Konten dari Pengguna

Pasca-Libur Lebaran, Menteri PANRB Ajak ASN Tingkatkan Kinerja

Kementerian PANRB
Akun Resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
26 April 2023 12:24 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Kementerian PANRB tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat memimpin rapat perdana usai libur lebaran, Rabu (26/4). Foto: KemenPANRB
zoom-in-whitePerbesar
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat memimpin rapat perdana usai libur lebaran, Rabu (26/4). Foto: KemenPANRB
ADVERTISEMENT
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memimpin rapat perdana usai libur Idul fitri 1444 H. Anas membahas sejumlah hal strategis terkait reformasi birokrasi hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN).
ADVERTISEMENT
Anas juga menyapa sejumlah pegawai Kementerian PANRB. “Mohon maaf lahir dan batin, ya. Semangat bekerja kembali," sapa Menteri Anas kepada para pegawai Kementerian PANRB, Rabu (26/04).
Anas berpesan, Idul fitri harus menjadi momentum perbaikan dan percepatan kinerja ASN. "Pelayanan publik harus optimal, meningkat, dan berdampak langsung ke masyarakat," ungkap Menteri Anas.
Menteri Anas menegaskan kepada seluruh ASN agar langsung fokus dengan pelayanan masyarakat pasca-libur Idul Fitri ini. “Kita harus langsung fokus untuk tugas melayani masyarakat usai libur nasional dan cuti bersama ini," kata Anas.
Adapun sejumlah hal strategis yang dibahas Anas antara lain penyiapan peraturan terkait jabatan fungsional dosen. “Kami akan diskusi menjaring masukan dari perwakilan para guru besar, dosen, dan beberapa kampus, sebagai aturan tindak lanjut untuk penataan jabatan fungsional dosen yang memang ada kekhususan pengaturannya karena mandatory UU,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
Anas juga membahas akselerasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. “Bulan Mei 2023 akan ada tambahan secara resmi sedikitnya 13 MPP, menambah jumlah MPP saat ini di 115 kabupaten/kota. Tahun ini total akan ada 127 MPP baru se-Indonesia; sebagian besar di luar Jawa,” terang Anas.
Progres MPP Digital, lanjut Anas, juga terus kita kawal bersama. Fokusnya sekarang adalah menyempurnakan integrasi dengan basis data kependudukan, sehingga ke depan warga tidak perlu lagi mengisi data berulang untuk setiap kali pengajuan pelayanan yang dilakukan pemerintah karena datanya sudah terintegrasi.
“Semoga bisa membantu mengakselerasi pelayanan publik di berbagai daerah. Tentu kita berterima kasih kepada pemkab/pemkot se-Indonesia yang terus bekerja meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” papar Anas.
ADVERTISEMENT
(LAN)