Tantangan untuk Pemerintah Aceh

Sejak keluarnya instruksi dari presiden dan mendagri tentang realokasi anggaran APBD untuk penanganan covid-19, Pemerintah Aceh belum menunjukkan strategi penanganan yang terukur dalam menghadapi virus tersebut.

Salah satu cara mengukur tingkat keseriusan Pemerintah Aceh dalam menangani covid-19 adalah dengan melihat kemana saja anggaran refocussing APBA itu dialihkan.

Aceh telah melakukan realokasi anggaran sebanyak 1.7 Triliun untuk pandemi ini. Dengan jumlah penduduk 5 juta-an, jumlah anggaran ini tergolong besar. Di Indonesia Aceh menduduki peringkat kelima terbanyak refocussing APBD setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Padahal jika kita lihat dari tingkat resiko dan jumlah penduduknya sangat jauh berbeda. Tapi tidak masalah.

Pertanyaannya kemana saja anggaran sebesar 1.7 Triliun itu diperuntukkan? Pertanyaan ini penting untuk melihat skala prioritas dan strategi Pemerintah Aceh dalam menangani covid-19 di Aceh. Dari situ kita tahu action plan dan strategi apa yang akan dilakukan pemerintah dengan anggaran tersebut.

Faktanya, sampai hari ini anggaran refocussing APBA sebanyak 1.7 Triliun untuk penanganan covid-19 di Aceh tidak pernah dipublikasikan oleh Pemerintah Aceh.

Kenapa?

Karena dari dulu memang tidak ada action plan yang jelas anggaran sebesar itu mau dibawa kemana dan digunakan untuk apa. Akhirnya, seperti kata Sekda, anggaran tersebut belum juga digunakan sampai hari ini.

Melonjaknya jumlah penderita covid-19 di Aceh sejak akhir juli 2020 di Aceh, menjadikan pemerintah kalang kabut dan salah tingkah. Pemerintah malah mengkambinghitamkan masyarakat dengan dalih tidak patuh protokol kesehatan dan mudah termakan hoax. Singkatnya masyarakat masih jauh dari "Literasi Sains".

Di satu sisi, tenaga kesehatan yang terpapar covid-19 sangat tinggi. Per 3 Agustus 2020 saja sudah 50 orang tenaga medis yang dinyatakan positif covid-19. Apakah tenaga medis juga orang-orang yang tidak patuh protokol dan termakan hoax? Jangan-jangan tingginya korban dari tenaga kesehatan justru karena ketidaksiapan Pemerintah Aceh dalam menangani pandemi ini.

Kabar terbaru Balitbangkes Aceh terancam tak bisa lagi lakukan tes swab karena keterbatasan bahan habis pakai (consumable) untuk menunjang pelaksanaan uji swab. Ini membuktikan Pemerintah Aceh belum memiliki langkah kongkrit saat kerja di lapangan kecuali iklan pencitraan di media-media dan di persimpangan jalan.

Jika memang tidak setuju dengan pandangan ini, saya tantang Pemerintah Aceh untuk buka-bukaan data mengenai langkah dan strategi Pemerintah Aceh dalam menangani covid-19. Kalau malas, cukup dengan cara mempublikasikan data refocussing anggaran yang saboh tong itu agar semua pihak dapat menilai ancang-ancang strategi yang akan dijalankan oleh pemerintah dengan anggaran itu dan publik juga dapat menilai sejauh mana kepekaan pemerintah atas problem yang terjadi di lapangan. Kalau itu juga tidak mau, ke laut aja loe!