Kelas Menengah Terpuruk: Fondasi Ekonomi di Ambang Runtuh?

Suasana gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Kelas menengah Indonesia sedang terancam. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kelas menengah di Indonesia terus menyusut. Pada 2019, kelas menengah mencapai 57,33 juta orang. Pada 2024, jumlahnya menurun menjadi 47,85 juta orang. Pada saat yang sama, kelompok menuju kelas menengah justru bertambah.

Sebagaimana publik mengetahui, kelas menengah yang kini menghadapi krisis serius justru selama ini jadi penopang ekonomi,. Lalu, apa yang membuat kelas menengah begitu rapuh di tengah turbulensi ekonomi?

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa kelas menengah berkontribusi lebih dari 80% terhadap pengeluaran nasional. Meski demikian, sebagian besar dari mereka berada di ambang "turun kelas." Mereka tergolong dalam kelompok yang mudah terhempas oleh guncangan ekonomi. Rentang pendapatan kelas menengah pada 2024 adalah Rp 2.040.262 hingga Rp 9.909.844, tetapi modus pengeluaran mereka hanya Rp 2.056.494, yang sangat dekat dengan batas bawah.

Mengapa kelas menengah kita begitu rentan? Ada banyak faktor yang saling terkait, tapi satu yang jelas: kelas menengah tidak cukup kuat menghadapi tekanan ekonomi global yang kian ganas. Krisis ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal bagaimana negara mengelola dan melindungi kelompok ini.

Ibarat kelas menengah sebagai tulang punggung ekonomi. Ketika tulang punggung ini melemah, tubuh ekonomi akan lumpuh. Ini bukan hanya persoalan kelas sosial, melainkan juga ancaman serius terhadap stabilitas nasional.

Kegagalan mempertahankan kelas menengah dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar.

Amukan Gelombang PHK Sektor Manufaktur

Pertanyaannya, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Sektor manufaktur, yang selama ini menjadi tumpuan banyak pekerja kelas menengah, mengalami kontraksi serius. Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke level 48,9 pada Agustus 2024, yang menunjukkan penurunan aktivitas produksi. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran.

Efisiensi berarti PHK. Pada Agustus 2024, 45.762 pekerja kehilangan pekerjaan. Banyak dari mereka adalah pekerja kelas menengah. PHK ini berdampak langsung pada penurunan pendapatan, yang pada akhirnya membuat mereka jatuh ke dalam kemiskinan.

Selain itu, pergeseran besar dalam struktur ketenagakerjaan juga memengaruhi stabilitas kelas menengah. Semakin banyak orang berpindah dari sektor formal ke sektor informal. Sektor informal cenderung memberikan pendapatan yang lebih rendah dan kurang stabil. Data BPS menunjukkan bahwa pada 2024, 40,64% dari tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal, naik dari 38,29% pada 2019.

Kondisi ini menciptakan dilema. Di satu sisi, kelas menengah masih menjadi motor penggerak konsumsi. Namun di sisi lain, mereka semakin terpuruk dalam ketidakpastian ekonomi. Pekerjaan informal memang menyediakan peluang, tetapi tidak menawarkan kepastian jangka panjang. Sebagian besar dari mereka juga tidak memiliki jaminan sosial yang layak.

Menanti Kebijakan yang Berpihak pada Kelas Menengah

Dapat dianalogikan kelas menengah sebagai sebuah kapal besar di tengah badai ekonomi. Kapal ini terus dihantam ombak, dan meski berusaha bertahan, lambung kapal mulai retak. Jika pemerintah tidak segera memperkuat struktur kapal ini, kapal tersebut bisa tenggelam, dan bersamanya, ekonomi nasional.

Oleh karenanya, pemerintah harus segera melindungi kelas menengah dengan kebijakan yang jelas dan tegas. Kelas menengah memerlukan jaring pengaman sosial yang kuat. Program-program bantuan harus dirancang bukan hanya untuk masyarakat miskin, tetapi juga untuk mencegah kelas menengah jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Selain itu, pemerintah perlu mendorong revitalisasi sektor manufaktur. Industri ini adalah salah satu sumber utama pekerjaan bagi kelas menengah. Jika sektor ini terus terpuruk, jumlah PHK akan semakin meningkat, dan kelas menengah akan semakin terancam. Insentif untuk industri harus diberikan untuk menjaga agar roda ekonomi tetap berputar.

Tidak kalah penting, pemerintah perlu memfasilitasi pelatihan dan pendidikan ulang bagi pekerja yang terkena PHK. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan di sektor-sektor tradisional perlu beradaptasi dengan perubahan zaman. Pemerintah harus memastikan bahwa kelas menengah memiliki keterampilan yang relevan untuk bersaing di sektor-sektor baru.

Saat ini, kelas menengah Indonesia berada di ambang krisis besar. Mereka adalah fondasi ekonomi yang mulai retak di tengah ketidakpastian global. Pemerintah harus segera bertindak untuk melindungi kelas menengah. Kebijakan yang kuat, perlindungan sosial yang memadai, serta strategi revitalisasi industri adalah kunci untuk mencegah kehancuran kelas menengah. Apa yang dilakukan pemerintah selanjutnya akan menentukan masa depan kelas menengah dan ekonomi Indonesia.