo Nugroho/Istimewa

Projo alias Pro Jokowi adalah organisasi kemasyarakatan pendukung Joko Widodo yang lahir dari komunitas relawan Joko Widodo pada masa pilpres 2014.

Pada umumnya, komunitas relawan suatu calon pilpres akan bubar ketika calon dukungannya menang dalam kontestasi politik tersebut. Namun, Projo tidak demikian.

Di awal terbentuknya sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Projo membentuk basis-basis di berbagai daerah. Secara struktural, Projo memiliki sekretariat di pusat, daerah, dan cabang.

Selain bertujuan untuk memperjuangkan dan memenangkan Jokowi pada pilpres 2014, Projo juga dibentuk untuk mengawal Jokowi sebagai presiden. Sehingga, Projo akan selalu mengkritisi pemerintah apabila kebijakan yang dikeluarkan tidak menguntungkan rakyat atau kinerja kabinet yang kendor.

Projo pernah mengkritik pemerintahan Jokowi-Amin yang dinilai tidak maksimal dalam mengatasi problema pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi pada tahun 2020 lalu.

Arah gerak politik Projo ini akan selalu berjalan sesuai arahan Jokowi sendiri. Seperti Rakernas V Projo yang diselenggarakan di Jawa Tengah yang mengambil tema “Haluan Baru Politik Menuju 2024” menghadirkan Jokowi sebagai 'pembina' organisasi ini.

Hadirnya Projo membuat Jokowi seolah memiliki ‘partai politik’ tersendiri. Identitas Projo yang menampilkan karikatur Jokowi sebagai logo resmi, menunjukkan tingginya elektabilitas dan power Jokowi dalam perpolitikan.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi pernah menyatakan bahwa Projo akan selalu berjalan sesuai keinginan Jokowi. Dan karena Jokowi adalah pribadi yang taat konstitusi, maka Projo pun demikian. Hal ini berkaitan dengan adanya wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi untuk periode ketiga.

Mengenai siapa yang akan didukung oleh Projo nanti pada pilpres berikutnya pun akan berdasarkan restu Jokowi. Namun, Projo tetap tidak akan bisa mengajukan calon presiden tanpa seizin dari PDI-P. Sehingga, ada kemungkinan bahwa Projo dan PDI-P saling mengalami kontra dalam hal pemilihan calon yang akan dimajukan pada pilpres.

Penentuan arah gerak dan haluan politik Projo menjadikannya organisasi politik yang seolah-olah mampu menengahi rakyat dan pemerintah serta menjadi pihak oposisi seperti layaknya partai politik.

Namun, jika Projo tidak beralih status menjadi partai politik, segala gerak-geriknya hanyalah dianggap sebatas bentuk partisipasi politik dan bukan perilaku politik.

Sejumlah pihak mengatakan bahwa Projo lebih baik menjadi partai politik saja. Kedekatannya dengan Jokowi dianggap dapat menjadi modal popularitas dan elektabilitas dalam mencari dukungan rakyat. Namun, itu semua perlu diuji terlebih dahulu, caranya dengan uji kekuatan di pilpres sebagai partai pengusung.

Apa jadinya jika Projo membentuk partai politik? Apakah ia mampu menyaingi partai politik besar utamanya PDI-P?

Jika Projo membentuk partai politik, tentu akan sulit untuk menyaingi partai-partai besar yang sudah lama ada seperti PDI-P, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Ia tidak dapat mengandalkan kedekatannya dengan Jokowi sebagai modal kekuatan politik. Apalagi tahun 2024 adalah akhir kepemimpinan Jokowi di Istana.

Apabila Projo mendukung Ganjar Pranowo yang digadang-gadang akan mencalonkan diri pada pilpres 2024, maka lagi-lagi Projo harus mengikuti apa kata PDI-P. Sebab Ganjar Pranowo pernah berkata bahwa sekali PDI-P, akan tetap PDI-P. Artinya Ganjar tidak akan keluar dari partai banteng berpanji merah itu.

Seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, partai pecahan partai besar seperti PDP yang merupakan pecahan PDI-P atau Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai NasDem yang merupakan pecahan Golkar juga masih belum mampu menyaingi partai besar. Sehingga, jika Projo membentuk partai baru, bisa jadi ia akan bernasib sama dengan partai pecahan lain yang masih kalah dalam segi elektabilitas. Namun, hal itu dapat dihalau jika Projo berkoalisi dengan partai-partai lain untuk memperkuat dukungan.

Selain itu, tidak ada yang dapat menjamin bahwa Projo mampu melahirkan kader-kader berkualitas. Hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi rakyat, terutama apakah projo dapat melahirkan figur yang sama seperti Jokowi yang saat ini dielu-elukan karena kepemimpinannya?

Yang kini masih menjadi pertanyaan adalah mengenai keberlangsungan Projo pasca masa jabatan Jokowi habis. Apakah Projo akan terus berdiri dan mendukung capres yang lain? Tetapi, apakah Jokowi juga akan terus mendampingi Projo meski ia telah melepaskan jabatan presidennya?

Hingga saat ini, Projo masih bisa eksis karena adanya Jokowi. Setelah Jokowi tidak menjabat lagi, ada dua pilihan bagi Projo, yaitu berkembang menjadi partai atau bubar. Sebab, organisasi politik tidak akan mampu memberi pengaruh pada perumusan kebijakan tanpa melalui partai politik. Jokowi pun, secara ketokohan layak menjadi ketua umum partai. Sehingga, tidak ada yang tidak mungkin.