Semua Mau Jadi Presiden

Ilustrasi Presiden Joko Widodo Foto: hersubeno

Catatan Ilham Bintang

Untuk kesekian kali, isu reshuffle kabinet kembali merebak hari-hari ini. Kemarin isu itu ditanggapi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Ia mengatakan, saat ini banyak permasalahan yang harus ditangani pemerintah secara cepat. Reshuffle dibutuhkan karena kondisi ekonomi global sangat dinamis. Pemerintah harus responsif dalam menghadapi berbagai persoalan. Pernyataan Pratikno yang setengah mengkonfirmasi isu disampaikan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (2/6).

Hak Prerogatif Presiden

Merombak kabinet atau mengganti menteri, memang hak prerogatif Presiden. Tinggal berani atau tidak? Bukankah sudah berkali-kali juga "diancamkan" Presiden Jokowi, namun belum terealisasi. Tidak ada halangan kapan pun mau dilakukan. Bisa tengah malam terpikir, besok pagi eksekusi. Paling-paling dinyinyirin oleh "buzzeRp" yang telanjur menggantungkan hidup dari menteri yang lengser.

Perbaikan kinerja dan citra

Sudah benar langkah Presiden Jokowi mengambil opsi reshuffle dua tahun sebelum lengser. Demi memperbaiki kinerja kabinet yang beberapa waktu ini berjalan ugal-ugalan seperti dituduhkan para pengamat. Contohnya, kemelut minyak goreng yang sudah lebih 6 bulan belum ketemu ujungnya.

Itulah saya duga salah satu efek dari sebagian anggota kabinet bekerja sambil melaksanakan agendanya cari perhatian rakyat untuk menjadi presiden. Secara terselubung maupun terang-terangan. Tanpa malu memanfaatkan pelbagai fasilitas negara demi kepentingan ambisi pribadi semata. Abai mengira milik negara seakan milik keluarga.

Reshuffle adalah sebaik-baik hal yang memang harus dilakukan Jokowi demi menyelamatkan citra pemerintahannya menjelang berakhir.

Reshuffle jauh lebih baik ketimbang "bermain" dengan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI dengan berbagai alasan yang terasa dikarang-karang. Yang membuat negeri gonjang ganjing.

"Permainan" itu telah dirasakan sendiri dampaknya oleh Presiden Jokowi. Kontan mereduksi popularitas dan tingkat kepuasan publik yang pernah mencapai puncaknya dari hasil survei lembaga polling.

Saling klaim

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dua tahun lagi. Relatif masih cukup waktu berbenah supaya Presiden Jokowi dapat meninggalkan legacy yang bisa dikenang rakyat. Namun, bagi para politikus itu waktu singkat untuk mempersiapkan diri maju menjadi Presiden RI. Itu sebabnya, sejak tahun lalu khalayak sudah mulai kebanjiran pesan-pesan dari politikus yang merasa (sendiri) berpeluang menjadi Presiden RI periode berikutnya (2024-2029).

Pesan-pesan itu bisa dilihat di pelbagai platform. Di jalan-jalan umum dalam bentuk baliho, spanduk, umbul-umbul, dan sebangsanya hingga pelbagai konten di media sosial. Kalau politisi punya kuasa dan uang maka wajahnya tambah menyebar lagi di layar ATM, di seluruh bandara dan pelabuhan maupun stasiun KA lewat neon sign, atau ruang-ruang milik negara yang berada dalam kewenangan yang bersangkutan. Jangan tanya itu boleh atau tidak. Kesangsian itu mudah dipatahkan. Cukup merujuk pada aturan UU. Ada pasal tidak yang mengatur itu secara eksplisit. Selama larangan tidak tertulis eksplisit, sikat saja. Jangan bicara etika moral, seperti falsafah klasik "ngono yo ngono ning ojo ngono" rasanya itu tidak dihiraukan lagi. Lihat saja, awal tahun ini kampanye semakin meningkat intensitasnya.

