Plt. Gubernur Kepri Pastikan Tidak Ada Lagi Kapal Asing di Natuna

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau Isdianto. Foto : Ismail/kepripedia.con

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau Isdianto mengungkapkan, kondisi perairan Natuna saat ini sudah mulai kondusif.

Dirinya memastikan sudah tidak ada lagi kapal nelayan asing asal China yang berada di kawasan perairan laut Natuna Utara.

"Informasi dari Pak Menkopolhukam nelayan asing China sudah keluar dari perairan kita," ucapnya, Kamis (16/1/2020).

Ia mengungkapkan, setelah pemerintah pusat menaruh perhatian terhadap kawasan perairan Natuna Utara dengan meningkatkan keamanannya. Kapal-kapal asing asal China yang sebelumnya mencuri ikan di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) pun hengkang.

Sebelumnya, diakui Isdianto, memang situasi di Natuna sempat memanas akibat klaim China yang masuk dalam teritorial wilayah perairan Natuna Utara.

"Sekarang informasinya sudah aman. Mereka (kapal asing) sudah keluar dari wilayah kita," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan, Kedaulatan NKRI di Natuna tidak ada tawar-menawar, dan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI atas laut Natuna, pemerintah akan terus memperkuat sarana dan prasarana pertahanan, serta perlindungan pada warga dan nelayan di Natuna.

“Kedaulatan NKRI di Natuna tidak ada tawar-menawar sebagaimana yang sudah ditegaskan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, mari kita jaga hak berdaulat atas laut Indonesia. Dan kita bukan sedang dalam perang, dan instruksi presiden harus kita jalankan,” kata Mahfud dalam kunjungannya ke Natuna Provinsi Kepri, Rabu (15/1).

Instruksi Presiden kata Mahfud, adalah meningkatkan volume patroli di laut Indonesia. Kedua, melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta hubungan antara pusat dan daerah mengenai pengelolaan Natuna ke depannya.

Pemerintah lanjut Mahfud, akan memaksimalkan pemanfaatan sentra-sentra kegiatan kelautan dan perikanan sehingga memberi dampak positif bagi perekonomian Natuna.

Menurut Mahfud, kunjungannya sebagai tindak lanjut atau meneruskan dan menyampaikan arahan Presiden yang menginginkan kedaulatan bangsa Indonesia tetap terjaga dan tidak dicuri oleh negara lain.

Untuk masalah hak kedaulatan dan kedaulatan bangsa akan dilaksanakan oleh unsur TNI-Polri, sementara Pemerintah akan menjaga rakyatnya termasuk para nelayan.

“Pemerintah akan terus melakukan pembangunan guna mendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya laut yang kaya di Natuna,” kata Mahfud.