Viralitas Kontribusi Buzzer dalam Politik Indonesia Melalui Media Sosial

Gambar kampanye. Sumber: Freepik.com

Kemajuan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah hadirnya internet dan perkembangan teknologi digital dalam era teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi ini membentuk berbagai platform media sosial yang memudahkan penyebaran informasi secara masif. Pengguna media sosial dapat mengakses informasi dengan cepat dan real-time, serta tak terbatas ruang dan waktu.

Dalam dunia politik, media sosial memiliki peran yang sangat penting dan krusial. Tidak hanya digunakan sebagai sarana kominikasi, tetapi media sosial juga difungsikan sebagai alat untuk membentuk citra aktor politik atau branding diri sebagai calon atau kandidat, sehingga memungkinkan mereka untuk mempengaruhi opini publik dan meningkatkan visibiltas mereka di tengah masyarakat. Selain memanfaatkan media untuk membentuk citra positif, politisi dan aktor politik bisa menyuarakan kepentingannya dengan kicauan berbayar. Fenomena ini identik dengan buzzer.

Istilah buzzer pertama kali digunakan untuk mempromosikan produk-produk tertentu dengan atau tanpa imbalan. Namun, sejak berlangsungnya pemilihan umum secara langsung Indonesia tahun 2014, buzzer mulai menjalankan peran ganda dengan berpartisipasi dalam dunia politik. Jauh sebelum itu, buzzer juga sudah terlibat dalam peristiwa politik, yaitu saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Dalam hal ini, buzzer politik digunakan sebagai propaganda politik di beberapa negara dan sudah menjadi pemandangan umum di kalangan pengguna media sosial dan buzzer politik berperan besar dalam menciptakan viralitas pesan-pesan politik.

Buzzer politik merupakan individu atau kelompok yang dibayar untuk menyampaikan informasi-informasi tertentu di media sosial. Buzzer berasal dari Bahasa Inggris yang berarti lonceng, bel, atau alarm. Dalam Kamus Oxford, buzzer diartikan sebagai perangkat elektonik yang digunakan untuk menyembunyikan dengungan guna menyebarkan sinyal atau tanda tertentu. Hal ini selaras dengan cara kerja para buzzer yang dibayar dan dikontrak khusus untuk mengajak orang lain melalui media sosialnya, seperti Tiktok, Instagram, X (Twitter dulu), dan platform lainnya.

Biasanya, buzzer memiliki kemampuan untuk menarik perhatian audiens dan mengubah konten biasa menjadi viral. Melalui penggunaan tagar (hashtag) yang strategis dan konten yang menarik, maka buzzer dapat meningkatkan visibilitas pesan politik, mendorong interaksi, dan menciptakan buzz di kalangan pengguna media sosial. Selain itu, buzzer memiliki koneksi yang luas, bersifat cukup persuasif, dan bergerak berdasarkan motif tertentu. Misalnya, dalam kasus menjelang pemilihan umum 2024, maka buzzer dapat menyertakan tagar seperti #Pemilu2024, #AnakAbah, #Gemoy, dan banyak lainnya agar menarik perhatian audiens dan followers yang lebih luas dan memicu diskusi maupun kontraversi tentang isu-isu politik yang relevan.

Di indonesia, peran buzzer semakin terlihat jelas, terutama dalam konteks pemmilihan umum 2024. Penggunaan media ditargetkan sebagai penyebaran informasi dan pembentukan opini publik, sehingga menciptakan narasi yang kuat di kalangan masyarakat. Dikutip dari Kumparan.com, buzzer bisa dilakukan secara sukarela dan berbayar sesuai permintaan. Lumrahnya buzzer berbayar ini dilirik oleh para aktor politik dengan tujuan memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif, hingga Pemilihan Umum presiden.

Selain itu, kolaborasi dengan influencer juga dapat meningkatkan jangkauan dan viralitas pesan. Influencer yang memiliki pengikut besar dapat memberikan kredibilitas tambahan dan membantu memperluas audiens buzzer, sehingga meningkatkan dampak kampanye politik yang mereka jalankan.Viralitas yang dihasilkan oleh buzzer dapat mempengaruhi opini publik secara signifikan. Dengan menyebarkan informasi yang mendukung kandidat atau partai tertentu, buzzer dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap mereka. Taktik yang sering digunakan termasuk meme, video, dan konten visual yang menarik, yang dirancang untuk memikat perhatian dan memudahkan audiens untuk berinteraksi. Dengan cara ini, buzzer tidak hanya menciptakan kesadaran tetapi juga membentuk pandangan dan sikap publik terhadap calon pemimpin dan kebijakan yang ditawarkan.

Namun, penggunaan buzzer juga membawa risiko, terutama dalam hal penyampaian informasi. Dalam upaya untuk mempromosikan agenda mereka, beberapa buzzer mungkin terlibat dalam penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Hal ini dapat merugikan masyarakat, menimbulkan kebingungan, dan mengurangi kepercayaan terhadap informasi politik. Oleh karena itu, penting bagi buzzer untuk menjalankan tanggung jawab etis dalam menyebarkan informasi.

Di Indonesia, tantangan ini diperburuk oleh kurangnya regulasi yang jelas mengenai penggunaan buzzer. Meskipun ada undang-undang terkait informasi dan transaksi elektronik, penegakan hukum sering kali tidak konsisten. Hal ini menciptakan lingkungan di mana buzzer dapat beroperasi dengan kebebasan yang besar, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan.

Secara keseluruhan, viralitas kontribusi buzzer dalam politik Indonesia melalui media sosial menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membentuk opini publik dan memengaruhi hasil pemilu. Dengan kekuatan mereka untuk menciptakan buzz dan menarik perhatian, buzzer telah menjadi bagian integral dari strategi kampanye politik modern. Namun, tantangan terkait disinformasi dan etika tetap menjadi perhatian utama. Peran ini menjadi berbahaya jika dimanfaatkan untuk membentuk persepsi dan pandangan masyarakat akan kandidat politik tertentu, baik menyebarkan berita hoax maupun ujaran kebencian antar lawan politik. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat, perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung informasi yang akurat dan berimbang. Dengan cara ini, buzzer dapat berkontribusi positif terhadap demokrasi, memperkuat partisipasi publik, dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik.