Contoh Soal SKB Kemenkumham dan Kunci Jawabannya

Ilustrasi SKB CPNS 2021 di Kemenkumham. Foto: Nyoman Hendra Wibowo/ANTARA FOTO

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan segera melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagai tahap akhir seleksi CPNS 2021.

Jika sesuai jadwal seleksi tahap 2, Kemenkumham akan melangsungkan SKB pada 27 November-18 Desember mendatang.

Adapun jumlah kebutuhan formasi yang tersedia di Kemenkumham adalah sebanyak 4.558 orang yang terbagi menjadi 12 jabatan dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat sampai S-2.

Menurut Pengumuman Nomor: SEK.KP.02.01-520, materi SKB Kemenkumham terdiri dari materi substansi jabatan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) serta wawancara dan Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK).

Nah, bagi Anda yang mengikuti SKB CPNS 2021 di Kemenkumham, sebaiknya persiapkan diri mengikuti ujian dengan mengerjakan latihan soal.

Berikut contoh soal SKB Kemenkumham dan kunci jawabannya, dikutip dari buku Super DIKTAT CPNS 2019-2020 oleh Tim Kompas Ilmu.

Perlu diingat bahwa soal CPNS bersifat rahasia. Jadi, contoh soal berikut hanyalah gambaran untuk memudahkan Anda memprediksi jenis soalnya.

Contoh Soal SKB Kemenkumham

Ilustrasi contoh soal SKB Kemenkumham. Foto: iStock

1. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 adalah…

A. Pelaksana negara tertinggi

B. Pemegang kedaulatan negara

C. Pelaksanaan pemerintah negara tertinggi

D. Penjelmaan dan pelaksana kedaulatan rakyat

E. Pembuat Kebijaksanaan tertinggi dalam negara

2. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan pemerintah negara dalam arti sempit dilaksanakan oleh…

A. Presiden

B. Menteri

C. Mahkamah Agung

D. Dewan Perwakilan Rakyat

E. Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika yang dikenal dengan teori pemisah kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan…

A. Presiden dalam kekuasaan DPR

B. DPR dalam kekuasaan presiden

C. DPR dalam kekuasaan Mahkamah Agung

D. Mahkamah Agung dalam kekuasaan presiden

4. Proses pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui…

A. Perjanjian, traktat, dan ratifikasi

B. Perjanjian, pendahuluan, dan traktat

C. Perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi

D. Perundingan, ratifikasi, dan penandatanganan

E. Ratifikasi, perundingan, dan penandatanganan

5. Kehilangan kewarganegaraan menurut UU No. 62 tahun 1958 dapat disebabkan oleh…

A. Memiliki paspor dari negara lain

B. Menyimpan kekayaan di luar negeri

C. Mendirikan perusahaan di luar negeri

D. Membawa modal yang besar ke luar negeri

E. Menetap dalam waktu yang lama di luar negeri

6. Kesejahteraan sosial yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 meliputi...

A. Berhak atas pekerjaan

B. Memajukan kebudayaan

C. Hak mendapat pendidikan

D. Fakir miskin dan anak terlantar

E. Bumi dan air untuk kemakmuran rakyat

7. Tujuan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adalah…

A. Hasil buah pikir wakil rakyat

B. Melakukan perubahan tertulis

C. Pembuatan undang-undang baru

D. Menciptakan konsep yang menarik

E. Penyesuaian dengan keadaan terbaru

8. UUD 1945 hasil amandemen pada pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 menyebutkan pemilu dilaksanakan untuk memilih…

A. Anggota DPR/MPR, DPR

B. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD

C. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD, presiden

D. Anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden

E. Anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, DPRD provinsi, dan DPRD kota kabupaten

9. Kebaikan demokrasi dengan sistem parlementer adalah…

A. Stabilitas politik dan pemerintahan lebih terjamin

B. Pengaruh rakyat terhadap politik pemerintah desa

C. Pemerintah tidak dibayangi dengan adanya krisis cabinet

D. Pemerintah selama jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR

E. Pemerintah punya waktu untuk melaksanakan programnya

10. Sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, pertanggungjawaban presiden mengenai pelaksanaan GBHN adalah…

A. Wewenang fraksi yang terbesar di MPR

B. Usul DPR yang disampaikan kepada MPR

C. Tugas MPR yang dinyatakan dalam UUD 1945

D. Wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara

E. Kewajiban MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat

Kunci Jawaban

(ADS)