Perkembangan Demokrasi di AS Atas Adanya Dinasti Politik

Konsep Berdemokrasi bukanlah hal yang baru. Bisa dikatakan bahwa konsep demokrasi sudah menjadi hal umum di mata publik. Beberapa ahli setuju bahwa batas jumlah anggota bagi satu keluarga untuk mendapat julukan dinasti adalah minimal empat orang keluarga dalam lingkar pemerintahan.

Meskipun dinasti politik sering diasosiasikan dengan monarki sistem kekuasaan diwariskan berdasarkan garis keturunan, hal ini masi terjadi di Negara demokrasi seperti Indonesia, terutama di Amerika Serikat yang merupakan Negara demokrasi matang.

Beberapa studi menyebutkan bahwa justru dinasti politik adalah konsekuensi dari praktik demokrasi itu sendiri. Dikarenakan, dalam prinsip demokrasi ada prinsip kesamaan hak , sehingga semua warga Negara dari semua kalangan memiliki kesempatan yang sama. Namun, perlu ditekankan bahwa dinasti politik akan memberikan konsekuensi berupa masuknya pilar demokrasi yang dalam praktiknya akan mengganggu keefektifan proses pemerintahan dan akan kesulitan mewujudkan Good Governance.

Demokrasi merupakan hal sederhana yang memiliki spectrum yang luas dengan menganalogi bahwa Demokrasi adalah mapan dan Tidak demokrasi artinya tidak mapan. Bahkan penerimaan demokrasi secara luas sebagai landasan legitimasi bagi tatanan politik merupakan fenomena zaman modern di seluruh Negara.

Konsep Demokrasi muncul melalui proses yang komples melalui perdebatan, pemikiran, dan polemic yang panjang. Bahkan para ahli ahli seperti Plati dan Aristoteles malah menolak dan meragukan keberadaan demokrasi. Sementara kaum Marxis melihat bahwa demokrasi adalah manipulasi untuk kaum Borjois. Walau demikian konsep berdemokrasi sudah menjadi sistem yang hampir di setiap Negara memakai konsep tersebut.

Budaya demokrasi demokrasi adalah sebuah praktek norma yang membebaskan rakyat untuk memerintah diri sendiri. Bebas yang dimaksud adalah mereka bebas mengejar kepentingan mereka, menjalankan hak hak, dan bertanggung jawab atas kehidupan sendiri.

Lebih dari 2.500 tahun lalu dalam perspektif pemikiran politik Barat menganggap bahwa demokrasi bukanlah cara solutif atau cara terbaik dalam membangun kehidupan politik. Hal ini di dukung dengan adanya perlawanan terhadap konstitusi demokrasi, kekacauan, dan kekosongan moral dalam demokrasi serta adanya bukti hingga akhir abad kedelapan belas sebagian besar sistem politik utama tidak berdasarkan prinsip demokrasi.

Amerika Serikat muncul dan tampil sebagai Negara Champion Of Democracy dan The Guardian Of Democracy selama perang dingin. Negara ini menjadi sponsor terbesar atas menyebarluasnya demokrasi di berbagai Negara. Usainya perang dingin dan munculnya komunisme ini menjadikan momentum bagi Amerika Serikat untuk meningkatkan perannya sebagai penyebar nilai-nilai demokrasi.

Selama perang dingin berlangsung Amerika Serikat sebagai Negara Adidaya menyebarluaskan konsep demokrasi guna memperkuat kekuatan untuk tujuan reformasi dan menghadang masuknya pengaruh komunisme. Beberapa metode utama AS yang dilakukan berupa :

• Diplomasi Dan aliansi dengan membentuk NATO upaya mendemonstrasikan keuntungan demokrasi

• Bantuan Ekonomi seperti program Marshall Plan yang memberikan bantuan ekonomi terhaap Negara-negara eropa untuk memulihkan pasca Perang Dunia II

• Propaganda dan Media, AS menggunakan media untuk mempromosikan nilai-nilai demokras.

• Pendidikan dan Pertukaran Budaya

• Dukungan gerakan Demokrasi, AS mendukung berbagai gerakan pro-demokrasi di berbagai Negara yang tertekan oleh rezim otoriter atau komunis dengan melakukan bantuan politik,ekonomi, bahkan militer

Amerika serikat dengan adanya dinasti politik ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan praktik demokrasi di Negara, tentu ini sangat bertolak belakang dengan tujuan dan konsep awal Negara Amerika yang merupakan sponsor terbesar demokrasi sejak terjadinya perang dingin. Hal-hal merugikan seperti nepotisme yang mempengaruhi peluang orang yang ingin terlibat dalam pemerintahan, Polarisasi yang terbentuk akibat eksistensi dinasti politik di Negara AS ini membuat Negara harus mengalami masa-masa sulit untuk mencapai consensus, dan dominasi politik seperti yang terjadi pada “kerajaan” kennedy menjadikan berkurangnya kandidat dan pandangan politik di AS.

Demokrasi menunjukkan perkembangan yang bertolak belakang dengan tujuannya, dinasti politik merupakan kemandulan dari konsep berdemokrasi. Kemandulan ini di sebabkan oleh demokrasi yang tidak membatasi siapapun untuk ikut dalam konstestasi politik akan tetapi, jika berkaca pada fakta bahwa tidak hanya di Negara Amerika serikat yang mengalaminya, di Tanah Air kita Indonesia juga terjadi berbagai praktik dinasti politik.

Perkembangan demokrasi atas adanya dinasti politik ini menghasilkan berbagai perspektif, banyak pro dan kontra yang bermunculan dan menimbulkan dua pemahaman yang saling bertentangan. Dinasti politik tidak bertentangan dengan demokrasi dan dinasti politik melanggar prinsip dan hak asasi demokrasi yang akhrinya muncul pertanyaan yang sedikit ambigu seperti apakah dinasti menggerus demokrasi? Apa dinasti mengebiri demokrasi?. Jawaban-jawaban tadi bisa dijawab dengan iya dan bisa dijawab dengan tidak, karena ke ambiguannya ini lah yang membuat pertanyaan hanya bisa dijawab dengan perspektif masing-masing.

Praktik dinasti politik memiliki dampak signifikan terhadap demokrasi. Kepentingan keluarga dalam meraih kekuasaan memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sulit diberantas. Selain itu, regenerasi pemerintahan cenderung terfokus pada satu atau beberapa keluarga saja, mengakibatkan potensi gangguan pada fungsi partai dan mengabaikan individu yang memiliki kompetensi.

Secara hukum, politik dinasti mungkin dianggap sah, namun penting untuk mengkritisi praktik yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, karena hal ini dapat merusak tatanan demokrasi. Politik dinasti bukanlah sistem yang sesuai untuk negara demokratis, melainkan lebih cocok diterapkan dalam sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan dan mengizinkan praktik nepotisme. praktik dinasti politik memiliki dampak signifikan terhadap demokrasi di Indonesia. Kepentingan keluarga dalam meraih kekuasaan memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sulit diberantas. Selain itu, regenerasi pemerintahan cenderung terfokus pada satu atau beberapa keluarga saja, mengakibatkan potensi gangguan pada fungsi partai dan mengabaikan individu yang memiliki kompetensi.

Secara hukum, politik dinasti mungkin dianggap sah, namun penting untuk mengkritisi praktik yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, karena hal ini dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Politik dinasti bukanlah sistem yang sesuai untuk negara demokratis, melainkan lebih cocok diterapkan dalam sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan dan mengizinkan praktik

ibuat Oleh Penulis (Canva)