Peran Indonesia Mewujudkan Akses Vaksin Global

Berada langsung di Jenewa dan turut terlibat dalam pembahasan isu vaksin multilateral bersama tim Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa merupakan anugerah sekaligus beban. Anugerah karena hanya sebagian kecil warga Indonesia yang bisa mendapat kesempatan terlibat langsung. Di sisi lain, menjadi beban karena seluruh proses dijalankan tanpa pengetahuan awal dan begitu banyak detail yang harus dipelajari.

Terlepas dari itu, beberapa informasi menarik di awal proses dan bagaimana Indonesia mencoba memainkan peran maksimal dalam akses vaksin layak menjadi catatan tersendiri.

Awal tahun 2020 membawa berita baik sekaligus buruk sekaligus bagi Indonesia. Catatan GDP per kapita Indonesia tahun 2019 yang mencapai USD4.050 menaikkan status Indonesia dari Negara Berpenghasilan Menengah ke Bawah menjadi Negara Berpenghasilan Menengah ke Atas. Keputusan ini secara resmi dibuat oleh Bank Dunia pada 1 Juli 2020. Hal ini disambut cukup hangat oleh Indonesia walaupun di saat bersamaan penyebaran virus COVID-19 mulai menyelimuti dunia.

Di saat bersamaan, di Markas WHO di Jenewa, terjadi pembahasan intens mengenai jumlah dan lingkup negara yang berhak mendapatkan bantuan vaksin COVID-19 melalui skema multilateral secara cuma-cuma. COVID-19 Vaccines Global Access Facility, atau yang lebih dikenal dengan COVAX, tengah melakukan kajian mengenai faktor penentu jumlah negara dan wilayah yang berhak mendapat bantuan melalui skema multilateral.

COVAX sendiri merupakan pilar vaksin yang dibentuk WHO dan dijalankan bersama Vaccine Alliance (GAVI) dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) untuk mengatur akses merata vaksin bagi seluruh negara di dunia. Beberapa negara yang bergabung dalam COVAX Advance Market Commitment akan mendapat bantuan gratis, sedangkan sisa negara lainnya dapat membeli vaksin langsung melalui COVAX.

Sedikit yang mengetahui bahwa kenaikan status Indonesia ini dapat mengeluarkan Indonesia dari negara yang menerima vaksin secara cuma-cuma. Hal ini mengingat COVAX AMC menggunakan status pendapatan per kapita negara tahun 2019 sebagai faktor penentu. GDP per kapita Indonesia yang saat itu hanya USD5 diatas margin menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia layak berada dalam lingkup negara yang berhak menerima vaksin cuma-cuma atau tidak. Kenaikan status Indonesia menjadi buah simalakama ditengah pusaran pandemi.

Indonesia akhirnya masuk dalam negara penerima vaksin cuma-cuma adalah hasil diplomasi dan negosiasi di belakang layar. Faktor GDP per kapita Indonesia di tahun 2019 dinilai tidak terlalu relevan ditengah gempuran penurunan ekonomi akibat pandemi. Persetujuan WHO, GAVI, dan CEPI sebagai pelaksana COVAX, mengkristalkan istilah COVAX AMC-92 yang merujuk 92 negara/wilayah penerima bantuan vaksin multilateral.

Hingga awal tahun 2022, diperkirakan penerimaan Indonesia atas vaksin multilateral dan dose-sharing bilateral adalah 20,15 persen dari total 270 juta dosis vaksin yang telah disuntikkan. Artinya sekitar 54,4 juta dosis merupakan bantuan langsung maupun tidak langsung dari COVAX AMC-92. Jika dikalikan dengan USD 4 (harga prakiraan rata-rata vaksin multilateral), upaya mengubah benchmark COVAX AMC-92 telah berhasil mengurangi beban keuangan negara sekitar USD217,6 jutamatau sekitar 3,1 triliun rupiah.

Terlepas faktor penghematan anggaran, masuknya Indonesia juga membantu peningkatan vaksinasi nasional ditengah sulitnya negara berkembang mendapatkan akses vaksin hingga pertengahan tahun 2021.

Cukup mudah melihat upaya Indonesia untuk berada dalam COVAX AMC-92 sebagai bentuk pragmatisme penyerapan bantuan vaksin multilateral. Namun, terdapat pertimbangan diplomasi lain kenapa posisi Indonesia dalam COVAX AMC-92 menjadi sangat strategis dalam upaya memperkuat akses global terhadap vaksin.

Dalam diplomasi kesehatan dan perdagangan yang terkait kesehatan, secara tradisional Indonesia bersama India, Afrika Selatan, dan Brazil adalah poros suara negara berkembang. Afrika Selatan dan Brasil sudah pasti tidak dapat masuk dalam AMC mengingat status mereka telah menjadi Negara Berpenghasilan Menengah ke atas sejak tahun 2000-an. Di sisi lain, India memiliki isu yang berbeda mengingat posisinya sebagai produsen vaksin dunia. Pemerintah India dinilai akan fokus pada pemenuhan vaksinasi domestik dan mencegah produksinya vaksinnya disedot untuk memenuhi permintaan COVAX.

Mengingat kondisi tersebut, posisi Indonesia menjadi sangat krusial dalam mengadvokasi pemerataan akses bagai negara berkembang, termasuk LDCs dan wilayah . Ditambah lagi, pengalaman Indonesia dalam menyuarakan ketidakadilan akses di WHO pada tahun 2007 ketika kasus avian influence H5N1, membuat Indonesia sebagai satu-satunya negara yang paham menjembatani kepentingan berbagai pihak yang terlibat.

Upaya ini juga terwujud dalam bentuk kepercayaan anggota AMC-92 kepada Indonesia untuk memegang peran sebagai Co-Chair COVAX AMC-92 bersama Ethiopia dan Kanada. Di dalam COVAX, Indonesia turut mengadvokasikan peningkatan pendanaan dari negara maju dan dose-sharing sebagai bagian dari strategi peningkatan vaksinasi global. Di saat bersamaan, Indonesia juga turut membagikan informasi dan pengalaman kepada AMC-92 lain dalam membangun kesiapan domestik dalam menerima dan mendistribusikan vaksin multilateral.

Hingga saat ini, UNICEF mencatat total pengiriman vaksin multilateral telah mencapai lebih dari 1,4 miliar dosis. Terlepas dari berbagai tantangan eksternal dan internal yang menghambat efektivitas COVAX, diplomasi Indonesia telah memainkan peran penting dalam mengamankan kepentingan nasional sekaligus melakukan advokasi keseteraan vaksin dunia.

Jet d'Eau, Jenewa. Foto Sendiri

COVID-19 vaccines shipped by COVAX arrive to the Republic of Moldova. © WHO / Dinu Bubulici