Terminal LNG di Denpasar 'Disemprit' Luhut, Desa Adat Datangi DPRD Bali

Penyerahan aspirasi warga desa adat kepada Ketua DPRD Bali - IST

DENPASAR, kanalbali.com - Kelanjutan pembangunan Terminal Khusus LNG Sidakarya di Denpasar, Bali menjadi perhatian desa adat di kawasan itu. Terlebih setelah dikabarkan adanya rekomendasi dari Menko Marves agar proyek itu ditolak.

Sekitar 40 perwakilan desa adat ditemui langsung Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama dan Wakil Ketua I Nyoman Sugawa Korry.

Bendesa Adat Sidakarya, I Ketut Suka pada intinya menanyakan masalah tidak adanya rekomendasi Menko Maritim dan Investasi atas pembangunan Tersus LNG Sidakarya.

"Terakhir Pemerintah Pusat sendiri yang menyebut perlu syarat harmonisasi. Harmonisasi sudah kami lakukan ada Gubernur, Walikota, Lingkungan Hidup dan kami masyarakat empat desa adat sudah setuju kenapa sekarang muncul rekomendasi yang berbeda. Kami bingung ditanya warga," katanya di gedung DPRD Bali.

Pembangunan Tersus LNG Sidakarya sebelumnya ditolak oleh sejumlah warga. Tetapi, setelah ada sosialisasi dan terakhir harmonisasi warga desa adat menerima dan mendukung.

Beberapa syarat seperti tidak merusak lingkungan mangrove sudah dipenuhi dan secara keamanan tidak membahayakan. Apalagi tanah hasil pengerukan untuk penataan kawasan pantai.

"Kami warga Sidakarya khususnya nelayan punya laut tapi tak bisa langsung ke pantai karena tertutup mangrove. Dengan penataan pantau akan dibuat akses jalan. Ini berguna buat ekonomi desa dan yang penting lagi kami mudah dalam upacara agama, seperti upacara Melasti, larung ke laut," ujar Suka.

"Jadi pembangunan tersus LNG yang akan menata kawasan pantai itu harapan besar kami. Jangan sampai harapan kami ical (hilang). Kami datang ke sini minta pimpinan DPRD dan Pak Gubernur mendorong penyelesaian masalah ini," katanya.

Wakil Desa Adat Serangan I Wayan Loka menyebut, setelah ada penandatangan berita acara harmonisasi seharusnya masalah selesai dan pembangunan Tersus LNG dapat segera terwujud.

"Titiang (saya-red) di Sarangan mendukung Tersus LNG dan dengan adanya otonomi daerah seharusnya masalah kemandirian energi yang menjadi kebutuhan warga Bali tidak bisa diintervensi," ujar Loka.

Menanggapi dukungan warga terutama di empat desa adat terdampak, Ketua DPRD Bali I Wayan Adi Wityatama menyebut akan segera bertemu Gubernur Bali I Wayan Koster.

"Kita dukung Gubernur dan saya percaya Pemerintah Pusat pasti bijak dalam mengambil keputusan untuk rakyat, apalagi rakyat Bali sudah mendukung. Gubernur kan wakil pemerintah pusat, jadi segera kami minta Gubernur mencari benang kusutnya dimana. Jika tidak selesai kami akan bentuk Tim atau Pansus DPRD kami pertanyakan Menko Marves," ujar Adi Wiryatama.

Ketua DPRD optimis pemerintah pusat akan mendengar harapan warga Bali akan energi bersih dari LNG. Apalagi, Bali selalu menyukseskan event internasional yang menjadi agenda pemerintah pusat seperti terakhir G-20, ujar Adi.

DPRD juga mendukung kemandirian dan ketersediaan energi bersih dengan telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Energi Bersih di Bali yang bergantung pada dunia pariwisata, ujar Adi yang bergegas meninggalkan kantor DPRD hendak bertemu Gubernur Bali. (kanalbali/RLS)