RS COVID-19 Khusus Pejabat, Apakah Perlu?

Sumber: Unsplash

Beberapa waktu belakangan muncul kabar bahwa RS khusus pejabat perlu dibangun untuk memudahkan merawat pejabat. Usulan ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw. Ia menyampaikan usulan ini berdasarkan pengalamannya yang merasa kesulitan untuk mencari rumah sakit dengan kamar tidur khusus pejabat. Karena keadaan rumah sakit selalu penuh terisi oleh pasien Covid-19 lainnya. Maka dari itu ia menyampaikan untuk membangun RS Covid-19 khusus dengan fasilitas bagus untuk merawat pejabat.

Rosaline merasa bahwa pejabat negara perlu diistimewakan dalam penanganan kasus Covid-19 ini. Karena para pejabat memegang peranan penting dalam keadaan negara. Maka dari itu ia menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan dan mengistimewakan kesehatan pejabat negara dalam penanganan Covid-19.

Ia menyatakan bahwa Kementerian kesehatan harus sigap dalam menangani Covid-19 pejabat negara, serta harus diperlakukan secara khusus. Ia menyatakan pejabat negara harus ditempatkan secara khusus karena harus memikirkan negara dan rakyatnya. Maksud Rosaline menyampaikan itu adalah ketika pejabat negara terinfeksi Covid-19, dapat dengan cepat dirawat tanpa terlunta-lunta.

Namun untungnya kemudian pendapat Rosaline sendiri disanggah oleh Wakil Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Indonesia, Viva Yoga Mauladi. Beliau menyampaikan bahwa perihal pesan yang disampaikan oleh Rosaline tidak mewakili partainya. Kemudian beliau juga sebagai perwakilan partai PAN meminta maaf atas pernyataan yang disampaikan Rosaline.

Viva sebagai perwakilan PAN mengungkapkan permintaan maaf atas pernyataan Rosaline, dan menyatakan bahwa hal yang diungkapkan Rosaline tidak mewakili sikap partai PAN.

Apakah Sebetulnya Memang Perlu Dibangun RS Covid-19 Khusus Pejabat?

Dengan melihat kondisi penyebaran virus saat ini yang sedang memuncak seharusnya diperlukan solusi lain daripada harus mengusulkan untuk membangun RS Covid-19 khusus pejabat yang pasti fasilitasnya jauh lebih baik dan mahal dibandingkan kebanyakan rumah sakit yang ada.

Belum lagi pembangunan yang memakan waktu lama karena berbagai hal seperti bahan material serta tenaga kerja yang pengirimannya serta pengerjaannya terhambat oleh peraturan yang diterapkan selama pandemi yang mengakibatkan lamanya proses pembangunan.

Jadi untuk saat ini mungkin bukan waktu yang pas untuk melakukan diskusi mengenai pembangunan RS Covid-19 khusus pejabat tersebut. Jika diteruskan juga pun sudah pasti banyak yang menolak usulan tersebut.

Langkah yang Pas Jika Diperlukan Pembangunan RS Covid-19 Khusus Pejabat

Kalaupun memang perlu dan sangat mendesak untuk dibangun, untuk kemudian biaya pembangunan dari RS tersebut seharusnya tidak dibebankan seluruhnya kepada negara. Karena seperti yang kita tahu bahwa anggaran negara kita sedang babak belur untuk menghadapi virus Covid-19 saat ini yang sedang memuncak tinggi. Jika biaya seluruhnya dari pembangunan RS tersebut dibebankan kepada negara, otomatis anggaran untuk kesehatan bagi masyarakat akan dipangkas.

Dengan begini pemerintah secara tidak langsung akan mengorbankan kesehatan rakyatnya demi segelintir kaum elite di sana. Apalagi dengan keadaan negara yang sangat darurat kesehatan seperti saat ini. Hilang sudah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang diagung-agungkan sejak Indonesia merdeka.

Seperti usulan seorang netizen dengan nama akun Haris Sp pada salah satu portal media massa mengatakan,

“Seharusnya mengusulkan gaji dan fasilitas pejabat khususnya anggota dpr di potong aja 50% supaya bisa di pakai penambahan fasilitas kesehatan…” Ungkap pengguna akun Haris Sp.

Dengan usulan 50% pemotongan gaji pejabat negara untuk pembangunan RS khusus pejabat atau setidaknya untuk penambahan fasilitas RS untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bisa menjadi solusi. Dengan begini anggaran biaya negara tidak terlalu terbebani untuk membangun RS khusus pejabat. Dengan begini juga ketimpangan prioritas pelayanan antara rakyat biasa dan elite negara tidak terlalu jauh.

Karena jika kita pahami dengan saksama, memang benar bahwa pejabat negara yang notabene sebagai orang penting harus diberikan pelayanan yang lebih baik dibanding rakyat biasa. Namun kemudian dalam usaha memberi pelayanan yang lebih baik untuk pejabat negara, jangan sampai negara malah mengorbankan hak rakyatnya.

Namun dengan menimbang keadaan negara dalam keadaan posisi tersulit seperti saat ini, dengan pemotongan 50% gaji pejabat negara saja masih tetap bukan opsi terbaik menurut saya pribadi.

Untuk opsi paling baik menurut saya pribadi adalah tidak dibangun sama sekali RS Covid-19 khusus pejabat tersebut. Karena jika benar-benar dibangun akan banyak hal negatif yang mungkin akan terjadi.

Entah dana yang dikorupsi, pembangunan mangkrak, penolakan besar-besaran oleh masyarakat yang kemudian menciptakan kerumunan yang berujung meningkatnya penyebaran virus dan yang paling parah adalah pelayanan kesehatan menjadi terganggu dan pembangunan tidak berjalan dengan baik.

Dengan menimbang kejadian terburuk yang pada akhirnya akan merugikan rakyat dan mengorbankan hak rakyat seperti itu. Jadi saya rasa pembangunan RS Covid-19 khusus pejabat tidak perlu dibahas dalam waktu dekat. Akan lebih baik pemerintah untuk tetap fokus untuk berjuang bersama masyarakat melawan pandemi Covid-19 ini untuk kembali bangkit ke kondisi normal.