Pemerintah Menaikkan Harga BBM Bersubsidi Lagi, Apakah Tepat?

Sumber gambar: dokumen pribadi.

Kenaikan harga minyak mentah dunia yang diakibatkan oleh terjadinya perang Rusia Ukraina sejak Februari lalu. Menimbulkan banyak permasalahan bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini mengakibatkan pemerintah Indonesia harus mengambil langkah untuk mencegah dampak negatif dari permasalahan ini. Pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran subsidi terhadap BBM jenis Pertalite dan Solar.

Hingga awal September ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi dan kompensasi BBM sebesar 502,4 triliun rupiah. Namun angka ini dianggap sudah terlalu besar dan sudah terlalu membebani APBN tahun ini. Apalagi anggaran subsidi dan kompensasi BBM ini adalah anggaran yang konsumtif. Jika dijabarkan, seolah-olah kita membakar uang triliunan rupiah setiap harinya hanya untuk subsidi dan kompensasi BBM. Sehingga hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemberlakuan kebijakan ini.

Setelah melakukan evaluasi, tepat pada tanggal 3 September 2022 pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar, kenaikan ini diberlakukan mulai pukul 14.30 WIB. Harga Pertalite naik menjadi Rp 10.000, sedangkan Solar naik menjadi Rp 6.800. Harga BBM non subsidi jenis Pertamax juga ikut naik menjadi Rp 14.500. Naiknya harga BBM ini tentunya memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah berkurangnya beban belanja negara untuk subsidi dan kompensasi BBM.

Sedangkan dampak negatifnya adalah bagi perekonomian Indonesia. BBM yang merupakan komponen biaya variabel produksi barang dan jasa. Akan mendorong perusahaan untuk menaikkan harga jual barang dan jasanya. Akibatnya, ini akan menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum atau yang sering kita kenal dengan inflasi.

Naiknya harga barang dan jasa ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Jumlah pendapatan yang cenderung tetap tidak diimbangi oleh jumlah pengeluaran yang makin meningkat.

Turunnya tingkat daya beli masyarakat akan terus menghadirkan dampak-dampak lainnya. Perputaran ekonomi di masyarakat akan menurun. Dan dapat menurunkan tingkat pendapatan bagi masyarakat lain yang terdampak. Sehingga dapat dipastikan pertumbuhan ekonomi nasional akan terganggu dan cenderung menurun.

Jika ditelisik lebih mendalam, sebenarnya pemerintah bisa saja mengambil kebijakan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi dengan mengambil langkah-langkah kebijakan tertentu. Setidaknya ada beberapa kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah agar tetap menjual harga BBM subsidi dengan harga lama. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

Pertama, pemerintah dapat melakukan kerjasama pembelian minyak dengan Rusia. Dimana pemerintah Rusia, memang sudah menawarkan penjualan minyak ke Indonesia dengan harga 20 persen lebih murah dari harga minyak mentah global.

Kedua, pemerintah melakukan perbaikan sistem penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat. Dengan melakukan pendataan siapa saja yang berhak memakai BBM subsidi. Dan kemudian, setiap kendaraan bermotor yang berhak memakai BBM subsidi diberikan tanda berupa barcode yang bisa discan oleh karyawan SPBU sebagai bukti bahwa orang tersebut berhak memakai BBM subsidi.

Ketiga, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi setiap harinya terhadap kendaraan pribadi dan beberapa kategori kendaraan bermotor lainnya.

Keempat, pemerintah menggandeng Kepolisian Republik Indonesia untuk mengawasi berjalannya aturan-aturan tersebut. Sehingga kebijakan-kebijakan diatas bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Dengan memberlakukan keempat kebijakan diatas, ini dapat menekan angka belanja anggaran subsidi dan kompensasi BBM. Namun, juga dapat mencegah terjadinya inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi apalagi pada masa krisis global pasca pandemi dan perang Rusia Ukraina. Usulan kebijakan-kebijakan diatas diharapkan menjadi solusi terbaik bagi pemerintah dan masyarakat agar sama-sama menemukan jalan tengah. Baik untuk pemerintah khususnya dari sisi anggaran, dan baik juga bagi masyarakat khususnya dari sisi perekonomian.