Candu Kekuasaan

Di antara yang paling memabukkan di dunia ini, kekuasaan barangkali yang paling diam-diam menyesatkan. Ia tak menampakkan gejala sebagaimana alkohol, tak menyebabkan peluh dingin seperti candu, tak pula membuat mata merah seperti ganja. Tapi ia merasuk pelan-pelan. Mulanya membangun percaya diri, lalu mengikis rasa malu. Ia menjanjikan perbaikan, tapi menyembunyikan kerakusan. Ia masuk lewat ambisi, tapi bertahan lewat ketakutan.

Kekuasaan, dalam banyak kasus, memang tak lagi dipahami sebagai sarana. Ia menjadi tujuan itu sendiri. Ketika seseorang berkuasa, ia tak hanya mengatur; ia merasa memiliki. Ia tak sekadar membuat kebijakan, tapi juga memelihara ilusi bahwa tak ada yang lebih pantas dari dirinya. Di situlah candu bekerja. Pelan. Dalam. Mematikan.

ilustrasi candu kekuasaan, sumber:dokumen pribadi

Lord Acton seorang filusuf hukum dan kenegaraan inggris pernah berkata: “Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut korup secara absolut.” Kalimat itu sering dikutip, tapi jarang direnungi dengan jujur. Mungkin karena kita sudah terlanjur percaya bahwa kekuasaan bisa ditaklukkan dengan moral. Padahal justru moral-lah yang pertama kali tumbang ketika kekuasaan menggoda. Bahkan orang-orang yang tadinya bersih, bisa mendadak lupa arah ketika duduk di kursi. Sebab candu tak mengenal siapa yang dulu baik, siapa yang dulu jahat. Ia hanya menunggu waktu.

Candu kekuasaan membuat pemimpin lupa bahwa ia hanya penyewa kamar, bukan pemilik rumah. Bahwa kekuasaan itu sementara, bukan warisan. Tapi siapa yang sedang menikmati candu tak lagi melihat waktu. Ia hanya ingin terus. Terus. Dan terus. Karena bagi yang sedang mabuk, berhenti adalah penderitaan.

Lihatlah sejarah kita. Kekuasaan yang terlalu lama bersemayam selalu menghasilkan bencana. Orde Lama jatuh bukan hanya karena ideologi, tapi juga karena lupa batas. Orde Baru runtuh bukan semata karena krisis ekonomi, tapi karena kekuasaan telah kehilangan rasa malu. Dari Sukarno ke Soeharto, dari reformasi ke demokrasi elektoral, kita melihat satu pola yang sama: kekuasaan yang tidak diawasi akan tumbuh liar. Ia menjadi kepercayaan diri yang melampaui akal sehat, dan akhirnya melahirkan tirani dalam bungkus stabilitas.

Hari ini, candu itu tampaknya masih bekerja. Di balik senyum para pejabat, di balik narasi-narasi pembangunan, ada rasa takut kehilangan kuasa yang dibungkus dalam retorika pengabdian. Kekuasaan tidak lagi dipertanggungjawabkan, tetapi dipertahankan. Bahkan dengan siasat paling busuk sekalipun. Perubahan konstitusi, rekayasa hukum, manipulasi lembaga — semua dijalankan demi satu hal: tetap berkuasa.

Tapi mengapa kekuasaan begitu menggoda?

Mungkin karena dalam kekuasaan, seseorang merasa lengkap. Ia dipanggil dengan gelar. Ia dikawal ke mana-mana. Ia dilayani, dihormati, dan dipatuhi. Bahkan kesalahannya pun bisa dianggap kebijakan. Dalam kekuasaan, ego menemukan rumah. Itulah candunya. Kekuasaan memberikan rasa cukup bagi jiwa yang kosong. Dan ketika rasa cukup itu perlahan-lahan memudar, ia mencari lebih. Seperti candu, satu dosis tak pernah cukup. Selalu ingin lagi, dan lagi.

