Peta Ekonomi Prabowonomics: Di mana Posisi Rakyat?

sumber foto: Pixabay (https://pixabay.com/photos/man-farmer-nature-blitar-java-7054014/)

Pasca dilantik menjadi Presiden pada tanggal 20 Oktober 2024, Kebijakan ekonomi Prabowo atau di kenal dengan Prabowonomics memfokuskan pembangunan ekonomi yang berbasis pada kedaulatan pangan, energi dan peningkatan daya saing industri nasional seperti yang tertuang di dalam asta cita Prabowo-Gibran. Kebijakan ini menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan penghapusan kemiskinan absolut dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi.Tentunya dalam realisasi kebijakan skala makro harus memperhatikan Kondisi Geopolitik Global, Perubahan Iklim, Ketidakpastian Ekonomi Global, Ancaman Pandemi Baru, Disrupsi Kecerdasan Buatan, dan beberapa faktor eksternal lain yang menjadi hambatan laju pertumbuhan ekonomi kedepannya.

POSISI RAKYAT DALAM KEBIJAKAN PRABOWONOMICS

Untuk mewujudkan asta cita dan kemandirian ekonomi, pemerintah perlu mengatur mekanisme pasar dan menciptakan sistem ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan, dengan melibatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan ekonomi bukan sebagai objek Eksploitasi. Ini mencerminkan sebuah perspektif bahwa pentingnya peran aktif rakyat dalam proses pembangunan ekonomi, serta menentang sistem yang hanya memanfaatkan rakyat sebagai alat untuk keuntungan segelintir pihak. Dalam kerangka ini, pembangunan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai pertumbuhan angka-angka ekonomi (seperti PDB), tetapi juga sebagai proses pemberdayaan masyarakat menuju sumber daya manusia yang unggul yang akan mengarah pada peningkatan kualitas hidup secara merata. Atau jika kita meminjam bahasanya Robert Lucas dalam “Rational Expectations Theory” menyatakan bahwa Kebijakan ekonomi juga harus mempertimbangkan bahwa orang akan menyesuaikan harapan mereka terhadap kebijakan yang diambil. Jika kebijakan dianggap tidak dapat diandalkan atau tidak kredibel, maka dampaknya bisa berkurang atau bahkan berlawanan dengan tujuan yang diinginkan. Robert menekankan poin bahwa Jika pemerintah sering mengubah kebijakan fiskal dan moneter yang dapat di prediksi menggunakan informasi yang tersedia kemungkinan tidak akan efektif karena individu dan pasar sudah menyesuaikan perilakunya terhadap kebijakan tersebut. 

EKONOMI KERAKYATAN SEBUAH JALAN KELUAR

Ekonomi Kerakyatan adalah konsep yang dikembangkan oleh Sumitro Djojohadikusumo, seorang ekonom terkemuka Indonesia, yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pusat dan subjek utama dalam pembangunan ekonomi, bukan hanya sebagai objek eksploitasi atau sekadar penerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Ada tiga dimensi ekonomi kerakyatan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, pertama, keseimbangan antara pembangunan ekonomi; Kedua, pemerataan kesejahteraan; dan pengentasan kemiskinan. Diatas semuanya ada kepentingan rakyat banyak, terutama mereka yang berada di kalangan bawah yang harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam merumuskan program. Ini konsep dasar yang harus di pahami bersama. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan berbagai program prioritas seperti makan siang gratis, swasembada pangan, swasembada energi dan penguatan investasi dan program-program lain harus benar-benar memperhatikan warisan ekonomi kerakyatan dalam merumuskan setiap setiap program agar ciri khas ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ekonomi kerakyatan mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa Rakyat harus di libatkan secara pro aktif dalam setiap program tanpa pernah memandang suku, ras, bahkan agama. Semuanya bekerja membangun Indonesia yang di cita-citakan. Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia dengan percepatan pengentasan kemiskinan, Indonesia tanpa stunting, Indonesia yang sehat. Sekali lagi, atas nama bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kami titipkan ekonomi kerakyatan warisan sejarah yang hampir punah untuk di lestarikan kembali di bawah kepemimpinan bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang adil makmur dan sejahtera.