Diskursus Penyeragaman Kemasan Rokok: Tinjauan Kesehatan dan Ekonomi

sumber: Ilustrasi AI Bing.com oleh penulis

Polemik penyeragaman kemasan rokok muncul sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP 28/2024) dan pembahasan Ranpermenkes tentang Standardisasi Kemasan dan Peringatan Kesehatan Bergambar pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Kebijakan ini mengatur penyeragaman kemasan untuk rokok dan produk tembakau lainnya, sehingga memunculkan berbagai penolakan di kalangan industri tembakau.

Kebijakan penyeragaman kemasan rokok oleh pemerintah dinilai berpotensi mendistorsi perekonomian dan kurang efektif dalam menurunkan prevalensi perokok. Upaya ini tampak belum didukung oleh argumentasi yang kuat serta tidak mempertimbangkan Indonesia sebagai salah satu negara produsen tembakau dengan ekosistem yang kompleks dari hulu hingga ke hilirnya. Maraknya peredaran rokok ilegal di pasar juga menunjukkan bahwa pengaturan produk komersial selama ini belum efektif dan sepatutnya menjadi fokus utama.

Telaah Substansi

Kebijakan penyeragaman kemasan rokok menjadi perbincangan sejak diterbitkannya PP No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rapermenkes) tentang standar kemasan dan peringatan kesehatan. Meskipun disebut bertujuan menurunkan jumlah perokok, kebijakan ini tampak tidak dipikirkan dengan matang.

Pertama, penyeragaman kemasan dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal biasanya lebih murah dan sulit dikendalikan, sehingga bisa mengganggu upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah perokok. Selain itu, kebijakan ini berisiko melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang dimiliki oleh industri dan membuka lebar peluang pemalsuan, terutama jika warna dan desain tertentu menghilangkan karakteristik merek yang seharusnya dilindungi.

Selanjutnya, pembatasan iklan di media luar ruang dapat merugikan industri kreatif dan periklanan di daerah, yang sangat bergantung pada pemasukan dari sektor tembakau. Pembatasan ini bisa mengurangi pendapatan daerah dan menghambat perputaran ekonomi kerakyatan di tingkat lokal, yang pada akhirnya berdampak negatif pada lapangan kerja dan investasi.

Kebijakan penyeragaman kemasan rokok sering dianggap sebagai langkah penting untuk mengurangi daya tarik rokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Dengan menghilangkan logo dan desain merek yang ikonik, pemerintah berharap dapat meminimalkan pemasaran yang mempengaruhi persepsi generasi muda terhadap rokok. Namun, meskipun niat kebijakan ini baik, dampak jangka panjangnya terhadap prevalensi perokok anak dan kesehatan masyarakat harus dipertimbangkan secara hati-hati.

Salah satu implikasi yang perlu diperhatikan adalah potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal yang tidak mematuhi aturan kemasan ini. Rokok ilegal biasanya dijual dengan harga lebih murah dan lebih mudah diakses oleh kelompok rentan, seperti anak-anak dan remaja. Tanpa aturan yang mengatur kemasan secara ketat pada rokok ilegal, produk tersebut dapat lebih sulit dikendalikan, sehingga mengancam upaya pemerintah dalam mengurangi prevalensi perokok muda. Selain itu, rokok ilegal yang tidak terjamin kualitasnya bisa mengandung bahan berbahaya, membahayakan kesehatan, terutama bagi anak-anak yang lebih rentan terhadap efek jangka panjang dari tembakau.

Selain itu, kebijakan penyeragaman kemasan juga dapat berisiko memperburuk masalah kesehatan masyarakat. Peredaran rokok ilegal yang meningkat akan memperburuk upaya pengendalian konsumsi rokok secara keseluruhan. Dengan harga yang lebih terjangkau dan kemudahan akses, rokok ilegal berisiko meningkatkan jumlah perokok muda. Untuk mencapai pengurangan prevalensi perokok anak, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap rokok ilegal yang tidak mematuhi aturan kemasan ini dan memastikan kebijakan ini tidak malah memperburuk masalah kesehatan, terutama bagi generasi muda yang lebih rentan.

