Ditetapkan DPO, Direktur PT Toshida Indonesia Laporkan Kejati Sultra ke Kejagung

Kejati Sultra saat melakukan konfrensi pers terkait penetapan tersangka tindak pidana korupsi PT Toshida Indonesia. Foto: Deden Saputra/kendarinesia.

Direktur PT Toshida berinisial LSO kembali ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya PN Kendari mengabulkan permohonan praperadilan LSO atas dugaan tindak pindan korupsi dan dugaan penyalahgunaan kawasan hutan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Toshida Indonesia.

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), lalu kembali mengumpulkan bukti-bukti dan kembali menetapkan LSO sebagai tersangka. LSO juga kini telah dimasukan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO), setelah beberapa kali mangkir dari panggilan Kejati Sultra.

Asisten Intelejen (Asiintel) Kejati Sultra, Noer Adi mengatakan pihaknya telah melayangkan tiga kali surat panggilan terhadap LSO untuk dilakukan pemeriksaan terkait kasus yang menjeratnya. Namun LSO selalu mangkir dari panggilan tersebut.

"Tersangka LSO berstatus DPO oleh tim penyidik Kejati Sultra, Karena LSO tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan dan berstatus DPO, maka tim penyidik mempertimbangkan untuk menjemput paksa," ujar Noer Adi, pada Rabu (29/09).

Noer Adi juga mengatakan bahwa, terkait kasus penyalahgunaan kawasan hutan dan persetujuan RKAB PT Toshida, Kejati Sultra telah menetapkan 4 orang tersangka berinisial BHR, YSM, UMR dan LSO. Dimana ketiga tersangka lainnya telah dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Kendari.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun, atas penetapan tersangka dan DPO tersebut, LSO melaporkan Kejati Sultra ke Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas Agung), atas dugaan kriminalisasi dengan menetapkan kembali dirinya sebagai tersangka.

Menanggapi laporan LSO tersebut, Noer Adi mengatakan, hal tersebut tidaklah masalah, karena sudah menjadi hak tersangka. Namun Asiintel tersebut menyebutkan bahwa penyidik Kejati Sultra telah bekerja sesuai dengan aturan KUHAP.

"Tidak ada kriminalisasi atas penetapan tersangka LSO, yang mereka maksud memang dalam praperadilan untuk perkara LSO itu bukan pada materi perkara yang dilakukan penyidikan, melainkan menyangkut administrasi hukum acara," jelasnya.