Peran Humas Pemerintah dalam Diplomasi Digital

photo narasumber dan peserta Bakohumas Diplomasi digital. doc. Kemlu RI

Banyak orang (termasuk saya) mengartikan diplomasi sebagai tugas diplomat saja. Pekerjaan penting dan berat yang harus melakukan serangkaian acara yang sesuai dengan protokoler karena membawa nama negara. Kenyataannya tidak, terutama bagi humas pemerintah yang memiliki tugas menggambarbaikkan institusinya, dan umumnya masyarakat Indonesia yang punya tugas juga untuk menggambarbaikkan personal dan keluarganya masing-masing. Kedua pihak ini pada intinya juga memiliki tugas untuk mencipta gambar baik Indonesia di mata dunia. Melalui apa?

Selasa, 27 Februari lalu saya berkesempatan mengikuti acara Forum Bakohumas (Badan Koordinasi Humas) tentang Diplomasi Digital untuk Penguatan Nation Branding Indonesia di Bandung Jawa Barat. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri ini diselenggarakan secara hybrid. Saya sendiri hadir secara langsung bersama kurang lebih 50 peserta lain dari beragam Kementerian/Lembaga.

Pada forum tersebut dijelaskan bahwa diplomasi adalah proses negosiasi dan interaksi antarnegara atau antarsubjek internasional untuk mencapai tujuan bersama, mengatasi konflik, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Proses ini melibatkan penggunaan diplomasi politik, ekonomi, budaya, serta komunikasi untuk menggambarbaikkan Indonesia, sehingga proses promosi dan kerja sama Indonesia dengan negara-negara dunia akan berjalan sesuai yang diharapkan. Sekali lagi, tugas tersebut, bukan hanya tugas diplomat, namun juga tugas seluruh anak bangsa pada umumnya dan humas pemerintah pada khususnya.

BLESSING IN DISGUISE

Tentu semua paham bahwa -apalagi setelah pandemik- digitalisasi telah merambah ke hampir semua lini di kehidupan masyarakat, termasuk diplomasi.

Dahulu, cerita Mas Yoyok Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, bahwa untuk melakukan diplomasi prosesnya Panjang. Pertama harus bersurat dulu, kemudian menunggu jawaban surat, setelah itu menentukan lokasi pertemuan, di mana pertemuan itu harus formal, harus di lokasi tertentu, dan protokoler lainnya. Mas Yokok yang merupakan salah satu narasumber pada acara tersebut mengatakan bahwa semenjak pandemik, diplomasi manual secara perlahan mulai tertinggal, digantikan dengan diplomasi menggunakan menggunakan digitalisasi yang semakin hari perkembangannya semakin pesat.

Menguatkan pandangan Mas Yoyok, akademisi dari Universitas Katolik Parahyangan Albert Wibisono mengatakan bahwa seburuk apapun covid pada dunia, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ia membuat banyak pihak menjadi melek digital. Sebut saja missalnya, guru, pengusaha, motivator, praktisi, yang begitu cepat menyesuaikan diri beraktivitas dengan digital ini, termasuk diplomat.

Terlepas dari imbas covid, diplomasi digital menjadi semakin penting dalam hubungan internasional. Melalui penggunaan media digital, para diplomat terbiasa menggunakannya untuk melaksanakan tugas melalui dialog terbuka dalam mempromosikan, membangun citra, dan menjembatani kesenjangan komunikasi. Diplomasi digital menjadi platform yang dinamis untuk memperkuat hubungan bilateral dan memahami lebih baik pandangan bersama.

para narasumber. doc. Kemlu RI

Berkaitan nation branding, diplomasi digital memiliki peran kunci. Melalui media digital, situs web resmi, dan media digital lainnya milik negara dapat menyajikan narasi yang kuat tentang identitas, nilai, dan prestasi Kementerian/Lembaga yang artinya secara langsung identitas, nilai dan prestasi Indonesia. Dengan kreativitas dalam konten digital, masing-masing Humas Pemerintah dapat memperkuat daya tarik negara, menarik investasi, mendukung pariwisata, dan membangun kepercayaan global terhadap citra nasional.

Peran humas pemerintah dalam diplomasi digital sangat kunci juga. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola citra negara di masing-masing website dan media digital yang dimiliki. Termasuk memfasilitasi komunikasi terbuka, dan mengatasi isu-isu sensitif dengan transparan. Humas pemerintah dalam diplomasi digital, dapat diperkuat kerja sama internasional, membangun kepercayaan publik, dan mendukung tujuan luar negeri secara efektif dan efisien.

Beberapa cara yang biasa dilakukan Humas Pemerintah bisa ditingkatkan lagi terutama jika harus dikaitkan dengan diplomasi digital. Mencipta gambar positif di media sosial, menyebarkan informasi yang akurat, dan berinteraksi secara proaktif dengan masyarakat internasional. Para corong pemerintah juga dapat menggunakan media digital untuk mempromosikan kebijakan luar negeri, menjelaskan posisi negara, serta memfasilitasi dialog terbuka untuk memperkuat hubungan bilateral melalui pemberitaan di website dan menciptakan konten-konten yang bertujuan untuk menggambarbaikkan Indonesia di mata dunia.

Secara khusus, Humas Pemerintah yang bertugas sebagai admin media sosial bisa melakukan banyak hal berkaitan dengan diplomasi digital. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan strategi komunikasi pemerintah. Mereka bisa merancang konten yang informatif dan menarik, mengelola interaksi dengan pengguna, serta memantau perkembangan isu-isu terkini. Keahlian dalam menjaga citra positif negara, responsif terhadap pertanyaan atau kritik, dan kemampuan untuk memahami dinamika media sosial menjadi keterampilan kunci bagi admin media sosial dalam mendukung upaya diplomasi digital pemerintah.

Albert Wibisono juga mengatakan, pada prakteknya semua konten-konten yang ada di media digital Kementerian/Lembaga di Indonesia sudah menjadi bagaian dari diplomasi digital. Untuk lebih baiknya, menurutnya, dibutuhkan tambahan caption dalam Bahasa Inggris, agar lebih mengena bagi masyarakat internasional. (azh)