PKS Bali Bergejolak, Pengurus dan Kader Mundur

AKSI Unjuk rasa di depan Kantor DPW PKS Bali menolak pergantian pengurus, Jum'at, 28/9 (kanalbali/IST)

kanalbali.com - Menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, jajaran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bali justru bergejolak. Puluhan pengurus dan kader menyatakan mundur dari partai itu.

Hal itu itu menyusul penggantian jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS oleh DPP PKS. "Memang itu yang memicu masalahnya. Kami memahami sikap dan kekecewaan teman-teman," kata Hilmun Nabi, kader PKS yang ditunjuk DPP PKS untuk menggantikan posisi Ketua DPW sebelumnya, H Mujiono, Sabtu, 29/9.

Namun Hilmun menyebut, pihaknya belum menerima surat pengunduran diri secara resmi meskipun pihak Mujiono telah melakukan aksi yang ditujukan kepada DPP PKS. Ia sendiri yakin situasi itu akan cepat teratasi sehingga mereka bisa segera bersiap untuk Pemilu 2019. "Saya targetkan dalam 1 minggu sudah normal," ujarnya.

BACA JUGA : Dikunjungi Baleg DPR, Gubernur Bali Ajukan 4 RUU

Surat penggantian Mujiono sendiri tertuang dalam Surat keputusan DPP PKS tertanggal 27 September 2018. "Keputusan ini menunjukkan otoritarianisme DPP PKS dengan menabrak AD/ART dan persekusi terhadap kader yang dituduh tidak loyal," tegas Mudjiono di sela aksi pengunduruan diri di depan Kantor DPW PKS Bali Jalan Tukad Yeh Ho Denpasar, Jumat (29/9/2018).

Pihaknya menilai DPP PKS Anti Demokrasi, pimpinan PKS menutup pintu dialog dan perbedaan pandangan. "Sikap dan tindakan pimpinan PKS berbeda jauh dengan nilai – nilai Islam yg menjadi identitas PKS selama ini," tukas mantan anggota DPRD Kota Denpasar dua periode itu.

Oleh karena itu bersama jajaran Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPD), Kader Inti, dan Anggota PKS Se-Bali, Mujiono menyatakan mundur dari Jabatan Struktural Pengurus PKS dan meletakkan status sebagai Kader dan Anggota PKS yang kami tujukan kepada Ketua Majelis Syuro (KMS) selaku Pimpinan Tertinggi PKS dengan tembusan kepada Presiden PKS.

Menanggapi tudingan kurang demokratis, Hilmun membantahnya. "Semua sudah melalui proses sehingga saya pun dengan mantap bersedia menerima mandat ini," tegasnya. Namun untuk penjelasan mengenai proses itu, menurutnya, merupakan wilayah kewenangan DPP PKS. (kanalbali/RFH)