Darah Putih di Tugu Susu Tumpah Boyolali

Aksi mandi susu di Tugu Susu Tumpah Boyolali, Foto: Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO

Pada 9 November 2024 yang lalu peternak sapi perah melakukan aksi di Tugu susu tumpah Boyolali sebagai bentuk kekecewaan dikarenakan kurangnya daya serap industri pengolahan susu (IPS) terhadap susu lokal yang lebih mementingkan susu impor, hal ini juga menyebabkan harga susu lokal Boyolali mengalami penurunan harga secara drastis. Dalam lanskap ekonomi kapitalis yang semakin tak terkendali, peternak sapi perah di Boyolali terpaksa membuang 50 ribu liter susu di Tugu Susu Tumpah sebagai bentuk protes terhadap industri pengolahan susu (IPS) yang membatasi penyerapan produksi mereka. Ini bukan karena masyarakat tidak membutuhkan susu, bukan pula karena kualitas susu tidak layak konsumsi. Ini terjadi karena distribusi pangan tidak diatur berdasarkan kebutuhan rakyat, melainkan oleh mekanisme pasar yang dikendalikan segelintir korporasi besar.

Ironisnya, di saat yang sama, pemerintah menggembar-gemborkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai solusi untuk mengatasi gizi buruk dan stunting. Namun, program ini gagal menghubungkan produksi susu lokal dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Alih-alih menyerap susu peternak yang dibuang, negara justru lebih berpihak kepada pemasok besar dan importir susu bubuk yang sudah lama menguasai rantai pasok industri ini.

Kasus ini adalah gambaran nyata bagaimana kapitalisme bekerja: di satu sisi ada surplus produksi yang dibiarkan terbuang, di sisi lain ada kelaparan dan kekurangan gizi yang terus merajalela. Bukan karena sumber daya tidak tersedia, tetapi karena sistem distribusi dikendalikan oleh segelintir pemodal yang hanya bergerak berdasarkan logika akumulasi keuntungan.

Kapitalisme, Eksploitasi, dan Peternak yang Ditindas

ilustrasi Kapitalisme, Foto: Vectorstock

Karl Marx sejak lama telah membongkar tabiat dasar kapitalisme: eksploitasi tenaga kerja demi akumulasi kapital. Kasus peternak susu Boyolali adalah bukti nyata bagaimana sistem ini bekerja. Mereka mengelola sapi-sapi mereka setiap hari, bangun dini hari, memerah susu dengan harapan bisa dijual ke industri pengolahan. Tapi ketika kuota penyerapan dikurangi, mereka tidak punya pilihan lain selain membuang hasil jerih payah mereka.

IPS yang seharusnya menjadi mitra justru berperan sebagai penjaga gerbang kapitalisme. Mereka yang menentukan siapa boleh menjual susu dan siapa yang tidak. Mereka yang memutuskan bahwa susu peternak lokal tidak layak diserap, sementara di saat yang sama mereka tetap membuka keran impor susu bubuk dari luar negeri. Semua ini dilakukan demi satu tujuan: mempertahankan rantai pasok yang menguntungkan segelintir korporasi.

Peternak kecil, seperti yang terjadi di Boyolali, pada akhirnya hanya menjadi tenaga kerja tak langsung dalam rantai produksi ini. Mereka bekerja keras, tetapi tetap tidak punya kendali atas hasil kerja mereka. Ini adalah bentuk alienasi, di mana buruh tidak lagi memiliki hubungan langsung dengan produk yang mereka hasilkan, karena semuanya dikendalikan oleh sistem kapitalis yang lebih besar.

Aksi Tugu Susu Tumpah: Perlawanan terhadap Kapitalisme Pangan

Aksi Mandi Susu Peternak Susu Boyolali Foto: Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO

Aksi peternak Boyolali yang membuang 50 ribu liter susu di Tugu Susu Tumpah bukan sekadar ekspresi frustrasi, melainkan simbol perlawanan terhadap sistem yang menindas mereka. Dalam sistem kapitalisme, ketika buruh pabrik melakukan mogok kerja, mereka kehilangan penghasilan. Namun, peternak tidak bisa begitu saja berhenti memerah susu. Jika mereka tidak menjual susu, produk mereka akan basi. Oleh karena itu, aksi membuang susu ini harus dilihat sebagai bentuk mogok kerja dalam konteks industri peternakan—bentuk perlawanan yang mereka bisa lakukan dalam keterbatasan struktur ekonomi yang menjerat mereka.