Masalahnya, kekuasaan tidak pernah netral. Ia bisa menyelamatkan atau menghancurkan, tergantung siapa yang memegangnya. Dan dalam sistem politik yang buruk, kekuasaan lebih sering menjadi alat untuk mengamankan diri daripada menyejahterakan rakyat. Ia digunakan untuk membungkam, bukan mendengar. Untuk melanggengkan dinasti, bukan membangun demokrasi.

Di negeri ini, kekuasaan bahkan diwariskan. Anak penguasa menjadi penguasa. Menantu menjadi calon. Saudara menjadi penjaga kekuatan. Seolah kekuasaan adalah harta benda yang bisa diwariskan di balik meja makan. Tak ada lagi rasa malu ketika konflik kepentingan dijalankan terang-terangan. Bahkan lembaga-lembaga independen pun dirangkul, dikooptasi, dan dipaksa menjadi bagian dari drama kekuasaan.

Inilah titik di mana candu menjadi sistemik. Ia tak lagi bersarang dalam diri satu orang, tapi menjadi bagian dari kultur politik. Kita mulai terbiasa melihat kekuasaan dipertahankan dengan segala cara. Kita mulai terbiasa pada pelanggaran. Pada pengaburan etika. Pada manipulasi hukum. Dan ketika kebiasaan itu menjadi wajar, kita sedang menuju negara yang tanpa rasa.

Di tengah semua itu, rakyat hanya menjadi penonton. Atau lebih tepatnya, ditonton balik oleh kekuasaan. Karena dalam negara yang mabuk kekuasaan, suara rakyat hanya dianggap latar. Ia boleh ribut, tapi tak perlu didengar. Ia boleh marah, tapi akan segera dilupakan. Sebab kekuasaan yang sudah kecanduan tak bisa mendengar suara selain suaranya sendiri.

Maka kritik dianggap ancaman. Pers dikontrol, aktivis diintimidasi, kampus dibungkam. Semua dilakukan bukan demi stabilitas, tetapi demi kelangsungan candu. Sebab mabuk itu harus dijaga. Jangan sampai terganggu. Jangan sampai berhenti.

Apa yang bisa menyembuhkan candu kekuasaan?

Jawaban itu tidak mudah. Karena seperti pecandu lainnya, penyembuhan dimulai dari kesadaran diri. Tapi kesadaran dalam kekuasaan adalah yang paling langka. Seorang pemimpin harus berani berkata: cukup. Itu kata yang paling sulit diucapkan dalam politik. Karena cukup berarti tahu kapan harus berhenti. Kapan harus turun. Kapan harus memberi jalan.

Sayangnya, kita belum banyak memiliki pemimpin yang seperti itu. Mereka lebih suka bertahan, bahkan ketika rakyat sudah muak. Mereka lebih suka memperpanjang, bahkan ketika demokrasi sudah lelah. Mereka lupa bahwa sejarah hanya menghormati pemimpin yang tahu kapan pergi.

Di satu titik, candu kekuasaan akan menumpuk terlalu banyak luka. Rakyat yang diam akan mulai bicara. Yang takut akan mulai melawan. Dan ketika itu terjadi, perubahan bukan lagi pilihan. Ia menjadi keharusan. Lalu sejarah akan menuliskan: bahwa kekuasaan yang dipeluk terlalu erat akan meledak di tangan sendiri.

Saya teringat satu kisah Zen: Seorang samurai bertanya kepada gurunya, “Apa yang paling sulit dilakukan oleh manusia?” Sang guru menjawab: “Menaruh pedang saat semua orang masih menunduk padamu.” Kekuasaan, seperti pedang, memang menggoda untuk terus diangkat. Tapi pemimpin sejati adalah ia yang tahu kapan harus meletakkannya.

Di negeri ini, kita masih menanti mereka yang berani menaruh pedang. Mereka yang tidak kecanduan. Mereka yang tahu: kekuasaan itu untuk mengabdi, bukan untuk menetap.

Dan jika suatu saat pemimpin seperti itu datang — yang tak mabuk, yang tak rakus, yang tak bertahan demi diri — maka barangkali kita bisa benar-benar mengatakan: demokrasi belum mati.