Ganjil Genap dan Ketersediaan Layanan Transportasi Umum

Ilustrasi ganjil-genap. Foto: Indrianto Eko Suwarso/Antara Foto

Kebijakan Ganjil Genap akan mulai diterapkan 3 Agustus 2020. Upaya menambah layanan transportasi umum dilakukan dengan menambah operasi bus regional (JR Connexion). Di sisi lain, pengendalian aktivitas saat adaptasi kebiasan baru menjadi kruisial dan urgent.

Peran transportasi dalam penyebaran Covid-19 (Russ Bona Frazila, Juli 2020) adalah memindahkan orang (carrier) dengan virus dari satu tempat ke tempat lain. Stasiun/terminal dan moda merupakan tempat berkumpul banyak orang secara bersama-sama dalam ruang yang sama dalam waktu tertentu. Terjadinya interaksi fisik antara carrier dengan orang lain. Stasiun/terminal dan moda yang dipakai oleh orang banyak boleh jadi tidak dibersihkan secara sempurna

Jabodetabek sebagai wilayah teraglomerasi kondisi pergerakannya lebih kurang 88 juta pergerakan/hari. Wilayah Jabodetabek dengan penduduk lebih dari 30 juta saling memiliki ketergantungan aktivitas ekonomi antar wilayah di dalamnya. Intensitas pergerakan yang sangat tinggi ini juga dikarenakan Jabodetabek sampai saat masih memiliki porsi lebih dari 20% pergerakan ekonomi nasional.

Ada sejumlah tantangan sektor transportasi pada masa adaptasi menuju kebiasaan baru (pasca Penerapan PSBB Penuh). Pertama, penyelenggaraan transportasi berjalan dengan meminimalisasi risiko penularan dan penyebaran covid-19. Kedua, urban transport bersinggungan langsung dengan aktivitas keseharian masyarakat (komuter). Ketiga, pada masa adaptasi kebiasaan baru aktivitas semakin meningkat dibanding pada masa penerapan PSBB penuh. Keempat, aktivitas perekonomian harus tetap bergerak. Kelima, transportasi tidak boleh menjadi sarana penularan dan penyebaran covid-19.

Permasalahan

Transportasi pada masa pandemi kapasitas penumpang harus dikurangi agar dapat menegakkan physical distancing (jaga jarak). Ketika masyarakat Jabodetabek memilih kendaraan pribadi dan menghindari angkutan umum, jalanan akan macet, karena prasarana jalan tak mungkin menampung lonjakan volume kendaraan.

Jika demand tidak berkurang dengan pola yang sama seperti sebelum pandemi transportasi tidak akan mencukupi. Penegakkan physical distancing juga sulit dipenuhi sesampainya di tempat kerja.

Kekhawatiran warga menjauhi angkutan umum tidak hanya terjadi di kota-kota Indonesia, di semua negara juga mengalaminya. Namun bedanya, kota-kota di mancanegara yang layan transportasi umum sudah bagus, berupaya meyakinkan warganya tetap menggunakan angkutan umum dengan menyediakan layanan tambahan untuk perjalanan jarak pendek dapat menggunakan sepeda dan berjalan kaki. Infrastruktut jaringan bersepeda dan berjalan kaki dibuat semakin bagus dan nyaman.

Di sisi lain, masih tingginya persentase gaji bulanan warga dihabiskan untuk aktivitas bertransportasi, akibat layanan angkutan firts mile dan last mile belum terintegrasi dengan baik.

Tiga bentuk layanan transportasi umum

Asumsi Bank Dunia rata-rata pengeluaran untuk transportasi adalah 10 persen dari pendapatan. Secara umum ada empat kelompok warga Bodetabek yang beraktivitas di Jakarta (Yayat Supriyatna, Juli 2020), yaitu kelompok bergaji UMK kisaran Rp 3 juta – Rp 5 Juta sebulan. Kelompok ini hampir mendekati 20 persen dari pendapatan bulanannya dihabiskan untuk bertransportasi. Kelompok turut meramaikan setiap hari Senin pagi. Rata-rata mereka pulang seminggu atau dua minggu sekali. Guna menghemat pengeluaran, memilih menginap di kantor.

Kelompok yang berpenghasilan kisaran Rp 6 juta – Rp 8 juta sebulan. Rata-rata anak milenial yang baru bekerja atau kelompok pekerja yang sudah lama bekerja, akan tetapi penghasilannya tidak berubah.

Berikutnya kelompok yang menggunakan transportasi umum dengan moda bus regional (Bus JR Connexion) yang tarifnya rata-rata sekarang rata-rata Rp 25 ribu.

