Informasi Geospasial untuk Peningkatan Kualitas Hidup

Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Informasi Geospasial yang dikeluarkan oleh Badan Informasi geospasial. Sumber: Badan Informasi Geospasial

Informasi Geospasial dan Portal Satu Data

Informasi Geospasial (IG) dalam bentuk peta, atlas dan sejenisnya, punya kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup. Upaya pembangunan yang dijalankan pemerintah, seluruhnya bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga negaranya.

Pengadaan infrastuktur seperti jalan, jembatan, sarana pengairan, maupun program-program non infrastruktur termasuk pemberian subsidi tunai maupun nontunai, program kesehatan dan pendidikan yang menyeluruh bagi segala lapisan masyarakat, dengan anggaran triliunan rupiah APBN maupun APBD, dikucurkan untuk merealisasikan upaya peningkatan kualitas itu. Keberadaan IG, turut menajamkan seluruh proses perencanaan maupun realisasinya.

Proses perencanaan pembangunan dan realisasinya, tak hanya bersifat top-down, namun juga bersifat bottom-up. Masyarakat di lapisan paling bawah pun dilibatkan dalam keseluruhan proses di atas. Karenanya, memahami dengan baik potensi wilayahnya masing-masing, dapat menjadi nilai tambah. Tak hanya itu, strategi pembangunan bottom-up lahir sesuai dengan kebutuhan dan nilai kearifan di masyarakat.

Merujuk pada data Badan Informasi Geospasial, Indonesia memiliki luas wilayah 8.205.961 km2 dengan jumlah pulau yang sudah dibakukan yaitu 13. 466 km2. Ini merupakan negara kesatuan berwilayah sangat luas yang sulit dibandingkan dengan negara lain. Dan menurut sumber data yang sama itu, pada tahun 2022, jumlah populasi Indonesia telah menyentuh angka 275 juta jiwa, tinggal di 83.794 desa/kelurahan.

Seluruhnya ini memasukkan Indonesia pada urutan lima besar negara dengan jumlah populasi terbanyak. Juga memiliki kekuatan ekonomi terbesar dunia. Posisi ini meletakkan Indonesia punya pengaruh yang besar di mancanegara, karenanya menjadi pertimbangan negara-negara lain di dunia.

Mengelola negara yang besar perlu memiliki kekuatan untuk memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki. Baik dalam bentuk kekayaan alam maupun sumberdaya manusianya. Tapi tak hanya itu, juga diperlukan adanya satu kekuatan yang diberdayakan dan diintegrasikan dengan sangat baik maupun sistematis. Kekuatan itu berupa sistematika pengelolaan data.

Memenuhi tuntutan itu, Pemerintah Indonesia telah memiliki program untuk pengelolaan data. Ini berupa pengelolaan sistematis yang memanfaatkan Portal Satu Data Indonesia (SDI). Ketentuan tentang Portal SDI ini, dituangkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

Pada intinya aturan ini menyebutkan: hadirnya portal data menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan Indonesia. Adanya acuan data yang sama, yang terintegrasi dan saling terhubung antar instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, memudahkan proses perencanaan dan realisasi pembangunan.

Tantangan Penerapan Satu Data Indonesia

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada peluncuran Portal SDI, 23 Desember 2022 lalu, menyatakan: Portal SDI jadi jawaban atas kebutuhan terhadap seluruh data yang bisa diakses dalam satu wadah. Portal SDI dapat berfungsi sebagai marketplace data pemerintah.

Ini dapat mempertemukan supply dan demand data. Hal ini disebabkan, Portal SDI terhubung dengan seluruh portal data di masing-masing instansi pemerintahan. Beragam jenis data baik statistik, spasial, maupun keuangan di seluruh strata pemerintahan bermuara di Portal SDI.

Penerapan Satu Data Indonesia masih banyak mengalami tantangan. Salah satu penyebabnya, banyak sekali aplikasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah, baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Sayangnya, hampir seluruh aplikasi itu masih berdiri sendiri-sendiri. Ini menyebabkan sulitnya integrasi tercapai. Selain itu, adanya ego sektoral antar instansi yang menyebabkan adanya instansi tertentu yang tidak bersedia membagikan datanya. Ini semua menyebabkan makin sulitnya proses pengintegrasian data.

