Demo DPRD Sintang, Massa Bawa Keranda Bertuliskan "Matinya Keadilan"

Demo Mei Bergerak di Kantor DPRD Sintang yang menyuarakan banyak hal, mulai dari pembangunan hingga kelangkaan BBM. Foto: Yusrizal/Hi! Pontianak

Hi!Sintang - Ratusan massa dari berbagai elemen melakukan aksi demo ke kantor DPRD Sintang, Kamis 4 Mei 2023. Dikesempatan itu massa membawa serta keranda dengan bertuliskan "Matinya Keadilan" dan "Omnibus Membunuhmu".

Demo dengan tajuk Mei Bergerak tersebut diikuti oleh PMKRI Sintang, GMNI Sintang, PMII Sintang, IMM Sintang, Aliansi Sopir Angkutan Sintang (ASAS), Forum Komunikasi Honorer Sintang, massa buruh serta organisasi lainnya.

Setelah berorasi di depan gedung DPRD Sintang, massa diterima untuk melakukan audiensi di ruang rapat paripurna. Dikesempatan itu, mereka menyuarakan berbagi keluhan masyarakat kepada wakil rakyat. Mulai dari kelangkaan BBM di pedalaman, pembangunan infrastruktur jalan, penolakan atas Omnibus Law, permasalahan honorer, investasi sawit yang belum mensejahterakan, hingga masalah sampah di eks Bandara Susilo Sintang.

Dedi Suripto, Ketua ASAS Sintang meminta permasalahan kelangkaan BBM di pedalaman harus jadi perhatian serius pemerintah. "Kami minta pemerintah memberikan solusi. Karena masyarakat di pedalaman sangat mengeluhkan kelangkaan BBM ini," kata Dedi.

aMassa membawa keranda dengan tulisan "Matinya Keadilan" dan "Omnibus Membunuhmu" saat demo di DPRD Sintang. (Foto: Yusrizal/Hi! Pontianak)

Sementara itu, Forum Komunikasi Honorer Sintang meminta agar mereka diperjuangkan supaya mendapatkan gaji yang layak, karena sampai saat ini masih di bawah standar. “Soal ada rencana penghapusan honorer, bagaimana nasib kami? Kami juga mau seluruh honorer diangkat menjadi PNS atau P3K tanpa tes,” pintanya.

Topan Aldo Rivaldi dari IMM Sintang menyoroti banyaknya desa di Kabupaten Sintang masuk dalam kawasan hutan. Oleh karena itu ia mendesak pemerintah agar mengeluarkan desa-desa tersebut dari kawasan hutan. Supaya masyarakat bisa mendapatkan hak atas tanah-tanah mereka yang sudah dikelola sejak zaman nenek moyang.

”Sampai hari ini belum ada gerakan progesif dari pemerintah untuk mengatasi hal ini. Artinya apa? Memang benar kita belum merdeka,” kata Topan.

Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny mengatakan bahwa terkait kelanggkaan BBM di Kabupaten Sintang khususnya di pedalaman, asiprasi masyarakat sudah didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. “Kedepan, perlu memang perlu dibuat regulasi. Agar BBM bisa sampai ke pelosok-pelosok dan tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.

Menjawab soal keluhan tenaga honorer, Ronny menyebut DPRD Sintang sudah memperjuangkannya. Hanya memang kebijakan soal pengangkatan ada di tangan pemerintah pusat. “Kemudian terkait banyak desa yang masuk kawasan hutan, kami akan mendorong agar dikeluarkan dari kawasan hutan,” jelasnya.

“Soal penanganan ruas jalan yang sudah dianggarkan, saya akan meminta Kominfo untuk menayangkan informasi tersebut melalui berbagai akun resmi pemerintah Kabupaten Sintang. Sehingga bisa diketahui berapa jalan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah sejak tahun 2015 hingga 2023 ini,” katanya.