Terakhir adalah kelompok yang menggunakan kendaraan pribadi, rata-rata mengeluarkan lebih dari Rp 3 – Rp 4 juta lebih untuk biaya transportasi (bahkan bisa di atas Rp 7,5 juta jika ada sopir pribadi), baik tarif tol, bahan bakar, perawatan mobil, asuransi kendaraan, gaji pengemudi.

Selama masa pandemi ini, kapasitas transportasi umum tidak mungkin mencapai 100 persen. Kapasitas penumpang KRL sendiri selama masa pandemi dibatasi maksimal 35-45 persen untuk memenuhi ketentuan physical distancing, yang

mengakibatkan seringnya terjadi penumpukan penumpang. Satu kereta maksimum diisi 74 penumpang.

Guna memenuhi mobilitas warga dan target Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), perlu diciptakan tiga bentuk layanan transportasi umum.

Pertama, KRL lebih diprioritaskan kelompok berpenghasilan UMK dan milenial muda berpendapatan kurang dari Rp 10 juta per bulan. Kemudian ada layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion yang melayani semua kawasan perumahan dengan tarif subsidi dan tanpa subsidi.

Kedua, layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion bersubsidi dapat diberikan bagi Kawasan perumahan kelas menengah dengan tarif kisaran (Rp 10 ribu-Rp 15 ribu). Dan ketiga, layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion tanpa subsidi diberikan pada perumahan kelas menengah ke atas dengan tarif kisaran Rp 20 ribu – Rp 25 ribu.

Operasional KRL di akhir pekan dan hari libur tidak perlu mendapat subsidi (dihapuskan). Anggaran subsidinya dialihkan ke sebagian operasional JR Connexion.

Pengoperasian layanan JR Connexion merupakan bagian dari program BPTJ dalam

meningkatkan moda share angkutan umum massal sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Sesuai target RITJ, salah satu Indikator Kinerja Utama BPTJ adalah pencapaian moda share angkutan umum massal sebesar 60% pada tahun 2029. Guna mencapai target tersebut, layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion (JR Conn) dengan rute point to point menjadi salah satu bentuk inovasi untuk melayani penumpang dari kantong-kantong demand seperti permukiman menuju pusat perkotaan.

Alangkah lebih bermakna jika layanan Bus JR Connexion dilengkapi dengan fasilitas tempat sepeda di dalam bus. Dari rumah menggunakan sepeda menuju halte bus. Sepeda dinaikkan ke dalam bus. Setiba di tujuan, sepeda diturunkan dan kembali dikayuh menuju tempat bekerja.

Pemda Bodetabek perlu mendukung adanya layanan Bus JR Connexion di wilayahnya. Bahkan, pemda berupaya untuk mendapatkan bantuan Program Pembelian Layanan (Buy the Service/BTS) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk merevitalisasi layanan angkot di daerahnya. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dapat menyelenggarakan program Buy the Service untuk pemda di wilayah Bodetabek.

Angkot yang beroperasi sekarang sudah tidak layak digunakan warga di masa pandemi dan akan semakin membikin pengusaha angkutan umum di daerah terpuruk. Dengan Program BTS, pengusaha angkutan umum di daerah dapat bangkit kembali. Pengemudi sudah tidak dipusingkan dengan sistem setoran. Pengemudi mendapat gaji tetap bulanan, tanpa dipengaruhi jumlah penumpang yang diangkut.

Pemda DKI Jakarta dan Bodetabek dapat terus meningkatkan fasilitas pesepeda di semua jaringan jalan untuk digunakan perjalanan jarak pendek.

Transportasi umum yang sehat

Menurut ahli epidemiologi jaga jarak menjadi faktor yang paling signifikan dalam pencegahan penularan dan penyebaran covid-19. Namun dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan di wilayah megapolitan seperti Jabodetabek, soal jaga jarak (physical distancing) bukan urusan yang mudah.

Penegakan protokol kesehatan seperti cuci tangan, penggunaan masker, pemeriksaan suhu tubuh, pembersihan sarana dan prasana transportasi secara rutin dengan disinfektan relatif dapat dilaksanakan dengan baik. Paling sulit menegakkan jaga jarak di dalam angkutan umum massal.

Untuk meyakinkan warga masih tetap mau menggunakan transportasi umum, pemerintah harus mengawasi penyelenggaran transportasi umum yang higienis, yakni yang mengikuti aturan protokol kesehatan.

Program Kebijakan Ganjil Genap dapat diselenggarakan dengan menyeimbangkan penyediaan fasilitas transportasi umum yang sehat mendekati kawasan perumahan dan pemukiman. Jaringan sepeda yang aman, nyaman dan selamat perlu dibangun. Diperlukan kebijakan komprehensif antar instansi untuk mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta.