Tata Kelola Ekonomi Politik Global : BRICS Era

Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyampaikan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Bagaimana posisi BRICS saat ini di dalam tata kelola ekonomi politik global?

Sebutan atau istilah BRIC dikenalkan oleh Jim O’Neill dari Goldman Scahs untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi Brasil, Rusia, India, dan Cina yang cepat. Tahun 2011, Afrika Selatan bergabung ke dalam kelompok tersebut menjadi BRICS. Kelima negara ini memiliki populasi sekitar 40% dari populasi dunia, penyumbang peningkatan GDP global, manufaktur dan perdagangan, termasuk ekspansi perdagangan yang siginifikan di antara negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan meningkatkan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan, terutama melalui produksi global maupun rantai pasok dari berbagai negara.

Kehadiran BRICS dinilai sebagai kekuatan ekonomi global yang merupakan konsekuensi dari dinamika internal kapitalisme. BRICS menunjukkan adanya sistem tata kelola global yang mengalami transformasi, dimana perekonomian dunia awalnya sangat tergantung pada kekuatan hegemonik Amerika Serikat, namun semakin tergerus oleh karena perdagangan bebas. Di sisi lain, saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain juga mendorong adanya kerjasama multilateral. BRICS menawarkan alternatif bagi negara-negara berkembang untuk bersatu dan membangun kekuatan kolektif dalam negosiasi internasional. BRICS membangun tatanan dunia yang lebih adil secara ekonomi dan keuangan global yang sampai saat ini masih didominasi oleh negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat dengan IMF dan World Bank-nya.

Dengan fleksibilitas struktural sebagai suatu organisasi internasional, BRICS tidak memberikan tekanan untuk menyeragamkan perilaku dan fungsi negara-negara anggota. Sebaliknya, justru mempertahankan kedaulatan penuh sebagai bentuk soft cooperation berdasarkan tidak homogenitas konstitusional. Di sisi lain, kekecewaan tentang lembaga-lembaga ekonomi pemerintahan global juga menjelaskan munculnya BRICS dan pembentukan lembaga-lembaga alternatif. Pendirian lembaga-lembaga ini menawarkan cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan keuangan negara berkembang. Misalnya saja New Development Bank (NDB).

Pembentukan NDB adalah salah satu respon dari ketidakpuasan ekonomi dan politik yang timbul dari kesenjangan antara pangsa pasar BRICS dan representasinya (negara-negara berkembang) dalam tata kelola keuangan global. NDB merupakan bank multilateral dengan tujuan memobilisasi sumber daya untuk proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di pasar negara berkembang dan negara berkembang (EMDCs). Sejak didirikan, NDB telah berkembang menjadi penyedia utama solusi pembangunan berkelanjutan. NDB memanfaatkan modal untuk tujuan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mencapai keberlanjutan lingkungan dan sosial untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di negara-negara anggota.

Banyak pengamat telah menafsirkan NDB sebagai tantangan bagi badan pemberi pinjaman internasional, seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Asian Development Bank (ADB). NDB tampak memberikan syarat yang lebih ringan daripada IMF, dimana IMF meminjamkan dana mereka dengan syarat membuat negara peminjam menjadi tunduk dengannya. Selain itu, baik AS maupun sekutunya seringkali memiliki kepentingan yang berlawanan dengan negara-negara yang berkembang, sementara NDB tidak memiliki negara yang lebih unggul satu sama lain. Walaupun pendanaan IMF jelas lebih unggul, namun IMF lebih

BRICS : Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan (https://www.canva.com/design)

berfokus pada pembangunan ekonomi. Di sisi lain, NDB berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, NDB dapat mengubah politik global yang dinamis melalui pembangunan negara berkembang yang berkelanjutan. NDB menjadi pilihan jika IMF dirasa terlalu mengikat.

BRICS nampaknya telah memiliki pengaruh dalam mengubah tata kelola ekonomi politik global yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat. Beberapa hal yang menggambarkan pengaruh terhadap perubahan tersebut antara lain: BRICS mewakili suara negara-negara berkembang dengan kekuatan ekonomi yang semakin meningkat yang cenderung menantang dominasi dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank melalui NDB sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan dari negara-negara Barat, BRICS juga menawarkan organisasi internasional yang fleksibel dan tidak homogen secara konstitusional, kerjasama yang ditawarkan oleh BRICS juga lebih inklusif dan multipolar sehingga dapat menjadi alternatif bagi negara-negara berkembang untuk bersatu dan membangun kekuatan bersama, bahkan BRICS berencana mendorong penggunaan mata uang lokal untuk mengurangi ketergentungan terhadap dolar Amerika Serikat.

Pada akhirnya, walaupun tantangan tetap ada, terutama dari penyelarasan perbedaan kepentingan antar anggota, namun BRICS memiliki kapasitas untuk mempengaruhi tata kelola ekonomi politik global menuju arah yang lebih multipolar. Inilah yang disebut adanya transisi atau transformasi dari tata kelola global dari yang awalnya didominasi negara-negara Barat menjadi lebih pluralistik atau multipolar. Dan itulah tujuan dari adanya BRICS, untuk membangun keadilan dan kesetaraan dalam tata kelola ekonomi politik global.