Bambang Purwanto: Kebijakan Minyak Goreng Murah Justru Bangkrutkan Petani Sawit

Anggota DPR RI Komisi IV Dapil Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto. Foto IST

InfoPBUN, JAKARTA - Imbas kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) untuk menurunkan harga minyak goreng (migor) dalam negeri, justru berdampak serius terhadap petani sawit yang usahanya terancam gulung tikar.

Anggota DPR RI Komisi IV Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Purwanto, mendesak pemerintah untuk segera menyelamatkan nasib para petani sawit. Pasalnya nasib para petani sawit dan produsen CPO berada dalam kondisi mengkhawatirkan.

"Kebijakan minyak goreng murah yang dibuat mestinya bisa menyelesaikan masalah secara tuntas tidak justru menimbulkan masalah baru," ucap Bambang, Senin (20/6) kepada InfoPBUN.

Menurut Bambang, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan itu tidak melalui kajian yang cermat dan teliti, bahwa migor kita berasal dari perkebunan sawit, baik milik PBS maupun petani merupakan satu kesatuan. Dampak dari larangan ekspor sampai dibukanya ekspor belum juga berjalan mengakibatkan petani sawit petani maupun PBS mengalami kesulitan memelihara kebun.

"Dipanen rugi kalau gak dipanen kebun rusak, kemudian periode pemupukan pun pasti terlewati karena tidak ada biaya tuk beli pupuk, kondisi kebun yang tidak terawat akan memerlukan waktu yang lama untuk kembalikan menjadi kebun produktif seperti semula," tutur mantan Bupati Kotawaringin Barat ini.

Semakin lama, lanjut Bambang, penyaluran CPO semakin menderita petani sawit maupun PBS yang ada bahkan saat ini sudah ada PBS yang sudah tutup. Artinya yang semula tujuan kebijakan ini untuk membuat migor murah tetapi justru sumber bahan baku migor terancam gulung tikar sehingga pasti tidak ada lagi bahan bakunya, sementara migor tetap mahal.

"Akibat ini semua, sawit merupakan sumber penerimaan negara cukup besar, penggerak ekonomi daerah bisa lumpuh, petani sawit bangkrut, tenaga kerja bakal kehilangan pekerjaan, padahal jumlah cukup besar, daya beli masyarakat lumpuh, ekonomi daerah juga lumpuh, sangat besar pengaruh Kebijakan ini," ujar Politisi Partai Demokrat ini.

Oleh karena itu, Bambang menegaskan, Pemerintah harus fokus dan percepat ekspor CPO dengan menentukan skala prioritas, selamatkan dulu petani sawit dengan PBS sebagai sumber bahan baku migor dan lainnya.

"Ketika sudah berjalan dan normal baru hal lain yang mau dituntaskan oleh Pemerintah terkait sawit. Apabila tidak segera dipercepat ekspor CPO dapat dipastikan sumber migor gulung tikar ini merupakan ancaman serius," pungkasnya.