DPRD Kalbar: Tak Ada Toleransi untuk TPPO

Proses pemulangan WNI korban TPPO dari wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar. Dok. KBRI Bangkok

Hi!Pontianak - 28 warga Kalimantan Barat menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar. Saat ini kepulangan para korban tersebut sudah dibantu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar bilang tidak ada toleransi untuk TPPO.

"Kejadian-kejadian seperti tidak perlu toleransi, jika memang ada dugaan terjadi perdagangan orang, penjualan orang maka segera saja untuk dilakukan pengecekan karena ini membahayakan warga Kalimantan Barat yang memang berusaha mencari kerja," tegas Zulfydar.

Wakil rakyat dari Fraksi PAN ini juga mengatakan akan terus memantau TPPO yang kerap terjadi di Kalbar yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain sehingga lebih mudah terjadi TPPO.

"DPRD Kalimantan Barat tetap memantau ini, kami berharap dengan Gubernur Kalbar yang baru, dapat meluaskan lapangan pekerjaan. Termasuk memudahkan izin usaha karena ini terkait dengan lapangan pekerjaan," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 699 korban TPPO di Myanmar berhasil diselamatkan dari daerah konflik bersenjata Myawaddi, Myanmar.

"Korban dijanjikan bekerja sebagai customer service di Thailand. Namun para korban justru dikirim ke Myanmar bekerja sebagai pelaku online scam dan korban tidak mendapatkan upah sesuai yang telah dijanjikan," ungkap Dirtipid PPA-PPO, Brigjen Pol Nurul Azizah dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jumat 21 Maret 2025 dilansir dari Kumparan.

Kebanyakan korban TPPO tersebut terlibat sebagai operator judi online, online scamming, dan love scamming.

"Jumlah warga negara yang telah dipulangkan sebanyak 699 tersebut berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Antara lain dari Sumut, kemudian Jakarta, Bangka Belitung, Jabar, Jatim, Jateng, Kalbar, Sulut, Riau, Kepri, Sumsel, dan lain-lain," tambahnya.