Pemilu Sementara, Persatuan Selamanya

Ilustrasi gambar rekapitulasi suara/shutterstock/Ridho Sakti

Tahapan pemilihan umum (pemilu) 2024 sudah memasuki tahap akhir, pasalnya saat ini sudah memasuki tahap rekapitulasi pemilihan umum tingkat nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Hingga kini, sudah ada 16 Provinsi yang telah dilakukan rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun banyak polemik yang terjadi di tengah masyarakat terkait pemilihan umum, proses rekapitulasi suara harus tetap berjalan dan harus selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditargetkan. Proses rekapitulasi suara nasional ditargetkan selesai pada tanggal 20 Maret 2024, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 yang menjadwalkan proses rekapitulasi nasional mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Terlepas dari hasil perhitungan suara yang sudah berjalan hampir separuh, hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana menjaga kerukunan dan persatuan antar elemen masyarakat, pasalnya saat ini ditemukan beberapa sengketa pemilu diberbagai daerah yang berujung pada pertikaian dan saling menjatuhkan satu sama lain. Kasus-kasus seperti itu harusnya dapat segera diselesaikan di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) supaya tidak menimbulkan polemik yang lebih luas di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Ilustrasi gambar jari kelingking/shutterstock/Kedek Creative

Beberapa bulan terakhir ini masyarakat Indonesia memang disibukkan dengan hiruk pikuk pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Bahkan beberapa bulan terakhir ini tensi politik masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga tidak sedikit kelompok masyarakat yang terjebak dan menjadi korban arogansi politik kelompok dan golongan elite politik tertentu yang berujung pada saling menjatuhkan dan menjelek-jelekkan paslon politik lain. Kontestasi pemilihan umum 5 tahunan ini harusnya dijadikan bahan koreksi dan evaluasi untuk terus memperbaiki sistem demokrasi Indonesia.

Pemilu hanya perantara untuk memilih pemimpin dan calon perwakilan rakyat, jangan sampai terpecah belah karena perbedaan pilihan dan dukungan. Karena pada hakikatnya persatuan dan kedaulatan rakyat di atas segala-galanya. Moh. Hatta dalam bukunya Demokrasi Kita menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri ini bukan hanya milik seorang atau sekelompok orang saja, namun Indonesia adalah milik semua elemen masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan kebudayaan yang berbeda-beda.

Ilustrasi gambar surat suara/shutterstock/Abudzaky

Untuk itu sudah sepatutnya para elite politik memberikan teladan yang baik terhadap rakyatnya. Jangan sampai masyarakat diadu domba dan dipecah belah hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan tertentu. Ajarilah masyarakat cara berpolitik yang santun dan bernilai, bukan justeru diarahkan pada praktik politik uang dan politik identitas yang justeru sangat berpotensi untuk memecah belah kesatuan dan persatuan. Masyarakat tentunya juga harus lebih dewasa, bahwa perbedaan pilihan dan dukungan itu sudah menjadi hal yang wajar bagi negara yang menganut sistem demokrasi.

Selain itu, konsekuensi yang harus diterima oleh masyarakat yang menganut sistem demokrasi adalah pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Dengan begitu masyarakat harus paham dan bisa menerima hasil akhir dari proses pemilihan umum yang telah dilaksanakan. Bagi yang menang jangan sampai jumawa dan sombong, namun harus mampu merangkul dan mengajak lawan yang kalah untuk bersama-sama membangun dan memperbaiki negeri ini. Begitupun sebaliknya, bagi mereka yang kalah harus menerima dengan lapang dada dan juga harus mampu meredam para pendukungnya untuk tidak membuat onar dan tidankan-tindakan subversif lainnya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Namun yang paling penting dari hasil pemilu ini adalah apapun hasilnya, persatuan selamanya.