Rencana Kudeta Partai Demokrat dalam Perspektif Manajemen Krisis

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan usai memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Krisis, jika kita mendengar kata ini nampaknya kita langsung teringat dengan bayang-bayang permasalahan yang sangat rumit. Krisis tidak pernah mengenal siapa yang akan dihampirinya, individu, perusahaan hingga organisasi kekuasaan bisa saja diterpa krisis. Maka suka atau tidak, dari individu hingga tingkat organisasi sekalipun harus siap menghadapi dan mengantisipasi akan datangnya krisis.

Prahara Partai Demokrat

Sesuai dengan judul artikel ini, penulis akan membahas isu terbaru yaitu prahara yang terjadi dalam Partai Demokrat. Kabar ini tentunya menggemparkan dunia perpolitikan nasional, dikarenakan dalam pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat, ia mengatakan bahwa ada gerakan yang ingin mengkudeta atau mengambil paksa kekuasaan pucuk pimpinan teratas dalam Partai Demokrat demi kepentingan politik.

Tidak tanggung-tanggung, AHY menyebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam gerakan yang ingin mengkudeta kepemimpinan Partai Demokrat saat ini salah satunya adalah dari pejabat tinggi di lingkungan pemerintahan. Tentunya ini adalah sebuah tudingan yang serius yang dilontarkan dari pihak Partai Demokrat khususnya dari AHY sendiri. Jika kita menarik kembali sejarah politik dari partai ini, Partai Demokrat juga pernah mengalami krisis dalam hal isu perpecahan yaitu isu Anas vs SBY.

Tahapan Krisis

Namun kali ini penulis akan menelaah dalam sisi manajemen krisis, karena Partai Demokrat tentunya saat ini sedang mengalami masa-masa krisis. Dalam buku Public Relations Crisis Ada lima tahapan dalam siklus hidup krisis yang dikenali dan dipahami: (Nova:2011)

1. Tahap Sebelum Crisis (Pre-Crisis)

2. Tahap Peringatan (Warning)

3. Tahap Akut (Acute Crisis)

4. Tahap Pembersihan (Clean-Up)

5. Tahap Sesudah Crisis (Post-Crisis)

Dari tahapan-tahapan yang sudah disebutkan di atas, saat tulisan ini dimuat penulis menganalisis bahwa saat ini prahara yang terjadi dalam Partai Demokrat memasuki tahap akut (Acute Crisis). Pada tahap ini krisis mulai terbentuk dan media juga publik mengetahui adanya permasalahan dalam internal Partai Demokrat. Mengapa penulis berpendapat bahwa saat ini Partai Demokrat sedang mengalami tahap akut?

Pada prinsipnya tahap peringatan (warning) dalam krisis adalah tahap pertama kali krisis ditemukan dan dikenali, ditahap ini adalah dimana tahap yang sangat menentukan apakah potensi krisis bisa diselesaikan atau bahkan memang akan menjadi krisis besar yang akan melanda organisasi maupun individu. Pada tahap ini analisis dan sanse of crisis dalam menyelesaikan potensi krisis sangat diandalkan. Pada kasus Partai Demokrat jika struktur partai sudah menemukan bahwa ada potensis krisis dalam struktur partainya, maka tentunya masalah itu sudah bisa diatasi secara mandiri oleh strukur Partai Demokrat dan tidak akan melakukan konfersi pers.

Konferensi pers yang dilakukan Partai Demokrat dan dibacakan oleh AHY itu adalah tanda kuat bahwa Partai Demokrat sedang mengalami tahap akut dalam krisis (acute crisis). Dalam konferensi pers tersebut menandakan bahwa struktur Partai Demokrat gagal dalam menyelesaikan potensi krisis agar tidak terjadi krisis yang besar atau tahapan krisis akut. Pada tahapan krisis akut ini sangat membutuhkan energi yang besar dan waktu yang panjang untuk bisa melewati fase ini, karena dalam krisis yang dialami Partai Demokrat banyak melibatkan multi perspektif dari hukum, komunikasi hingga politik.

Terlebih dalam konferensi pers tersebut tidak tanggung-tanggung AHY menyebutkan ada pejabat negara yang terlibat dalam pengkudetaan Partai Demokrat. Tentunya situasi itu semakin memanas karena Partai Demokrat secara tidak langsung seperti ingin melakukan perang terbuka kepada pemerintah, apalagi Partai Demokrat adalah partai diluar koalisi pemerintahan.

Mencoba Keluar dari Krisis

Untuk bisa mengatasi krisis tahap akut ini tentunya Partai Demokrat perlu memerlukan strategi khusus, di antaranya seperti membentuk tim panitia khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu perlu juga bahwa dari tingkat DPP untuk melakukan konsolidasi nasional secepat mungkin, seperti membuat konsolidasi nasional luar biasa yang diniatkan untuk memastikan dan memetakan (maping) bahwa pengurus daerah tetap satu komando dengan struktur tingkat pusat.

Selain itu dalam menyelesaikan krisis pada tahap ini juga perlu ketenangan dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. kasus dari partai-partai lain yang mengalami permasalahan internal sering kali DPP terburu-buru melakukan pemecatan massal kepada kader yang tidak loyal dengan struktur pusat, ini yang sebaiknya jangan dilakukan dalam waktu dekat oleh DPP Partai Demokrat, karena cara ini akan memperkeruh internal dan terciptanya kepanikan nasional. inilah fungsi utama dari pemetaan (maping) dalam acara konsolidasi nasional, pemetaan tersebut setidaknya memberikan data akurat dan tingkatan para kader-kader yang tidak loyal sebaiknya akan ditindak seperti apa nantinya.

Badai Pasti Berlalu

Maka ini adalah tugas besar AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru dinakhodainya, Seperti kata pepatah “badai pasti berlalu”, tetapi untuk menyelesaikan krisis ini butuh analisis kuat hingga keberanian dalam pengambilan keputusan agar krisis bisa dilalui dengan efektif dan tepat. Berbicara mengenai krisis juga tidak serta merta bahwa krisis hanya membawa permasalahan atau hal negatif lainnya, krisis juga bisa membawa hal positif jika krisis itu sendiri bisa menjadi bahan evaluasi individu atau organisasi untuk menjadi yang lebih baik lagi dan juga menjadi bahan pembelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Muhammad Farras Fadhilsyah (COO Cre.action PR Litigation Consulting)

Muhammad Farras Fadhilsyah

(COO, Cre.Action PR Litigation Consulting)