Kenaikan Harga Beras dan Politisasi Bansos Pemerintah: Apa yang Harus Dilakukan?

Presiden Jokowi ditemani Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala Bapanas Arif Prasetyo meninjau pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang. Foto: Nadia Riso/kumparan

Presiden Jokowi mengatakan jika kenaikan harga beras sesuatu yang lumrah, hal ini dikarenakan perubahan iklim dan cuaca sehingga mengakibatkan para petani gagal panen? Benarkah demikian?

"Harga beras di seluruh negara, di dunia itu sekarang naik, tidak hanya di Indonesia saja, di semua negara harganya naik. Kenapa naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca sehingga banyak yang gagal panen," kata Jokowi saat menyerahkan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Tangerang Selatan, Banten (9/2/2024).

Jokowi juga menjelaskan bahwa konsumsi beras di Indonesia tidak mengalami perubahan, namun produksinya berkurang, sehingga terjadi kekurangan suplai yang berakibat pada kenaikan harga.

Apakah penjelasan ini bisa kita terima begitu saja? Di sisi yang lain, kita melihat fakta bahwa sebelum Pemilu (14 Februari 2024), Pemerintah menggelontorkan bantuan sosial (bansos) berupa beras kepada masyarakat dengan cukup masif.

Pada tahun 2023, bansos yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) jumlahnya sebesar Rp159,6 triliun serta belanja non K/L sebanyak Rp269,1 triliun. Kalau ditotal jumlahnya cukup bombastis, yakni sekitar 428,7 triliun.

Penyaluran Bansos Pengaruhi Pasokan Beras Bulog?

Kebijakan Pemerintah mengenai bantuan sosial (bansos) tentu dapat mempengaruhi harga beras. Politisasi bansos mengacu pada penggunaan bansos oleh Pemerintah sebagai alat politik untuk memengaruhi opini publik atau kestabilan politik. Dalam hal ini, tuduhan tentu mengarah kepada pasangan Capres dan Cawapres yang didukung oleh Jokowi.

Kebijakan bansos yang tidak efisien atau tidak transparan dapat menyebabkan distribusi beras menjadi tidak merata atau terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu, yang dapat mempengaruhi harga beras di pasar. Misalnya, jika Pemerintah memprioritaskan warga miskin saat Pemilu untuk menerima bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk beras, permintaan beras untuk masyarakat tersebut akan meningkat dan dapat menyebabkan kenaikan harga beras di pasar.

Selain itu, politisasi bansos juga dapat mempengaruhi produksi beras. Misalnya, Pemerintah dapat memprioritaskan produksi beras untuk keperluan bansos, yang dapat mengurangi pasokan beras di pasar dan menyebabkan kenaikan harga beras.

Jadi, kebijakan Pemerintah mengenai bansos, terutama jika bansos dipolitisasi, dapat mempengaruhi harga beras di pasar. Politisasi bansos ini dapat mempengaruhi harga beras secara tidak langsung melalui dampaknya terhadap produksi dan distribusi beras.

Impor Solusi Jangka Pendek

Impor beras dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah pasokan beras dalam negeri yang tidak memadai atau harga beras yang terlalu tinggi. Namun, perlu diingat bahwa impor beras hanya dapat memecahkan masalah secara sementara dan tidak dapat diandalkan sebagai solusi jangka panjang untuk masalah harga beras.

Dalam jangka pendek, impor beras dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumen dan mengurangi harga beras di pasar dalam negeri. Namun, impor beras juga dapat memiliki dampak negatif, seperti meningkatkan ketergantungan negara pada impor pangan dari negara lain dan mengakibatkan defisit perdagangan.

Selain itu, impor beras juga tidak memecahkan masalah mendasar dari sisi produksi beras dalam negeri. Masalah seperti kurangnya investasi dalam infrastruktur pertanian, rendahnya produktivitas pertanian, dan perubahan iklim yang mempengaruhi hasil panen beras tidak akan teratasi dengan mengimpor beras.

Oleh karena itu, sementara impor beras dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah pasokan beras dan harga beras yang tinggi, perlu ada langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri dan meningkatkan ketahanan pangan negara dalam jangka panjang. Ini dapat mencakup investasi dalam infrastruktur pertanian, peningkatan teknologi pertanian, dukungan untuk petani lokal, dan kebijakan yang mendukung pertanian dan ketahanan pangan dalam negeri.

Dorong DPR Ajukan Hak Angket Politisasi Bansos Oleh Pemerintah

DPR (Legislatif) perlu mempertimbangkan untuk mengajukan hak angket terkait politisasi bansos yang dilakukan Pemerintah. Hal ini dikarenakan bansos merupakan sebuah instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan sosial dan mengatasi kemiskinan. Dalam banyak kasus, pemberian bansos yang transparan dan bertujuan pada masyarakat yang membutuhkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan.

Namun, politisasi bansos, yaitu penggunaan bansos untuk kepentingan politik tertentu, dapat menyebabkan bansos tidak benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan dan malah menjadi instrumen yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Hal ini dapat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari bansos, dan menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial.

Dalam konteks politik, kepentingan pemilu 2024 menjadi salah satu faktor krusial yang perlu diperhatikan. Politisasi bansos yang terjadi menjelang pemilu dapat mengarah pada praktik-praktik yang tidak etis atau tidak benar dalam penyaluran bansos, seperti memberikan bansos kepada kelompok tertentu yang dianggap memiliki potensi suara yang besar, atau bahkan penggunaan bansos sebagai "alat politik" untuk mendapatkan dukungan elektoral.

Maka dari itu, mengajukan hak angket terkait politisasi bansos dapat menjadi langkah penting bagi Legislatif untuk mengungkap praktik-praktik yang tidak benar dan menyelidiki apakah bansos telah disalurkan sesuai dengan ketentuan dan tujuannya yang semestinya. Dengan demikian, pemberian bansos dapat kembali berfokus pada kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dan memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos.[]