Media Sosial: Kesadaran Kolektif dalam Penggunaannya

Media Sosial serta Kesadaran Kolektif dalam Menggunakannya

Sumber: Pexels.com (Kesadaran Kolektif dalam Menggunakan Media Sosial)

Media sosial memerlukan kesadaran kolektif dalam penggunaannya. Hal ini mengacu pada pemahaman dan kesadaran yang terbentuk di antara individu atau kelompok berkaitan dengan isu-isu tertentu melalui interaksi di media sosial. Media sosial, dengan jangkauannya yang luas dan kemampuannya untuk menghubungkan jutaan orang secara real-time, telah menjadi alat penting dalam membentuk dan menyebarkan kesadaran kolektif.

Media sosial telah menjadi salah satu alat terkuat untuk mobilisasi dukungan dan pengungkapan kekecewaan publik. Platform seperti Twitter, Instagram, dan YouTube memungkinkan masyarakat untuk dengan cepat menyebarluaskan informasi, meningkatkan kesadaran publik, dan membangun narasi kuat mengenai berbagai isu penting. Salah satu topik yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian adalah upaya untuk mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) dan memperjuangkan integritas demokrasi di Indonesia. Namun, di tengah mobilisasi ini, kemarahan netizen juga meletus akibat postingan nir empati dari menantu Presiden Jokowi dan dugaan usaha yang dianggap merusak demokrasi serta konstitusi Indonesia. Frustrasi ini mencerminkan dinamika yang lebih luas dari kesadaran kolektif dan gerakan sosial di tanah air.

Sumber: Pexels.com (Media Sosial dan Kesadaran dalam Penggunaannya)

Salah satu momen yang mencolok adalah kemarahan publik terhadap liburan mewah menantu Presiden Jokowi, yang memamerkan gaya hidup glamour di media sosial. Foto-foto liburan yang diposting di Instagram dan platform lainnya dianggap sebagai simbol ketidakpekaan terhadap realitas sosial-ekonomi yang sulit dihadapi oleh banyak rakyat Indonesia. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan tantangan sosial yang berat, kemewahan yang dipamerkan tersebut menambah perasaan ketidakadilan yang mendalam di kalangan publik.

Kemarahan ini cepat menyebar melalui media sosial. Netizen merespons dengan berbagai komentar dan protes yang tajam. Banyak yang membandingkan situasi ini dengan Marie Antoinette dan Revolusi Prancis, mengaitkan ketidakpedulian elit dengan ketidakpuasan masyarakat yang berujung pada perubahan revolusioner. Postingan yang dianggap nir empati ini tidak hanya memperburuk rasa ketidakadilan tetapi juga memperlihatkan bahwa elit politik dianggap tidak memahami atau tidak peduli terhadap penderitaan rakyat.

Kesadaran Kolektif dan Gerakan Sosial

Kemarahan yang timbul akibat postingan ini berkontribusi pada munculnya kesadaran kolektif yang signifikan di media sosial. Publik mulai melihat ketidakadilan yang lebih luas dalam sistem politik dan sosial, melampaui kemewahan yang dipamerkan. Kesadaran kolektif ini berkembang menjadi kekhawatiran tentang ancaman terhadap demokrasi dan konstitusi Indonesia.

Di tengah ketidakstabilan politik dan sosial, banyak netizen merasa bahwa tindakan elit politik tertentu dan keputusan yang dianggap merugikan konstitusi dapat merusak fondasi demokrasi yang telah dibangun selama ini. Mereka mulai menyadari bahwa masalah-masalah ini bukan hanya tentang ketidakadilan sosial yang bersifat pribadi, tetapi juga tentang ancaman yang lebih besar terhadap integritas sistem politik.

Kesadaran ini mendorong munculnya gerakan sosial yang lebih luas. Netizen tidak hanya berbagi tagar dan mengkritik lembaga-lembaga di media sosial tetapi juga mulai memobilisasi dukungan untuk aksi nyata di dunia fisik. Mereka merasa bahwa hanya dengan pernyataan digital tidak cukup untuk menciptakan perubahan yang mereka inginkan. Untuk itu, mereka mulai mengajak orang lain untuk bergabung dalam aksi nyata.

Gerakan sosial yang muncul di media sosial sering kali diikuti oleh aksi nyata di lapangan. Demonstrasi yang disiarkan secara langsung melalui live streaming di media sosial memberikan visibilitas tambahan dan menarik perhatian media arus utama. Kehadiran influencer dan tokoh publik dalam aksi-aksi tersebut memberikan legitimasi tambahan dan membantu memperluas jangkauan pesan. Tokoh-tokoh seperti Reza Rahadian, Joko Anwar, dan YouTuber Andovi da Lopez telah terlibat langsung dalam demonstrasi, menunjukkan bahwa dukungan publik tidak hanya berupa komentar digital tetapi juga tindakan nyata.

Kolaborasi antara masyarakat sipil dan influencer memperkuat gerakan ini, menciptakan gelombang opini publik yang signifikan. Tekanan publik yang kuat ini dirasakan oleh DPR, yang harus mempertimbangkan dengan serius setiap upaya mereka untuk mengubah putusan MK. Petisi online yang mendapatkan ratusan ribu tanda tangan dalam waktu singkat menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap MK dan memperkuat posisi lembaga tersebut sebagai penjaga konstitusi.

Dalam konteks ini, penting untuk mengakui bahwa frustrasi netizen dan gerakan sosial yang muncul tidak hanya berfungsi sebagai bentuk protes tetapi juga sebagai upaya untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Media sosial menyediakan platform untuk mengekspresikan ketidakpuasan dan membangun kesadaran kolektif. Namun, aksi nyata di lapangan merupakan bentuk konkret dari tekad masyarakat untuk menjaga integritas demokrasi.

Demonstrasi dan aksi protes bukan hanya simbol partisipasi publik tetapi juga sarana untuk menekan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan cara ini, suara masyarakat tidak hanya bergema di ruang digital tetapi juga memberikan dampak langsung pada kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi masa depan demokrasi Indonesia.

Gerakan sosial yang muncul sebagai respons terhadap kemarahan dan kesadaran kolektif ini adalah manifestasi dari kebutuhan masyarakat untuk memperjuangkan perubahan. Aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh publik, termasuk demonstrasi dan protes, merupakan wujud konkret dari tekad mereka untuk memperbaiki keadaan. Gerakan ini juga mencerminkan kesadaran akan perlunya kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Tekanan yang dihasilkan dari gerakan sosial ini memaksa elit politik dan lembaga-lembaga negara untuk lebih responsif terhadap tuntutan publik. Dengan dukungan dari influencer dan tokoh publik, gerakan ini mendapatkan legitimasi tambahan dan mempengaruhi cara pandang masyarakat serta kebijakan yang diambil. Petisi dan demonstrasi menjadi alat yang efektif untuk menekan pembuat kebijakan dan mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat.