SDGs sebagai Perwujudan Kolaborasi Global

https://www.pexels.com/photo/flags-of-countries-in-front-of-the-united-nations-office-at-geneva-16459372/

SDGs atau Sustainabe Development Goals dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai agenda global secara bersama untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh dunia sejak tahun 2015, dimana agenda ini wajib diadopsi oleh 193 negara. SDGs tersebut memiliki 17 goals yang harus dicapai pada tahun 2030, yang dipecah menjadi 169 target. Fakta ini jelas menunjukkan bahwa realisasi Agenda tidak dapat dicapai hanya dengan tindakan tunggal tetapi meminta terciptanya dan membina kolaborasi multi-stakeholder yang akan memiliki visi bersama dan memimpin implementasi SDGs.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang sukses tentu membutuhkan kemitraan atau kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan civil society. Agar semua orang mendapat manfaat dari dampak SDGs, maka seluruh pihak perlu ikut berkontribusi. Kolaborasi yang inklusif yang dibangun di atas prinsip, nilai, visi, dan tujuan bersama yang menempatkan manusia dan planet sebagai pusatnya; baik dibutuhkan di tingkat global, regional, nasional, hingga lokal.

SDGs dilatarbelakangi oleh dinamika bantuan pembangunan resmi dari negara-negara maju yang meningkat hingga 66% antara tahun 2000 sampai 2014. Ini didasari oleh krisis kemanusiaan akibat konflik dan bencana alam terus menuntut bantuan dan sumber-sumber finansial. Banyak negara yang juga meminta bantuan pembangunan resmi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Perlu diberlakukan kebijakan yang terkoordinasi untuk membantu negara-negara berkembang mengelola perekonomian mereka, serta juga mendorong investasi di negara yang tertinggal, karena sangat vital untuk meraih pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

Berdasarkan kasus tersebut, Sustainable Development Goals hadir bertujuan untuk mengubah dunia secara luas, dengan memastikan tidak ada yang tertinggal satu pun. Untuk memenuhi janji masa depan yang sejahtera dan damai, para pelaku pembangunan harus menemukan cara baru untuk bekerja sama dan meningkatkan kolaborasi sejati yang memanfaatkan sebaik-baiknya keahlian, teknologi dan sumber daya untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

SDGs menjadi agenda kemanusiaan yang komprehensif dan efisien tersebut tidak akan dapat diwujudkan, apabila tanpa kemitraan atau kolaborasi yang erat satu sama lain dari semua pemangku kepentingan di semua tingkatan. Platform kemitraan dalam SDGs juga dirancang untuk menyediakan ruang berbagi pengetahuan dan keahlian di antara berbagai aktor yang terlibat terkait SDGs serta komitmen sukarela dari para pemangku kepentingan, dengan memberikan pembaruan berkala tentang kemajuan target mereka.

Platform ini berisi 4.962 kemitraan dan inisiatif pada kolaborasi sukarela untuk SDGs, baik secara langsung melalui situs web atau sehubungan dengan konferensi tertentu. Menyadari perlu adanya beragam platform tersebut untuk membangun dialog terbuka seputar prioritas pembangunan global sebagai dukungan atas setiap goals SDGs, agar dijalankan oleh seluruh aktor (masyarakat, PBB, negara, MNCs, NGO, dan sebagainya):

Kemitraan atau kolaborasi di era MDGs atau Millenium Development Goals pada dasarnya ditentukan oleh negara-negara utara yang memberikan bantuan kepada negara-negara selatan, seperti keringanan utang dan akses perdagangan. Pelaksanaan MDGs awalnya bersifat top-down, dimana pemerintahan dan sektor swasta menyediakan obat-obatan, teknologi informasi, serta bantuan lainnya kepada masyarakat bawah di negara berkembang. Tetapi semenjak dideklarasikan SDGs, agenda ini menyerukan kolaborasi yang dijalin dengan syarat bersama dan dengan pijakan yang lebih setara dan partisipatif; dimana pelaksanaannya harus bersifat bottom-up, agar masyarakat bawah juga ikut dilibatkan dalam mewujudkan pembangunan global.

