7 Saran Pengelolaan Medsos Pemerintah Menghadapi Corona

Ilustrasi positif terkena virus corona. Foto: Shutter Stock

Mohon izin, berikut usulan kami terkait pengelolaan media sosial pemerintah menghadapi corona.

PERTAMA, bentuk tim inti. Personelnya bisa diambil dari Kementerian, Lembaga Negara (K/L) yang punya tim medsos kuat seperti Kemendikbud, Kemkominfo, BNPB, KPU, TNI, POLRI dan unsur organisasi masyarakat seperti NU, MUhammadiyah, dan lain-lain. Rekrut pengawas dari jurnalis senior dengan jam terbang tinggi dan mereka yang berpengalaman menangani flu burung. Kumpulkan penanggungjawab, admin/jubir atau pengelola media sosial di seluruh K/L. Jelaskan pedoman penanganan corona di internet, website, dan media sosial.

KEDUA, umumkan akun khusus yang fokus menyampaikan informasi dan perkembangan soal corona. Sampai sekarang publik bingung, banyak akun Kementerian, Lembaga Negara menyampaikan soal corona, namun dicampur dengan informasi lain. Akun tidak perlu dibuat baru, namun bisa menggunakan akun lama dengan pengikut tinggi. Akun merujuk pada website khusus yang menjadi pusat informasi.

KETIGA, sebaiknya gunakan pola sentralisasi, atau konten diproduksi hanya oleh satu tim. Sedangkan tim yang lain cukup menyebarkan. Boleh saja setiap K/L membuat konten sendiri, namun tetap mencantumkan sumber dari tim inti. Namun buat apa membuat konten yang sama, lebih baik di share, retweet, repost, dan lain-lain.

Sekarang ini, dalam pengamatan yang terjadi pola multiple hub and spoke bahkan yang lebih parah organic-holistik. Maksudnya setiap K/L memproduksi konten soal corona, bahkan banyak pejabat atau yang sudah tidak menjabat juga memproduksi konten soal corona. Publik makin bingung karena hubungan masyarakat dengan tokoh tertentu sangat kuat.

KEEMPAT, pusatkan di Facebook, karena kolom interaksinya bagus untuk komentar dan jawaban. Tim bekerja 24 jam/ 7 hari. Jawab seluruh pertanyaan warga. Buat Q and A. Berikan tautan yang mengarah pada landing page pada setiap jawaban. Website utama atau landing page itu juga memuat konten-konten yang bisa di download oleh publik untuk disebarluaskan.

KELIMA, fokus pada pesan kunci, jangan gunakan emotikon atau emoji apa pun dalam menyampaikan informasi dan merespons warganet. Semua komunikasi, informasi harus berdasarkan fakta bukan emosi, perasaan. Tidak membuat panik, namun berisi petunjuk-petunjuk teknis pencegahan. Bangun semangat memperjuangkan kepentingan nasional, solidaritas bukan ego kementerian, kepentingan golongan.

KEENAM, panggil semua pengusaha media sosial yang beroperasi di Indonesia seperti Google, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Twitter, Tik Tok, Linked In, termasuk aplikasi lokal. Minta mereka membantu maksimal yang berpedoman pada SOP yang sudah dibuat pemerintah.

KETUJUH, berdayakan berbagai organisasi bentukan pemerintah, misalnya GENPI (Generasi Pesona Indonesia) yang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata sebelumnya. Menurut pengakuan Kemenpar, GENPI punya 15 ribu anggota yang tersebar di 34 provinsi dan terdiri dari anak-anak muda kreatif.

Demikian usulan ini kami sampaikan, terima kasih.

Hormat kami.

Hariqo, pengamat media sosial dari Komunikonten, CEO Global Influencer School.

Jakarta, 14 Maret 2020