Dinamika Politik di Indonesia dan Masa Depan Sistem Politik di Indonesia

Sumber: Diedit Oleh Penulis melalui Canva.com

Dinamika dalam politik merupakan satu hal yang sangat layak untuk kita perhatikan sebagai warga negara terlebih sebagai bagian dari sistem politik di Indonesia. Mengapa demikian? Karena dinamika merupakan kejutan bagi para aktor-aktor dalam menjalankan roda politik di negara ini. Dinamika politik sendiri juga dinilai sebagai representasi dari sistem politik yang terjadi pada setiap zaman. Contohnya misalnya pada zaman Presiden Soeharto dengan dinamika politiknya berorientasi pada pembangunan negara, maka sistem politik pada era Soeharto cenderung kepada perataan pembangunan di setiap daerah dengan programnya yaitu repelita (rencana Pembangunan lima tahun).

Selanjutnya, dinamika sendiri adalah sebuah yang bisa kita rasakan sebagai warga negara, dan tentunya menentukan gaya kepemimpinan dari pemerintah yang memegang kekuasaan pada saat tertentu. Gaya-gaya kepemimpinan inilah sebagai objek yang sangat menarik untuk diamati dan juga pastinya berpengaruh kepada suasana politik. Kedinamisan sebuah sistem, dinilai memiliki manfaat yang besar bagi sirkulasi politik demi terjaganya revolusi politik di Indonesia. Menurut Slamet Santosa mengemukakan bahwa “Dinamika adalah tingkah laku yang secara langsung memengaruhi warga lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Dynamic is facts or concepts which refer to conditions of change, expecially to forces”. Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa indikator dalam dinamika politik adalah interaksi dan interdependensi antara lembaga yang menghasilkan negosiasi antar stakeholder dalam berjalannya aktifitas politik di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana arah dinamika politik saat ini.? Dan bagaimana masa depan sistem politik di Indonesia?

Dalam konteks berbangsa dan bernegara tentu ada yang diakukan oleh bangsa itu sendiri, yaitu memperhatikan keberlangsungan dalam sistem yang lebih besar (global). Sebagai sebuah entitas, tentu ada fungsi yang dilaksanakan oleh sistem politik. Sistem sebagai fungsi dalam negara memiliki peran penting yakni fungsi ekstraksi, fungsi distribusi, fungsi regulasi, dan fungsi simbolik. Dalam konteks pemerintahan sistem politik melaksanakan beberapa fungsi diantaranya: fungsi pelayanan publik, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pengaturan. Perjalanan sistem politik memiliki 3 tahap yaitu input, proses, dan output. Jika kita melihat dari sisi lain input ini diisi fungsinya oleh kekuatan politik di Indonesia seperti kelompok kepentingan contohnya Aliansi BEM Seluruh Indonesia yang menyampaikan tuntutan kepada unit sistem yang lain, yaitu unit konvensi yang dalamnya ada birokrasi atau pemerintah. Setelah proses input yang terjadi, maka masuklah kepada tahap yang kedua yakni proses yang mana dengan cara merespons dari tahap sebelumnya yakni input dengan menganalisis apakah masalah yang diajukan sudah sesuai atau tidak sesuai. Selanjutnya melangkah ke tahap ketiga yakni output yang dilakukan dengan cara adjustment oleh pemerintah dan kelompok atau golongan. Dengan sistem politik yang berjalan lancar seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, maka dinamika politik akan terus bergerak dan mencari ruang yang kosong di dalam politik itu sendiri.

Sekarang penulis mencoba melihat dinamika politik yang terjadi pada era Jokowi yang mana pada janjinya, Jokowi mencoba memantik isi kepala rakyat dengan 9 cita-citanya yang diangkat yakni “Nawacita”. Pada awalnya, beberapa rakyat Indonesia tertarik dengan Nawacita ini karena dianggap presiden yang lahir dari masyarakat biasa ingin membangun pikiran yang dimulai dengan kesederhanaan. Berjalannya kepemimpinan Jokowi, baru rakyat bisa menilai tidak selarasnya antara ide yang digagas di awal dengan keadaan realitas pada masyarakat. Dengan ide Nawacita yakni “Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman kepada Seluruh Warga Negara” dinilai sangat jauh dikarenakan pagar-pagar yang dibangun pada rezim saat ini. Perlindungan yang pada awalnya berniat memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat, ternyata bertolak belakang dengan yang terjadi. Masyarakat ditakut-takuti dengan regulasi yang membungkam kritisi rakyat di ruang publik. Represi terjadi dimana-mana terlebih dalam menyampaikan pendapat di muka publik. UU ITE yang menjerat dan dianggap sebagai gurita hukum, menjadi jebakan bagi rakyat yang memberikan kritik kepada rezim. Dengan dinamika politik yang hancur ini, rakyat menginginkan adanya perpanjangan tangan dari DPR sebagai fungsi pengawasan Lembaga Eksekutif di Indonesia demi terbentuknya sistem politik yang sehat. Sekarang, rakyat Indonesia menilai sistem politik pada saat ini cenderung lebih sentralistis (terpusat) kepada satu poros. Dengan sistem politik yang sentralistis ini, rakyat menilai sistem politik pada era Jokowi yaitu sistem politik otoriter.

Arah dinamika politik menuju Pemilu 2024 bergerak dengan cepat karena para Paslon mencari kuantitas suara di daerah-daerah. Penulis mencoba menganalisis arah dinamika Pemilu 2024 yang mana dinamika politiknya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan kualitas anak muda. Hal seperti itu pada dasarnya merupakan hal yang dasar dan rakyat merasa ide seperti itu terlalu rendah sebagai Presiden. Jika kita memandang sistem politik pada saat ini, dinamika politik seperti apa yang rakyat inginkan dan sistem politik seperti apakah yang seharusnya terjadi di masa depan. Dengan kemajuan zaman dan perkembangan globalisasi, maka rakyat menginginkan pemimpin bukan hanya pemimpi yang memiliki ide untuk membawa Indonesia lebih dikenal di taraf internasional. Maka dengan dikenalnya Indonesia di kancah internasional, sistem politik yang terjadi di masa depan tentunya akan berorientasi kepada Indonesia sebagai negara maju dan seluruh sektor dalam negeri akan bergerak demi menopang kiprah politik Indonesia di mata global.