DPW PKS Kalbar Dorong Herd Immunity Lewat Vaksinasi Milenial

Pelaksanaan vaksinasi yang digelar oleh DPW PKS, di PCC. Foto: Dok Hi!Pontianak.

Hi!Pontianak - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pelaksanaan vaksinasi massal, di Pontianak Convention Centre (PCC), pada Minggu, 15 Agustus 2021. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

Salah satu mahasiswa di Pontianak, Ari Kuswandari yang mengikuti vaksinasi tersebut mengungkapkan pendapatnya terkait persyaratan vaksin yang menjadi salah satu syarat administrasi.

“Sebenarnya saya tidak setuju itu menjadi bentuk pemaksaan kepada masyarakat, dan pemerintah harusnya meyakini fungsi dari vaksin agar masyarakat percaya bukan vaksin menjadi sarat kemana-mana dan administrasi. Jadi masyarkaat masih ragu vaksin tersebut, harusnya lebih ke meyakini fungsi dan efektivitas dari vaksin kepada masyarakat,” jelasnya.

Ketua DPW PKS Kalbar, Arif Joni juga mengungkapkan pelaksanaan vaksinasi ini digelar untuk mendukung program pemerintah, dan mencapai herd immunity.

“Dengan kegiatan ini, mudah-mudahan bisa meringankan beban masyarakat, dan juga vaksinasi ini bisa terus kita lakukan sehingga herd immunity dapat kita capai,” paparnya.

Selain itu, Warga Pontianak, Suryadi yang juga melakukan vaksinasi mendukung adanya kegiatan ini. Ia berharap agar masyarakat lain dapat melakukan vaksinasi untuk menanggulangi permasalahan pandemi.

“Kesadaran kita bahwa kondisi negara seperti ini kalau tidak mau divaksin, selain tertular bisa menularkan orang lain. Selain itu kita juga mendukung program pemerintah yang telah bersusah payah untuk masyarakat agar terhindar virus corona ini, tapi ketika masyarakat tidak mendukung akhirnya pemerintah juga sulit untuk berhasil,” terangnya.

“Ini vaskin pertama datang bersama keluarga. Setelah divaksin sekarang biasa saja. Saya sebelum vaksin dipelajari dulu, jangan mudah percaya kepada informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan,” lanjutnya.

Suryadi berharap kepada pemerintah agar vaksin tidak dijadikan sebagai syarat administrasi, dan mempersulit masyarakat. Terlebih, saat ini stok vaksin di Kalbar masih terbilang kurang.

“Secara pribadi saya tidak setuju itu mempersulit masyarakat. Bahwa masyarakat kita mengurus administrasi pakai vaksin, itu mempersulit masyarakat bagaiamana masyarakat awam? Karena sampai sekarang baru berapa persen yang bisa divaksin, kebutuhan vaksin juga belum mencukupi semua. Sementara masyarakat ingin buat surat menyurat terkendala, itu bukan kebijakan yang baik,” pungkasnya.