Marciana : Pembangunan Zona Integritas Sejalan dengan Prinsip Good Governance

Doc. Humas Kemenkumham NTT

Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone memberikan penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIB Ende, Senin (13/2/2023).

Ende - Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone memberikan penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIB Ende, Senin (13/2/2023). Kunjungan kerja dilaksanakan bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, I Gusti Putu Milawati, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Erni Mamo Li, dan JFT Analis Hukum Ahli Madya, Dientje Elensia B. Logo.

"Pembangunan Zona Integritas sejalan dengan good governance untuk mencegah adanya korupsi, kolusi dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar Marciana di hadapan Kepala Lapas Ende, Antonius H. Jawa Gili beserta jajaran.

Lebih lanjut dikatakan, Lapas Ende merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Di dalam proses pembinaan, ada juga hak-hak WBP yang harus dipenuhi sebagai bentuk pelayanan di dalam Lapas. Salah satunya, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Selain WBP, penerima layanan juga meliputi keluarga WBP dan internal pegawai. Untuk internal, pelayanan yang diberikan seperti mengurus kenaikan pangkat dan gaji.

"Selalu laksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prosedur yang baik dan tepat, akuntabel, serta laksanakan pelayanan tanpa adanya pungli dan gratifikasi. Buat inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," jelasnya.

Marciana menambahkan, Pembangunan Zona Integritas juga harus dimulai dengan disiplin. Seluruh jajaran Lapas Ende agar menjunjung tinggi disiplin, baik dalam pelaksanaan apel pagi dan sore, maupun pada saat bekerja dan memberikan pelayanan publik. Termasuk disiplin dalam melaksanakan pemenuhan target kinerja dan anggaran. Percepatan pelaksanaan anggaran diawali dengan menyusun rencana kerja dan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang dituangkan dalam Halaman III DIPA.

"Jangan lupa untuk melaksanakan transaksi belanja pengadaan pada e-Katalog Sektoral Kumham berkaitan dengan percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)," imbuhnya.

Marciana juga berpesan agar jajaran Lapas Ende terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kantor Wilayah jika ada hal-hal menyangkut penyerapan anggaran dan penggunaan PDN yang masih belum dipahami. Termasuk di dalam melakukan penataan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).

Selain itu, jelang Pemilu Serentak 2024, Marciana mengingatkan seluruh jajaran Lapas Ende untuk menjaga netralitas ASN seperti yang sudah diikrarkan. ASN harus bersikap netral, salah satunya dengan bijak menggunakan sosial media. (Humas/rin)

***

Kemenkumham NTT | Kakanwil Marciana Jone