Pembuangan susu dalam jumlah besar ini juga memperlihatkan krisis overproduksi, yang merupakan karakteristik utama kapitalisme. Sistem ini memproduksi barang dalam jumlah besar bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi untuk mengejar keuntungan. Ketika pasar tidak bisa menyerap produksi tersebut, barang akan terbuang sia-sia, bukan karena tidak ada yang membutuhkannya, tetapi karena sistem distribusi dikendalikan oleh segelintir pemodal yang menentukan siapa yang boleh mendapatkan akses terhadap sumber daya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kebijakan yang Ambigu

ilustrasi Makan Bergizi Gratis. Foto: Freepik

Di sisi lain, pemerintah tengah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi peningkatan gizi anak-anak sekolah. Secara logika, program ini seharusnya dapat menjadi solusi atas masalah yang dihadapi peternak. Pemerintah bisa menyerap susu dari peternak Boyolali dan mendistribusikannya ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Namun, kenyataan berkata lain.

Dalam praktiknya, MBG justru lebih mengandalkan pemasok besar dan industri pengolahan susu yang sudah menguasai rantai pasok pangan nasional. Peternak kecil tidak mendapatkan akses untuk berkontribusi dalam program ini, sementara di sisi lain mereka dipaksa membuang susu mereka sendiri karena tidak terserap industri. Ini adalah bentuk nyata bagaimana negara, yang seharusnya berpihak kepada rakyat, justru menjadi alat untuk melanggengkan dominasi modal besar.

Seperti yang dilaporkan oleh Tempo, peternak Boyolali mengalami kerugian sekitar Rp400 juta, akibat pembuangan susu yang tidak terserap oleh pabrik.Ini membuktikan bahwa kebijakan negara tidak hanya gagal melindungi produsen kecil, tetapi justru menjadi bagian dari struktur yang terus menindas mereka. Nominal ini bukan suatu yang kecil dan bisa diperkirakan bisa untuk memenuhi 100 ribu porsi makan siang bergizi gratis.

Membangun Alternatif

Tapi tentu saja, kita tidak bisa berharap banyak pada negara yang sudah terlalu dalam dalam cengkeraman modal. Yang perlu dilakukan adalah membangun alternatif yang mampu mengatasi ketimpangan ini secara mandiri.

Peternak di Boyolali tidak bisa terus bergantung pada IPS yang jelas-jelas tidak berpihak kepada mereka. Mereka harus memperkuat posisi mereka dengan membentuk koperasi peternak yang bisa mengatur distribusi secara lebih independen. Dengan koperasi yang kuat, mereka bisa menciptakan sistem penyerapan susu yang lebih adil, termasuk menjual langsung ke masyarakat atau bahkan membangun infrastruktur pengolahan sendiri.

Lebih dari itu, peternak juga harus membangun solidaritas dengan gerakan rakyat lain. Apa yang terjadi di Boyolali bukanlah kasus terisolasi. Ini adalah bagian dari masalah yang lebih besar—eksploitasi dalam sistem kapitalis yang menguntungkan segelintir orang di atas penderitaan banyak pihak.

Krisis susu di Boyolali dan program MBG yang gagal terhubung dengannya adalah bukti nyata bagaimana kapitalisme bekerja. Di satu sisi, ada sumber daya yang berlimpah, tetapi di sisi lain, ada masyarakat yang tetap mengalami kekurangan gizi. Ini bukan karena ketidakseimbangan alam, tetapi karena sistem ekonomi yang lebih mengutamakan keuntungan segelintir pemodal dibandingkan kesejahteraan rakyat.

Jika kita terus berharap pada solusi dari negara yang sudah dikendalikan modal, kita hanya akan terus terjebak dalam lingkaran masalah yang sama. Satu-satunya jalan keluar adalah membangun kekuatan alternatif—koperasi, solidaritas petani, dan gerakan sosial yang menantang dominasi kapitalisme. Sebab jika tidak, maka yang akan terus terjadi adalah seperti ini: peternak membuang hasil kerja mereka, sementara rakyat tetap kelaparan.