Mengapa Butuh Lebih Banyak Perempuan dalam Kabinet

Ilustrasi Gambar Butuh Lebih Banyak Keterwakilan Perempuan pada Kabinet (Shutterstock)

Presiden prabowo subianto mengumumkan nama 48 menteri dan lima pejabat kementerian yang akan mendukung pemerintahannya bersama wakil presiden gibran rakabuming raka periode 2024-2029 di kabinet merah putih pada minggu malam, 20 Oktober 2024

Prabowo-gibran melantik dari 53 nama tersebut, hanya 5 menteri yang perempuan, yakni menteri keuangan sri mulyani, menteri komunikasi dan digital meutya viada hafid, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi aparatur negara rini widyantini, menteri pariwisata widiyanti putri wardhana, dan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) arifatul choiri fauzi.

Bahkan ketika menambah wakil menteri, rasionya masih belum merata karena hanya ada 8 wakil menteri perempuan dari total 56 wakil menteri yang terpilih. Artinya, keterwakilan perempuan di kabinet prabowo-gibran hanya 13%, jauh sekali dari tuntutan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Proporsi perempuan di kabinet ini mencakup satu petahana presiden joko widodo dan empat pendatang baru. Rendahnya jumlah perempuan di kabinet merah putih menunjukkan bahwa dukungan terhadap pentingnya komposisi gender patut dipertanyakan.

Selain itu, penempatan perempuan di kementerian tidak dilakukan pada bidang-bidang strategis yang dapat mengatasi banyak permasalahan yang dihadapi perempuan. Secara tradisional, kementerian pppa mempunyai perempuan, namun perempuan belum diperhitungkan dalam isu-isu kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan pendidikan.

Perempuan dalam kabinet ini juga hanya diperbolehkan memimpin satu kementerian, sedangkan menteri koordinatornya semuanya laki-laki. Dalam hal ini ketua keanggotaan, kolaborasi dan ketimpangan infid, bisa kita lihat kurangnya keterwakilan perempuan di kabinet merah putih semakin memperkuat anggapan bahwa politik adalah dunia laki-laki yang bersifat maskulin. Padahal, memperbolehkan perempuan menduduki posisi strategis di pemerintahan adalah hal yang penting.

Perempuan mempunyai peran dalam mendorong kebijakan yang lebih adil dan inklusif, berdasarkan pengalaman hidup perempuan dan kelompok rentan lainnya. Perlunya mendorong keterwakilan perempuan berarti menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peran kunci perempuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan

Meningkatkan representasi perempuan dalam kabinet pemerintahan memiliki sejumlah manfaat yang sangat penting, baik dari segi keadilan sosial maupun efektivitas pemerintahan. ada beberapa alasan utama mengapa dibutuhkan lebih banyak perempuan dalam kabinet:

Keadilan Gender dan Kesetaraan Peluang

Kabinet yang lebih inklusif, yang mencerminkan jumlah dan peran perempuan dalam masyarakat, membantu mewujudkan kesetaraan gender. Perempuan menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan laki-laki, dan mereka membutuhkan representasi yang memadai di pemerintahan untuk memastikan suara, pandangan, dan kebutuhan mereka diakomodasi secara adil dalam kebijakan publik. Hal ini juga mengirimkan pesan bahwa peran kepemimpinan terbuka untuk semua gender, yang dapat membantu mengurangi hambatan sosial dan budaya bagi perempuan yang ingin maju dalam karier politik.

Pandangan dan Pengalaman yang Beragam

Perempuan sering membawa perspektif, pengalaman, dan pendekatan yang berbeda dalam menangani masalah. Misalnya, isu-isu seperti kesehatan, pendidikan, hak-hak keluarga, dan kesejahteraan sosial sering kali mendapat perhatian lebih besar dalam kabinet yang lebih beragam secara gender. Pengalaman perempuan dalam menghadapi ketidaksetaraan gender dan seringnya menjadi pengasuh utama di rumah tangga memberikan perspektif tambahan yang sangat relevan dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini memungkinkan kebijakan yang lebih komprehensif, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan seluruh masyarakat.

Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik dan Inklusif

Penelitian menunjukkan bahwa tim yang beragam, termasuk yang terdiri dari perempuan dan laki-laki, cenderung membuat keputusan yang lebih baik dan efektif. Perspektif yang lebih luas membantu dalam memahami dampak kebijakan dari berbagai sudut pandang, sehingga keputusan yang diambil lebih inklusif dan tidak mengabaikan kebutuhan kelompok tertentu. Dalam kabinet yang lebih beragam gendernya, diskusi dan debat cenderung lebih kaya dan lebih mengakomodasi berbagai sudut pandang, yang pada akhirnya mengarah pada kebijakan yang lebih baik.

Peningkatan Kepercayaan Publik

Kehadiran perempuan dalam posisi kekuasaan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat yang melihat bahwa pemerintah mereka mencerminkan keragaman sosial cenderung merasa lebih dihargai dan terwakili. Representasi perempuan yang lebih tinggi di kabinet juga dapat menginspirasi generasi muda perempuan dan mendorong partisipasi mereka dalam politik dan pemerintahan.

Mengatasi Isu Gender dengan Lebih Serius

Perempuan dalam kabinet cenderung lebih peka terhadap isu-isu yang sering kali terabaikan, seperti kekerasan berbasis gender, upah yang tidak setara, dan akses kesehatan reproduksi. Mereka juga sering menjadi penggerak utama dalam menerapkan kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Dengan lebih banyak perempuan di kabinet, ada harapan bahwa isu-isu gender akan mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dalam agenda pemerintah.

Maka dengan meningkatkan jumlah perempuan dalam kabinet, pemerintah tidak hanya mencerminkan prinsip kesetaraan, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam merespons kebutuhan masyarakat dengan cara yang lebih beragam, efektif, dan inklusif.