Paradoks Kemiskinan

Kemiskinan dan Kemelaratan. Sumber: Andy Al Mesura https://unsplash.com/photos/JuR8sxg9aYo

Lembaga Riset Insititute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) baru-baru ini mengumumkan prediksi tingkat kemiskinan di Indonesia melonjak 10,81 persen pada tahun 2022. Jumlah ini didukung dengan hasil riset Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2021 mencapai 26,50 juta orang (9,71). Angka tersebut naik signifikan dibanding sebelum pandemi.

Kegagalan Pemerintah

Berbagai upaya pemerintah untuk mengatur stabilitas harga dan kebijakan melalui arahan Presiden dengan mengandalkan BLT Desa dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih belum dirasakan manfaatnya. Misalnya, masih banyak ditemukan penerima bantuan salah sasaran lantaran data yang dipakai belum diperbarui.

Program-program lain dari pemerintah yang terkesan tumpang-tindih menyulitkan transparansi dan efektivitas penyaluran dana. Birokrasi yang kaku antar sistem juga menjadi masalah. Antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan Pemerintah Desa (Pemdes) acap menimbulkan kesalahpahaman alur program bantuan.

Kegagalan pemerintah untuk mengakomondasi alur penanganan kemiskinan yang bersifat mikro memiliki dampak sama besarnya dengan kegagalan pemerintah mengakomondasi alur yang bersifat makro.

Belum lagi disparitas kemiskinan desa dengan kota yang cukup lebar, meskipun menurut BPS (2021) tingkat penurunan perdesaan lebih cepat dibanding perkotaan, peningkatan kemiskinan tahun 2022 masih terbilang tinggi.

Strategi pengentasan kemiskinan perlu dibenah kembali. Sebab jika tidak, target pemerintah untuk menekan angka kemiskinan hingga delapan persen pada tahun 2023 hanya menjadi angan-angan belaka.

Lebih dari itu, apakah kemiskinan memang adalah "musuh" yang harus diberantas? atau kemiskinan dapat hidup berdampingan dengan kemakmuran suatu negara?

Kemiskinan dan Fungsinya

Tak pelak keikutsertaan pemerintah dalam upaya mengentas kemiskinan akan jauh dari target apabila belum benar-benar menyentuh subsistensi masyarakat miskin.

Namun dibalik wacana pengentasan kemiskinan di desa maupun di kota, kemiskinan memiliki fungsi dalam masyarakat. Di kalangan teori fungsionalisme (functionalism theory), kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak fenomena yang memberikan sumbangsih bagi masyarakat modern.

Menurut Robert K. Merton (1910-2003), seorang sosiolog fungsionalis menyatakan bahwa kemiskinan dapat menjadi "fungsi alternatif," yaitu memberikan jalan bahkan solusi atas permasalahan yang sulit diselesaikan oleh masyarakat kelas menengah maupun kelas atas (borjuis).

Praktik-praktik yang memperlihatkan situasi kemiskinan dalam masyarakat digunakan untuk mencapai fungsi positif dan sebisa mungkin menghindari disfungsi.

Mengaitkan kemiskinan dengan fungsi bercorak positif nampaknya sekilas tak terbayangkan. Tetapi, pihak-pihak seperti rentenir, tuan-tanah, preman pasar, dan tengkulak dipandang sebagai orang jahat karena mengambil untung dari adanya kemiskinan. Lebih jauh, terminologi kapitalisme, neo-liberalisme, dan oligarki juga mendapat label "penindas" yang mengakibatkan disfungsi kemiskinan.

Penologi (ilmu yang mempelajari konsekuensi kejahatan dan pemidanaan), kriminologi (ilmu yang mempelajari kejahatan dan pengendalian), pekerja sosial (social worker), dan kesehatan masyarakat adalah ilmu sekaligus prospek pekerjaan terhormat yang muncul dari adanya kemiskinan.

Belum lagi para jurnalis, ilmuwan sosial, agenda pemerintah, termasuk para-professional hadir karena memiliki ketertarikan mempelajari dan mengentas kemiskinan.

Fungsionalitas Kemiskinan: Titik Paradoks

Herbert J. Gans (1971) mengemukakan sekurang-kurangnya 13 fungsi kemiskinan. Fungsi-fungsi tersebut tidak dibahas semua, namun lima fungsi berikut cukup memberikan informasi betapa "perlu" kemiskinan pada masyarakat kita.

Fungsi kemiskinan yang digambarkan Gans sebenarnya tidak menangguhkan kemiskinan demi tercapainya tujuan-tujuan fungsional di atas. Tetapi lebih dari itu, banyak alternatif fungsional yang ternyata menghasilkan disfungsi jika dipakai oleh kelas menengah dan kelas atas.

Menurut Gans, kemiskinan hanya dapat dihilangkan hanya ketika kaum miskin menjadi disfungsional bagi yang kaya atau yang berkuasa, atau ketika mereka yang tidak berdaya dapat memperoleh kekuatan yang cukup untuk mengubah masyarakat.

Kemiskinan tidak akan pernah hilang dari masyarakat. Kemiskinan ada dan terus-menerus dipertahankan, baik secara struktural maupun kultural. Posisi pemerintah terhadap kemiskinan adalah sebagai pengendali, dan bukan sebagai penyebab kemiskinan.

***

Jan Mealino Ekklesia