Konten dari Pengguna

Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi: KPPN Muara Bungo Gelar Talk Show Hakordia

Ery Setyawan
ASN Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
11 Desember 2024 14:44 WIB
·
waktu baca 4 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Ery Setyawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Moderator dan Narasumber di kegiatan Talk Show Hakordia 2024 di KPPN Muara Bungo (sumber: Tim Media KPPN Muara Bungo)
zoom-in-whitePerbesar
Moderator dan Narasumber di kegiatan Talk Show Hakordia 2024 di KPPN Muara Bungo (sumber: Tim Media KPPN Muara Bungo)
ADVERTISEMENT
Muara Bungo, 4 Desember 2024 – Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Muara Bungo menggelar kegiatan Talk Show bertemakan "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju". Acara yang berlangsung pada Rabu, 4 Desember 2024, diselenggarakan di ruang aula KPPN Muara Bungo dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para peserta tentang pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mendukung pemberantasan korupsi.
ADVERTISEMENT

Meningkatkan Kesadaran akan Bahaya Korupsi

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari pegawai KPPN Muara Bungo, perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Kepala Satuan Kerja lingkup KPPN Muara Bungo, dan perwakilan Universitas Muara Bungo. Dalam diskusi yang dipandu oleh moderator profesional, Bapak Ojad Sudrajad, narasumber yang terdiri dari Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dari Kejaksaan Negeri Tebo memberikan paparan tentang praktik dan strategi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Korupsi: Ancaman Serius Bagi Pembangunan Bangsa

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Muara Bungo, Ibu Ambar Pusporini, menegaskan bahwa penguatan integritas merupakan pondasi pencegahan korupsi. "Kita tidak hanya membutuhkan aturan yang tegas dan pengawasan yang ketat, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun integritas dalam setiap aspek kehidupan kita, terutama di lingkungan pemerintahan," ujarnya.
ADVERTISEMENT

Paparan Materi dari Narasumber:

Dalam sesi Talk Show, narasumber yang merupakan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI), Bapak Kharly Oktaperdana, turut menyampaikan pandangannya terkait budaya antikorupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui materi mengenai "Membangun Budaya Antikorupsi: Peran Pegawai dan Organisasi".
Menurut Bapak Kharly Oktaperdana, budaya antikorupsi perlu disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh pegawai di instansi pemerintahan. Adapun budaya antikorupsi tersebut anatara laian penguatan integritas pegawai dan pimpinan, perbaikan proses bisnis organisasi, pengawasan internal dan eksternal, serta penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan akuntabilitas dan sarana pengaduan. "Korupsi sering kali muncul karena adanya celah-celah dalam pengelolaan keuangan negara yang tidak diawasi secara ketat. Untuk itu, peran pegawai dan organisasi sebagai pengelola dan pengawasan keuangan negara harus benar-benar dioptimalkan," ujarnya. Beliau juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam ikut serta mengawasi aliran anggaran negara, dengan memanfaatkan teknologi yang semakin maju untuk transparansi.
ADVERTISEMENT
Selain itu, Bapak Jendro Hadi Wibowo, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tebo, juga memberikan paparan mengenai "Peran Penegak Hukum Dalam Mendukung Pemberantasan Korupsi di Daerah". Bapak Jendro memaparkan peran Kejaksaan dalam memberantas korupsi diantaranya melalui penindakan hukum (law enforcement), pencegahan (preventif), pengawasan dan penyelamatan keuangan negara. "penegak hukum tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Kami juga berkolaborasi dengan seluruh instansi pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi," jelasnya.
Dalam sesi diskusi interaktif, peserta yang hadir juga diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Banyak pertanyaan yang muncul terkait bagaimana Instansi pemerintah dapat memperkuat kerjasama dengan lembaga pengawas lainnya untuk memastikan proses administrasi keuangan negara berjalan dengan baik. Narasumber menjawab bahwa penting untuk menjaga komunikasi antar lembaga dan memperkuat jaringan informasi terkait potensi penyimpangan anggaran.
ADVERTISEMENT

Komitmen Bersama untuk Indonesia Maju

Lebih lanjut, acara talk show ini juga menyoroti langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh setiap individu, baik dalam kapasitas profesional maupun pribadi, untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Para narasumber mengajak seluruh peserta untuk memperkuat komitmen dalam menjaga integritas, mendukung upaya pencegahan korupsi, serta mempromosikan transparansi di setiap lini pemerintahan dan masyarakat.

Sosialisasi melalui Pendekatan Humanis dan Edukatif

Tak hanya berupa penyampaian materi, acara ini juga mengedepankan pendekatan edukatif yang bersifat humanis, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga integritas. Diharapkan melalui kegiatan ini, semakin banyak pihak yang terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi.

Penutupan: Harapan untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Sebagai penutupan, seluruh peserta diingatkan untuk terus menjaga komitmen bersama dalam memberantas korupsi dan mendukung terciptanya Indonesia yang lebih maju dan berintegritas. Dengan adanya kegiatan seperti ini, KPPN Muara Bungo berharap masyarakat dapat lebih sadar dan tergerak untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Foto Bersama Peserta kegiatan Talk Show Hakordia 2024 di KPPN Muara Bungo (sumber; Tim Media KPPN Muara Bungo).

Tentang KPPN Muara Bungo

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Muara Bungo merupakan unit vertikal dari Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana anggaran negara di wilayah kerjanya. Selain menjalankan fungsi pengelolaan keuangan negara, KPPN Muara Bungo juga aktif mengedukasi masyarakat dan pegawai mengenai pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
ADVERTISEMENT