Kemendagri Desak Pemprov Kalbar Sidak Pasar Agar Tak Ada Penimbunan Barang

Sekda Kalbar, Harisson. Foto: Dok Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Jelang Hari Raya Idul Fitri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rakor Pengendalian Inflasi Daerah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Rakor ini digelar setiap pekan, pada Selasa, 4 April 2023.

Terdapat 9 poin penting dari rapat koordinasi tersebut terkait hasil monitoring, dan evaluasi (Monev) dari Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ada beberapa upaya yang harus dilakukan dan dilaporkan Pemda, salah satunya adalah sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.

Kegiatan ini dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw, dan diikuti secara daring oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, didampingi Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan Sekda Provinsi Kalbar, Ignasius, dan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalbar, Frans Zeno beserta jajaran.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir Balaw kembali menyampaikan, agar terus menjaga, dan mengendalikan inflasi karena hal yang sangat berperan penting dalam kestabilan ekonomi rakyat Indonesia.

"Karena inflasi ini menyangkut kenaikan harga barang dan jasa, terutama yang berhubungan dengan produk produk kita. Semua survei yang kita lihat menjadi perhatian rakyat tentang kenaikan inflasi, kenaikan harga barang dan jasa, lapangan kerja serta isu-isu lain,” Tomsi Tohir.

Dia juga mengingatkan agar bersama-sama melihat tren kenaikan harga barang dan jasa pada setiap daerah, dengan memberikan perhatian pada barang-barang yang menjadi komoditas.

"Apa saja yang perlu diatensi dan perlu diintervensi khusus, apalagi sekarang sudah masuk di pertengahan bulan Suci Ramadhan. Dan biasanya harga bahan pokok di bulan Suci Ramadhan dan memasuki Hari Raya Idul Fitri, juga mengalami peningkatan permintaan,” tambahnya.

Adapun saat ini hasil survei untuk inflasi di daerah-daerah terkendali dan cukup baik, namun masih terdapat beberapa daerah yang menjadi perhatian dalam tahap pengendalian inflasi.

"Oleh karena itu, saya berharap kepada daerah yang belum maksimal dalam menjaga kestabilan harga guna mempermudah dalam mengendalikan inflasi," terangnya.

Pada rakor kali ini pihaknya menyimpulkan bahwa ada 9 poin penting terkait hasil monitoring dan evaluasi (Monev) dari Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Beberapa upaya yang harus dilakukan dan dilaporkan Pemda di antaranya:

1. Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia

2. Rapat teknis tim pengendali inflasi daerah

3. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting

4. Pencanangan gerakan menanam

5. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait

6. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang

7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan

8. Merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi

9. Memberikan bantuan transportasi dari APBD.