Tidak hanya di jalan umum, tetapi masuk ke jalur pribadi lewat WA dan saluran lainnya. Tiap hari. Setuju atau tidak setuju dengan broadcast itu, bukan urusan yang punya gawe. Anda marah dan coba protes dengan menyebarkan ke publik, apalagi sampai viral, itu malah menguntungkan. Memang itu yang ditunggu. Dari situlah datangnya viral. Ada pemahaman atau bahasa baru dalam dunia politik. Dibully pun mereka senang. Karena itu berarti dibicarakan dan dibahas. Polling akan memasukkan pada penghitungan tingkat popularitas sang tokoh. Catatan polling tidak menyeleksi itu perbincangan baik atau sebaliknya mengenai sang tokoh.

Menguntungkan Jokowi

Fenomena semua tokoh mau jadi Presiden RI, sebenarnya menguntungkan Presiden Jokowi. Tidak usah memikirkan apalagi upaya untuk memperpanjang masa jabatannya. Apalagi sampai mengubah konstitusi yang membolehkan Presiden RI menjabat lebih dari dua kali. Seperti yang pernah dikemukakan beberapa kolega dan menteri pembantunya. Sebut, misalnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Semuanya mengemukakan alasan, perpanjang demi kesinambungan penanganan COVID-19 di Tanah Air dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Ingat yang saya sebut tadi "pemahaman baru"? Geger yang timbul kemungkinan besar memang bagian dari strategi demi mendulang suara untuk kebutuhan dicatat polling. Sebab semua yang menyuarakan itu adalah tokoh-tokoh yang ngebet mau jadi presiden. Semuanya juga melekat dalam pemerintahan Jokowi. Yang selama ini sudah bekerja menjalankan program-program berdasar hanya visi Presiden. Kampanye Airlangga Hartarto memfokuskan klaim keberhasilan menangani COVID-19. Soal pertumbuhan ekonomi, digambarkan begini: "Indonesia Ranking 1 pertumbuhan ekonomi". Tak lupa sebagai ketua KPC PEN, pihaknya pun mengeklaim sudah mengeluarkan bantuan Rp 1.776,27 T untuk penanggulangan pandemi.

"Anggaran bantuan terbesar sepanjang sejarah RI," tulisnya di flyer bergambar dirinya.

Program PEN itu juga diklaim "telah menyelamatkan 88,42 juta orang nggak jadi nganggur". Memang betul ada kesulitan kita mencerna pesan-pesan tersebut sebab, kita semua tahu, krisis minyak goreng sampai menelan dua korban tewas akan menjadi jejak digital kekacauan kabinet, khususnya menteri bidang ekonomi. Rakyat cukup dibagi uang Rp 300 ribu, dianggap urusan selesai.

Mestinya Jokowi tinggal duduk manis, tenang-tenang merancang rencana ke depan setelah lengser. Santai saja seperti Menteri BUMN, Erick Thohir yang memasang fotonya di mana-mana, walaupun BUMN banyak masalah, dan menderita kerugian besar. Atau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang juga mengeklaim keberhasilan sektor pariwisata. Dan, Prabowo Subianto yang tetap memelihara harapan untuk menjadi RI 1.

Belum lagi Puan Maharani, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Andhika Pratama, La Nyalla Mattalitti, dan banyak lainnya yang dicatat oleh lembaga survei diunggulkan menjadi Pemimpin Bangsa yang akan datang. Jokowi tidak usah gundah. Bekerja saja dengan baik memimpin kabinet supaya Husnul Khotimah. Itu sudah sama artinya Jokowi menaruh telur di dalam banyak keranjang. Siapa pun yang terpilih akan mengenangnya dan hakul yakin semua proyek yang ditinggalkan akan lanjut, kalau tersedia cukup anggaran. Jangan lupa pula kiprah Luhut Binsar Panjaitan. Jabatannya sudah ditumpuk di 12 lembaga. Terbaru menangani urusan Minyak Goreng.

Pendeknya, siapa pun yang jadi Presiden RI, mestinya Indonesia akan baik-baik saja. Selebihnya, tinggal menunggu keputusan Tuhan dan rakyat.

Saya kira rakyat sudah cukup pengalaman dan matang setelah berkali-kali mengikuti Pemilu dan Pilpres. Niscaya mereka pun sudah paham ada dua golongan yang tidak boleh dipercaya jadi pemimpin. Yang pertama, "yang tidak mau". Dan, yang kedua: "yang terlalu mau". Tinggal ingat saja pesan bijak siaran TVRI di zaman dulu dalam setiap kali siaran iklan.

"Banyak penawaran, teliti sebelum membeli". Setuju?