Praktik Negara Lain

Langkah penyeragaman kemasan rokok dimulai di Australia dan diikuti oleh negara lain, dengan pandangan bahwa kebijakan ini dapat secara signifikan menurunkan prevalensi perokok. Di Australia, semua kemasan rokok diwajibkan memiliki desain seragam tanpa logo merek dan mencantumkan peringatan kesehatan bergambar yang besar. Hal ini dilatarbelakangi oleh fokus yang kuat pada perlindungan kesehatan masyarakat, mengingat Australia bukanlah negara produsen tembakau. Beberapa tahun setelah kebijakan ini diterapkan, pemerintah Australia menemui masalah baru. Rokok ilegal marak beredar di pasaran.

Di Indonesia, rokok ilegal menjadi “alternatif” bagi masyarakat, di tengah kebijakan yang ketat dan harga rokok legal yang tinggi. Penyeragaman kemasan yang diwacanakan oleh Kementerian Kesehatan berpotensi memberangus industri legal yang patuh, tetapi tidak menyelesaikan masalah fundamental terkait penurunan prevalensi perokok, malah berpotensi mengurangi pendapatan negara dan meningkatkan peredaran rokok ilegal.

Dampak dari peredaran rokok ilegal di Indonesia sangat signifikan. Sebagai ilustrasi, peredaran rokok ilegal diperkirakan menyebabkan kerugian potensi penerimaan sebesar Rp15,01 triliun (DJBC Kemenkeu RI, 2023). Angka ini tentu seharusnya bisa diselamatkan, di mana angka tersebut semestinya dapat memperbesar berkontribusi industri terhadap ekonomi negara melalui penerimaan cukai yang mencapai Rp213 triliun pada 2023. Apabila kebijakan penyeragaman kemasan diberlakukan dan rokok ilegal semakin meraja lela, tentunya bukan penerimaan negara yang semakin besar. Melainkan, semakin besarnya potensi kerugian negara dari penerimaan yang hilang.

Sebagai negara produsen tembakau dan penghasil produk tembakau, Indonesia perlu mengadopsi kebijakan yang seimbang, dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan industri tembakau. Regulasi tentang industri harus diimbangi dengan penegakan hukum yang kuat terhadap rokok ilegal.

Catatan Akhir

Ranpermenkes tentang desain kemasan rokok sebaiknya hanya menekankan pada standardisasi peringatan kesehatan, tanpa menyeragamkan keseluruhan kemasan, agar tetap menghargai hak intelektual dunia usaha dan hak konsumen. Penyeragaman kemasan juga berisiko menghilangkan daya saing rokok legal dibandingkan ilegal yang kualitas dan tanggung jawabnya tidak terjamin.

Kebijakan pengendalian rokok harus fokus pada menurunkan jumlah perokok tanpa merusak ekonomi. Pemerintah perlu memperhatikan beberapa aspek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rapermenkes) tentang penyeragaman kemasan dan peringatan kesehatan. Pertama, penyeragaman kemasan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar hak kekayaan intelektual. Kedua, tindakan terhadap produk ilegal perlu diperkuat untuk menjaga efektivitas kebijakan kesehatan.

Selain itu, melibatkan semua pemangku kepentingan, seperti industri, masyarakat, dan organisasi kesehatan, sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang seimbang. Dengan pendekatan yang tepat, regulasi ini dapat melindungi kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi di industri tembakau.

Jika tidak, kebijakan yang digagas hanya akan mengganggu implementasi kebijakan yang sudah ada. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan pengendalian rokok yang seimbang, melindungi kesehatan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, terlebih di tengah upaya pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Pada akhirnya, kendati kebijakan penyeragaman kemasan rokok bertujuan untuk mengurangi daya tarik rokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja, dampak potensialnya terhadap peredaran rokok ilegal, ekonomi lokal, serta kesehatan masyarakat harus diantisipasi dengan seksama. Peningkatan peredaran rokok ilegal yang lebih murah dan sulit diawasi dapat memperburuk prevalensi perokok muda, sementara pembatasan iklan di media luar ruang berisiko merugikan sektor kreatif dan perekonomian daerah.

Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pendekatan yang komprehensif, yang mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap produk ilegal dan penyeimbangan antara tujuan kesehatan masyarakat dan dampak ekonomi, agar kebijakan ini tidak justru menambah beban kesehatan jangka panjang bagi generasi mendatang.