Kegiatan Webinar "Strategi Implementasi Satu Data Indonesia" yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial pada tahun 2021. Sumber: Badan Informasi Geospasial

Kepala BIG Prof. Muh Aris Marfai pada Webinar "Strategi Implementasi Satu Data Indonesia" yang dilaksanakan pada 2021 lalu, mengatakan, “Satu Data Indonesia dapat terwujud dengan kolaborasi dan kerja sama antar instansi pemerintah”. Menurutnya, keterpaduan, keintegrasian dari data statistik, data keuangan dan data geospasial ini perlu dilakukan dan dipadu-padankan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, seluruhnya ini menyebabkan mudahnya akses dan pemakaian data antarinstansi pemerintah.

Menyusun Kebijakan Berbasis Informasi Geospasial

Informasi geospasial menjadi pondasi dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional. Kegiatan pembangunan tanpa mempertimbangkan informasi geospasial hanya akan menciptakan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta (KSP).

Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta pada 11 Desember 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Sumber: Cuplikan video Badan Informasi Geospasial

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Informasi Geospasial 2021 lalu menyatakan, “Kebijakan Satu Peta merupakan program prioritas sebagai manifestasi Nawa Cita yang bertujuan untuk menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dengan skala yang sama dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah, dan kebijakan nasional yang berbasis spasial”.

Melalui program KSP ini, informasi geospasial dianggap utama dan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Ketersediaan peta yang valid dan up to date akan mempermudah penyusun kebijakan, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyusun strategi dalam membangun daerah. Dampak positif yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat tentunya akan memberikan peningkatan terhadap nilai ekonomi dan kualitas hidup.

Informasi Geospasial dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki banyak program kerja yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Aneka model dan pendekatan perencanaan dan realisasi Pembangunan dilakukan Meski terdapat model maupun pendekatan yang berbeda, namun tetap bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup.

Namun sayangnya, dalam realisasinya, masih banyak terjadi penyimpangan dan kebijakan yang tidak tepat sasaran di lapangan. Contohnya, masyarakat yang seharusnya tidak layak untuk menerima bantuan, justru malah mendapatkan bantuan. Dalam pembangunan bottom-up pun seringkali menghadapi kendala.

Banyak masyarakat yang justru tidak memahami potensi wilayahnya. Di sisi lain, ini semua dapat jadi nilai tambah yang besar. Keterbatasan akses masyarakat untuk memetakan wilayah dan melihat lebih jauh area sekelilingnya juga menjadi pemicu kendala yang dihadapi.

Berbagai permasalahan yang terjadi dapat diminimalisasi apabila informasi geospasial digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Informasi geospasial dapat memberikan petunjuk kepada pemangku kebijakan mengenai kondisi geografis, kondisi lingkungan, hingga kondisi sosial masyarakat di suatu kawasan. Melalui Portal SDI, antar instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dapat saling bekerja sama untuk mengakses dan memperbarui data dan informasi. Portal SDI juga menghindari adanya tumpang tindih data dan informasi antar instansi pemerintah.

Kegiatan pemetaan batas wilayah di Kabupaten Langkat. BIG dan Kabupaten Langkat berkomitmen untuk memberikan penjelasan mengenai batas wilayah, khususnya hingga ke tingkat desa. Sumber: Badan Informasi Geospasial

Bagi pembangunan bersifat bottom-up, informasi geospasial juga dibutuhkan untuk menggali lebih dalam potensi wilayah yang akan dikembangkan. Informasi geospasial memberikan kejelasan mengenai batas wilayah, topografi, kondisi alam dan lingkungan. Adanya kejelasan kondisi geografis mampu mencegah terjadinya tumpang tindih hingga konflik di masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Pembangunan yang tepat sasaran tentu memiliki dampak positif bagi masyarakat. Informasi geospasial tidak hanya sekadar memberi petunjuk mengenai kondisi geografis saja, namun juga berperan sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program kebijakan pembangunan yang terarah dan tepat sasaran.