China akan Kuasai Indonesia Melalui Peta Nine Dash Line

Pihak Cina, Letkol Inf. Chen Yang (Intel Cina) Pasis Seskoad Sindikat XVIII/53268 asal Militer Cina, pada tanggl 8 April 2015 dan 18 Mei 2015 mengatakan bahwa Peta Nine Dash Line memang buatan Negara Tiongkok. Namun Letkol Inf. Chen mengaku Peta tersebut dibuat bukan untuk mengambil wilayah perairan Pulau Natuna.

“Kalau negara Tiongkok berniat mengambil wilayah laut Natuna, pasti peta garis penuh, bukan peta garis terputus-putus,” ungkap Letkol Inf. Chen Yang. Hal itu dikarenakan garis tersebut, kata dia dilukis sebelum Tiongkok menjadi Negara Republik Tiongkok. “Kenapa dahulu tidak ada orang yang mengatakan sebagai rencana invasi?” imbuhnya.

Nine Dash Line itu, lanjut dia memperlihatkan keinginan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) untuk menyelesaikan dispute (perselisihan) Laut Tiongkok Selatan. “Nine Dash Line pada dasarnya menyatakan perlunya diskusi untuk dijadikan garis tetap.”

Menurut Australian Strategic Policy Institute (ASPI) bahwa peta Cina itu sudah berubah dari “Nine Dash Line” menjadi “Ten Dash line”.

Wakil Duta Besar Cina untuk ASEAN, Xu Bu mengatakan melalui rubrik opini di harian Kompas, tanggal 12 Januari 2016 mengatakan bahwa “dalam waktu dekat Tiongkok akan melaksanakan inisiatif untuk bersama-sama membangun jalur Sutra Abad 21 guna meningkatkan pembangunan dan kemakmuran di Laut Tiongok Selatan. Saya yakin, upaya bersama antara Tiongkok dan Indonesia akan mendorong penyelesaian isu Laut Tiongkok Selatan dengan cara yang tepat”.

Strategi Licik RRC Kuasai Jalur Pelayaran

Namun pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016, Pemerintah Tiongkok mengkonfirmasi bahwa pemerintahnya telah menempatkan senjata di pulau yang masih disengketakan di Laut Tiongkok Selatan. Sementara itu dari pihak yang kontra dengtan Cina, Mayor Ben Choel Sindikat XX/299 secara terang-terangan menegaskan bahwa “Pemerintah Tiongkok ingin mengendalikan wilayah perairan Natuna”. Karena mereka sudah mendeklarasikan Nine Dash Line. Tetapi masyarakat negara-negara lain yang dipimpin oleh USA kurang setuju. Bahkan USA dan negera-negara ASEAN mengingatkan bahwa Tiongkok sudah menandatangani United Nations Convention Law of the Sea (UNCLO’s).

Demikian juga dengan Mayor Intel Moon Jin Wonk Sindikat X/53149 mengatakan bahwa “terkait konflik kawasan LCS (Laut Cina Selatan), perlu adanya upaya pembangunan sistem pertahanan sesuai dengan kebutuhan”. Letkol Inf. Randy N. Espino Sindikat III/53045 mengatakan bahwa “rencana invasi Tiongkok dengan indikasi-indikasi Nine Dash Line mengganggu perdamaian antara negara-negara “claimants” dan semua kapal-kapal yang melintasi LCS”. Selanjutnya Sumber/NN/AS/SQ