Mengukur Kesiapan Masyarakat dalam Mengadopsi Skema Tapera

Massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh berunjuk rasa menolak Tapera di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Dalam upaya menjawab permasalahan krisis perumahan yang melanda Indonesia, pemerintah telah menggulirkan sebuah skema baru bernama Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Skema ini dirancang sebagai solusi permanen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Namun, keberhasilan implementasi Tapera tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah semata, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam mengadopsi skema tersebut.

Tapera merupakan sebuah program yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh rumah idaman mereka. Skema ini mengharuskan setiap pekerja formal maupun informal untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka setiap bulan ke dalam tabungan khusus yang dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera). Dana yang terkumpul ini kemudian dapat digunakan sebagai uang muka atau cicilan kredit kepemilikan rumah di kemudian hari.

Meski konsep Tapera terdengar menjanjikan, kenyataannya adopsi skema ini oleh masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Pertama, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih cukup rendah. Banyak dari mereka yang belum memahami pentingnya menabung dan berinvestasi untuk masa depan, terutama dalam hal kepemilikan rumah. Kondisi ini dapat menjadi hambatan besar dalam mengadopsi Tapera, di mana masyarakat harus bersedia menyisihkan sebagian pendapatan mereka setiap bulan untuk kepentingan jangka panjang.

Kedua, terdapat kekhawatiran bahwa Tapera akan menjadi beban finansial tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mungkin enggan untuk mengikuti skema ini karena khawatir akan mengurangi pendapatan yang sudah terbatas.

Ketiga, kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah masih cukup rendah. Banyak yang meragukan efektivitas dan keberlanjutan Tapera, terutama setelah melihat kegagalan program-program serupa di masa lalu. Hal ini dapat menghambat proses adopsi skema ini secara luas.

Keempat, keragaman kondisi geografis dan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat di daerah terpencil atau pelosok mungkin memiliki akses yang terbatas terhadap informasi dan layanan terkait Tapera, sehingga memperlambat proses adopsi mereka.

Untuk mengukur kesiapan masyarakat dalam mengadopsi Tapera, diperlukan sebuah studi mendalam yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Studi ini harus mencakup aspek-aspek seperti tingkat literasi keuangan, persepsi terhadap Tapera, kemampuan finansial, dan faktor-faktor sosial-budaya yang memengaruhi keputusan masyarakat.

Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah melakukan survei secara nasional untuk mengetahui tingkat pemahaman dan minat masyarakat terhadap Tapera. Survei ini harus dirancang secara cermat dan melibatkan sampel yang representatif dari berbagai kelompok masyarakat, baik dari segi usia, pendapatan, wilayah tempat tinggal, maupun latar belakang pendidikan.

Selanjutnya, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh dari survei tersebut. Analisis ini harus mampu mengidentifikasi pola-pola dan tren yang dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi yang tepat untuk meningkatkan adopsi Tapera di masyarakat.

Selain survei, dapat juga dilakukan studi kualitatif seperti focus group discussion (FGD) atau wawancara mendalam dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Metode ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang persepsi, kekhawatiran, dan harapan masyarakat terhadap Tapera.

Hasil dari studi ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program sosialisasi dan edukasi yang efektif bagi masyarakat. Program ini harus mampu mengatasi kesenjangan pengetahuan dan menjawab keraguan masyarakat terhadap Tapera.

Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam proses sosialisasi dan edukasi. Keterlibatan mereka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mempercepat proses adopsi Tapera.

Dalam jangka panjang, kesiapan masyarakat dalam mengadopsi Tapera juga bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga kesinambungan dan transparansi pengelolaan dana Tapera. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana yang mereka tabung akan aman dan dikelola dengan baik untuk kepentingan mereka sendiri.

Keberhasilan Tapera tidak hanya akan memberikan solusi terhadap krisis perumahan yang melanda Indonesia, tetapi juga dapat menjadi tonggak penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri secara finansial. Namun, untuk mencapai tujuan mulia ini, diperlukan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu sendiri.

Dengan mengukur kesiapan masyarakat secara cermat dan mengatasi tantangan yang ada, kita dapat memastikan bahwa Tapera tidak hanya menjadi sebuah konsep yang indah di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi solusi nyata yang dapat diadopsi dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.