Diplomasi Maritim Indonesia dan Tantangan di Laut China Selatan

Sumber gambar: istockphoto.com

Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping baru-baru ini menjadi momen penting bagi hubungan Indonesia-Tiongkok, terutama dalam konteks kerja sama maritim. Dalam diskusi tersebut, salah satu fokus utama adalah penguatan kerja sama ekonomi biru dan perikanan yang berkelanjutan. Inisiatif ini menunjukkan upaya kedua negara untuk membangun sinergi dalam memanfaatkan potensi laut secara optimal.

Namun, penting untuk mengkaji dimensi geopolitik di balik kerja sama ini, terutama terkait Laut China Selatan. Meski Indonesia bukan pihak langsung dalam sengketa wilayah tersebut, klaim sepihak China atas “sembilan garis putus-putus” kerap memengaruhi perairan di sekitar Laut Natuna Utara. Indonesia secara konsisten menegaskan kedaulatannya melalui patroli dan pengelolaan ZEE di kawasan tersebut. Dalam hal ini, diplomasi Indonesia harus tetap tegas menjaga kedaulatan sambil memanfaatkan peluang kerja sama ekonomi dengan Beijing.

Kerja sama yang ditandatangani, termasuk MoU di sektor maritim, dapat menjadi langkah positif untuk mengurangi ketegangan di kawasan. Namun, keberhasilan diplomasi ini bergantung pada kemampuan Indonesia menjaga keseimbangan antara memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan mempertahankan posisi strategisnya dalam menjaga stabilitas kawasan ASEAN. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi ketergantungan ekonomi terhadap China dapat berimplikasi pada posisi negosiasi Indonesia dalam isu-isu kedaulatan maritim.

Ke depan, Indonesia perlu terus mendorong prinsip-prinsip internasional, seperti UNCLOS, dalam menyelesaikan setiap isu terkait Laut China Selatan. Dengan posisi sebagai salah satu pemimpin di ASEAN, Indonesia juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kerja sama dengan China tidak merugikan stabilitas kawasan secara keseluruhan.