Perbedaan ini antara lain dapat diakibatkan oleh pergeseran pusat gravitasi ekonomi global dari negara maju ke negara berkembang. Agar berhasil, setiap orang perlu memobilisasi sumber daya yang ada dan negara-negara maju harus memenuhi komitmen bantuan pembangunan berkelanjuatn secara resmi dari mereka. SDGs membidik penguatan kerjasama Utara-Selatan dan Selatan-Selatan dengan mendukung rencana nasional untuk meraih setiap target. Mendorong perdagangan internasional dan membantu negara-negara berkembang meningkatkan ekspor mereka, adalah bagian dari upaya meraih sistem perdagangan yang berdasar aturan universal dan tepat yang terbuka, adil dan menguntungkan semua pihak.

https://www.pexels.com/photo/person-holding-a-green-plant-1072824/

SDGs menargetkan kolaborasi untuk mewujudkan prospek jangka panjang dalan mencapai peningkatan aspek-aspek dari suatu negara yang meliputi sektor energi, infrastruktur, sistem transportasi, lingkungan, ekonomi dan tenaga kerja, kesetaraan, pangan, pendidikan, kesehatan, hingga saluran teknologi komunikasi yang berbeda.

Kerangka pembangunan dari SDGs tersebut mencakup evaluasi dan tindak lanjut berdasarkan peraturan dan regulasi. Kolaborasi mitra pembangunan diharapkan dapat berkelanjutan, antara lain di bidang pengembangan database, roadmap, outreach; strategi komunikasi; monitoring evaluasi dan pelaporan; pengembangan kapasitas pelaksana SDGs; pengembangan indikator dari PBB; serta tematik isu-isu global.

SDGs berinvestasi dalam kolaborasi antar aktor yang berpusat pada pengetahuan. SDGs membutuhkan basis pengetahuan yang jauh melampaui berbagi apa yang sudah diketahui, menuju penciptaan terkait pengetahuan baru untuk merangsang pemahaman bersama yang lebih besar. Pengetahuan menjadi katalisator untuk memperluas kolaborasi dan membangun kepercayaan yang sangat dibutuhkan di antara para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan untuk memobilisasi, memproses, mengembangkan, dan berbagi pengetahuan akan membantu negara-negara; dimana pada gilirannya, menerapkan pengetahuan tersebut pada pengalaman dan pilihan kebijakan mereka sendiri untuk mendorong prioritas pembangunan secara berkelanjutan. Memperbaiki akses pada teknologi dan pengetahuan sebagai cara penting untuk berbagi ide dan mendorong inovasi dalam pelaksanaan SDGs.

4 prinsip kolaborasi global untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam proses pembangunan berkelanjutan:

Penciptaan lingkungan hukum dan kebijakan yang kondusif juga sangat dimungkinkan oleh mitra pemerintah yang berkomitmen, dimana ini diakui sebagai faktor sangat diperlukan untuk mengembangkan kolaborasi mewujudkan SDGs itu sendiri. Ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku serta semakin memperkuat kepercayaan, akuntabilitas, dan partisipasi semua aktor dalam kerja sama pembangunan, untuk hasil yang berkelanjutan di lapangan.

Dengan demikian, menghilangkan hambatan terhadap pembangunan yang efektif akan bergantung pada dialog yang jujur antara negara dan mitra pembangunan berdasarkan prinsip kolaboratif untuk mengatasi kendala yang terus terjadi, termasuk merancang cara baru dan inovatif untuk mengelola resiko secara bersama. Kolaborasi terlembaga yang kuat di tingkat negara dengan didukung oleh kualitas dialog dapat membangun rasa saling percaya antara satu sama lain, demi masa depan yang lebih baik untuk generasi selanjutnya.