Konten Media Partner

Bahas Isu Peningkatan IPM, Muda Mahendrawan: Pemprov Jangan Hanya Mengeklaim

24 Oktober 2024 15:52 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Paslon Gubernur dan Wagub Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan-Jakius Sinyor, saat debat perdana Pilgub Kalbar. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Paslon Gubernur dan Wagub Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan-Jakius Sinyor, saat debat perdana Pilgub Kalbar. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Hi!Pontianak - Salah satu isu krusial yang menjadi pembahasan dalam Debat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Barat adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ajang debat tersebut digelar perdana di Qubu Resort, Kubu Raya, pada Rabu, 23 Oktober 2024.
ADVERTISEMENT
Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 3, Muda Mahendrawan menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah provinsi selama ini cenderung tidak terkoordinasi dengan baik. Muda bilang, banyak program yang telah berjalan, tetapi arah kebijakannya kurang tepat, terutama dalam hal intervensi yang seharusnya lebih menguatkan tingkat kabupaten atau kota di Kalbar.
"Selama ini Pemprov hanya mengeklaim, peningkatan IPM itu dari desa, kecamatan, kabupaten atau kota, barulah ke provinsi," kata Muda.
Selama sesi debat berlangsung, Muda Mahendrawan menjawab pertanyaan dengan sangat tajam. Ia menekankan bahwa IPM bukan hanya soal agregat tingkat provinsi, tetapi juga harus diperhitungkan dari tingkat paling bawah, yakni desa, camat, hingga kabupaten.
Lebih lanjut, Muda mengatakan bahwa pemerintah provinsi tidak seharusnya mengeklaim keberhasilan hanya dari hasil kerja di bawah, tetapi perlu memperkuat intervensi secara langsung ke desa.
ADVERTISEMENT
"Langkah-langkah konkret untuk desa, seperti intervensi anggaran dan kebijakan langsung, perlu diprioritaskan untuk memastikan peningkatan IPM yang berkelanjutan," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muda juga menyoroti pentingnya penguatan sektor kesehatan, penanganan stunting, serta peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan di daerah-daerah. Menurutnya, intervensi anggaran untuk RSUD daerah dan puskesmas menjadi solusi konkret yang dapat diimplementasikan.